@widhipangestu1892

widhipangestu1892

Ambisius

BPOM telah menginstruksikan PT. Pharos Indonesia dan PT Medifarma Laboratories untuk menghentikan produksi dan atau distribusi produk dengan nomor bets tersebut. Menanggapi instruksi tersebut, PT. Pharos Indonesia telah menarik seluruh produk Viostin DS dengan NIE dan nomor bets tersebut dari pasaran, serta menghentikan produksi produk Viostin DS. Begitu juga dengan PT Medifarma Laboratories yang telah menarik seluruh produk Enzyplex tablet dengan NIE dan nomor bets tersebut dari pasaran. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan suplemen makanan Viostin DS produksi PT Pharos Indonesia dan Enzyplex tablet produksi PT Medifarma Laboratories terbukti positif mengandung DNA babi. Dikutip dari laman resmi BPOM, yang mengandung DNA babi adalah produk dengan nomor izin edar NIE POM SD.051523771 dengan nomor bets BN C6K994H untuk Viostin DS dan NIE DBL7214704016A1 nomor bets 16185101 untuk Enzyplex tablet. Sumber: Hukum Online.com Pertanyaan: Terwujudnya perlindungan konsumen sangat tergantung pada peran dan sikap kritis konsumen itu sendiri, tetapi ada faktor yang tidak kalah pentingnya adalah peran dari pemerintah dan kedudukan dari pelaku usaha. Perlindungan konsumen menganut asas keseimbangan yang berarti perlindungan konsumen itu tidak hanya untuk melindungi konsumen saja, tetapi juga melindungi pelaku usaha. Menurut anda berdasarkan kasus diatas, apakah pelaku usaha (PT. Pharos Indonesia dan PT Medifarma Laboratories ) harus bertanggung jawab semuanya jika ada konsumen yang dirugikan? Berikan analisis hukum anda
Answer
BPOM telah menginstruksikan PT. Pharos Indonesia dan PT Medifarma Laboratories untuk menghentikan produksi dan atau distribusi produk dengan nomor bets tersebut. Menanggapi instruksi tersebut, PT. Pharos Indonesia telah menarik seluruh produk Viostin DS dengan NIE dan nomor bets tersebut dari pasaran, serta menghentikan produksi produk Viostin DS. Begitu juga dengan PT Medifarma Laboratories yang telah menarik seluruh produk Enzyplex tablet dengan NIE dan nomor bets tersebut dari pasaran. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan suplemen makanan Viostin DS produksi PT Pharos Indonesia dan Enzyplex tablet produksi PT Medifarma Laboratories terbukti positif mengandung DNA babi. Dikutip dari laman resmi BPOM, yang mengandung DNA babi adalah produk dengan nomor izin edar NIE POM SD.051523771 dengan nomor bets BN C6K994H untuk Viostin DS dan NIE DBL7214704016A1 nomor bets 16185101 untuk Enzyplex tablet. Sumber: Hukum Online.com Pertanyaan: Menurut analisa anda, apakah kasus diatas merupakan bagian dari pemenuhan hak-hak konsumen yang diatur dalam peraturan perundang-undangan?
Answer
BPOM telah menginstruksikan PT. Pharos Indonesia dan PT Medifarma Laboratories untuk menghentikan produksi dan atau distribusi produk dengan nomor bets tersebut. Menanggapi instruksi tersebut, PT. Pharos Indonesia telah menarik seluruh produk Viostin DS dengan NIE dan nomor bets tersebut dari pasaran, serta menghentikan produksi produk Viostin DS. Begitu juga dengan PT Medifarma Laboratories yang telah menarik seluruh produk Enzyplex tablet dengan NIE dan nomor bets tersebut dari pasaran. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan suplemen makanan Viostin DS produksi PT Pharos Indonesia dan Enzyplex tablet produksi PT Medifarma Laboratories terbukti positif mengandung DNA babi. Dikutip dari laman resmi BPOM, yang mengandung DNA babi adalah produk dengan nomor izin edar NIE POM SD.051523771 dengan nomor bets BN C6K994H untuk Viostin DS dan NIE DBL7214704016A1 nomor bets 16185101 untuk Enzyplex tablet. Sumber: Hukum Online.com Pertanyaan: Berdasarkan kasus diatas, menurut analisa anda, apakah dengan adanya UUPK dapat memberikan perlindungan yang khusus kepada konsumen ?
Answer
Berdasarkan Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, dalam ketentuan penutup, negaranegara perunding akan mencamtumkan pasal mengenai kewajiban negara peserta untuk mengesahkan perjanjian. Demikan juga mekanisme transformasi ketentuan dalam perjanjian internasional ke dalam hukum nasional dalam upaya pemberlakuan hukum internasional wewenangnya ada pada hukum nasional. Pertanyaan: 1. Kemukakan menurut pendapat saudara, apakah teori monisme atau teori dualisme yang tepat untuk menggambarkan paparan di atas. 2. Jelaskan alasan teori yang memandang hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah atau berbeda
Answer
Bila ada negara-negara anggota PBB yang yang melanggar perdamaian dan melakukan Tindakan agresi, maka mereka akan dijatuhi sanksi sesuai kesepakatan dalam Majelis Umum PBB maupun Dewan Keamanan PBB sesuai aturan dalam Piagam PBB. Pertanyaan: 1. Kemukakanlah pendapat anda teori dasar mengikat hukum internasional yang mana yang tepat digunakan untuk menggambarkan kondisi di atas. 2. Berikan Analisis anda, apa kelemahan teori kehendak negara.
Answer
PT Bintang Abadi adalah perusahaan yang memproduksi dan menjual tas dan aksesoris terbuat dari kulit secara online melalui website bintangabadi.com. Salah satu produk yang dicantumkan dalam website tersebut adalah sebuah tas ransel berbahan kulit berwarna coklat. Tas tersebut ditawarkan dalamukuran medium dengan jumlah produk yang tersedia sebanyak 2 (dua) buah. Rizki tertarik untuk membeli tas tersebut sebanyak 2 (dua) buah untuk diberikan sebagai hadiah kepada kedua adiknya. Proses pemesanan dilakukan dalam beberapa tahap. Setelah Rizki selesai memilih produk, ukuran dan jumlah produk, Rizki mengisi alamat pengiriman dan cara pengiriman produk. Selanjutnya, Rizki memilih cara pembayaran yang disepakati yakni melalui transfer bank. Berdasarkan konfirmasi pemesanan yang diterima oleh Rizki melalui e-mail, batas waktu pembayaran adalah 1 x 24 jam. Setelah melakukan pembayaran, Rizki menerima konfirmasi pembayaran melalui e-mail. Namun, keesokan harinya, Rizki diinformasikan bahwa produk yang dipilih dan dibayar oleh Rizki telah habis (out of stock) yang mana informasi mengenai ketersediaan produk tersebut belum diperbaharui oleh pihak bintangabadi.com pada saat pemesanan oleh Rizki. Selanjutnya, pihak bintangabadi.com menawarkan alternatif bagi Rizki untuk memilih produk lainnya dengan diberikan sejumlah diskon atau menunggu produk yang dipesan untuk pengiriman 30 (tiga puluh) hari berikutnya karena sedang dalam proses produksi. Rizki tidak bersedia menerima penawaran tersebut dan meminta dana yang telah dibayarkan untuk dikembalikan kepada Rizki. a. Kapankah terjadi kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen pada kasus di atas? b. Berdasarkan regulasi di Indonesia, dalam hal tidak terjadi kesepakatan antara PT Bintang Abadi dan Rizki, bagaimana penyelesaian sengketa transaksi elektronik antara PT Bintang Abadi dan Rizki dalam kasus di atas ?
Answer
Budi adalah salah satu staff pada kementerian yang bertanggung jawab atas pengurusan dan pengaturan perdagangan berbasis elektronik atau e-commerce. Budi diberikan penugasan oleh atasannya untuk menjadi salah satu anggota tim lintas kementerian yang akan membahas peraturan mengenai perdagangan berbasis elektronik atau e-commerce. Peraturan mengenai perdagangan berbasis elektronik tersebut dibuat oleh Pemerintah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi e-commerce. Peraturan tersebut diharapkan dapat disahkan dan diundangkan pada pertengahan tahun 2021 ini. a. Bentuk dari jurisdiksi apakah kewenangan Pemerintah untuk menyusun regulasi e-commerce tersebut? b. Dalam hal pelaku usaha memperoleh sanksi administrasi berupa pencabutan izin akibat melanggar regulasi e-commerce, bentuk dari jurisdiksi apakah kewenangan Pemerintah untuk memberiksan sanksi tersebut?
Answer
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Turki mengeluarkan keputusan pada Rabu 4 Juli, untuk mengalihkan kekuasaan lebih besar kepada presiden, menyusul peralihan dari sistem parlementer ke sistem presidensial eksekutif setelah pemilihan presiden dan parlemen bulan lalu, yang memenangkan petahana, Recep Tayyip Erdogan. Hasil pemilu 24 Juni menandai transisi Turki ke sistem pemerintahan presidensial dari pemerintahan parlementer. Menurut Dewan Komisi Pemilihan Umum Turki (YSK), Erdogan memenangkan mayoritas mutlak dalam pemilihan presiden dengan 52,5 persen suara. Dalam jajak pendapat parlemen, Aliansi Rakyat Partai Pengembangan dan Keadilan Erdogan (AK) dan Partai Gerakan Nasionalis (MHP) memenangkan 53,6 persen suara. Dalam referendum tahun lalu, mayoritas warga Turki memilih sistem kepresidenan eksekutif. Perubahan politik kini dimulai setelah kemenangan Presiden Tayyip Erdogan dalam pemilu. Jabatan perdana menteri akan dihapus dan Erdogan bisa menyusun dan mengatur kementerian atau memecat pegawai negeri tanpa persetujuan parlemen. 1. Berdasarkan kasus di atas, berikan analisis anda, kelebihan apa yang dimiliki dalam sistem pemerintahan presidensial sehingga warga Turki menginginkan perubahan sistem pemerintahan. 2. Apabila dalam suatu negara terdapat ciri-ciri pemerintahan presidensial dan parlementer, berikan analisis anda atas sistem pemerintahannya
Answer
Bentuk Negara pada umumnya terdiri dari bentuk republik dan kerajaan (monarki), akan tetapi dalam praktik ketatanegaraan, selain kedua bentuk tersebut juga pernah dipraktikkan bentuk lainnya antara lain kekhalifahan pada masa awal pemerintahan Islam. Indonesia berbentuk republik berdasarkan hasil pemilihan pada pemungutan suara yang dilakukan oleh founding fathers pada rapat BPUPK. 1. Berikan analisis anda, hal apa yang menjamin bahwa bentuk negara kita tidak berubah dari sejak kemerdekaan RI. 2. Berikan analisis anda bahwa untuk membedakan bentuk negara republik dan monarki bukan lagi dlihat dari pemegang kekuasaan.
Answer
Pembicaraan mengenai gender akhir-akhir ini semakin hangat dalam perbincangan mengenai kemajuan perkembangan kaum perempuan dengan kesetaraan dengan kaum pria. Dalam sejarah telah terjadi perlakuan yang tidak seimbang, menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibanding lakilaki. Perjalanan peradaban manusia banyak didominasi oleh kaum laki-laki dalam urusan bermasyarakat. Jadi sejak awal sebenarnya sudah terjadi ketidaksetaraan gender yang menempatkan perempuan pada wilayah marginal. Peran-peran yang dimainkan perempuan hanya berputar di ranah domestik, seperti dalam kosa kata Jawa “dapur, sumur, kasur”, sementara kaum laki-laki menguasai peran-peran penting di dalam masyarakat. Dari situlah muncul ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Kesenjangan gender merupakan kenyataan yang harus dihadapi perempuan di hampir semua belahan dunia dan dapat ditemukan dari ranah, publik hingga privat, dari urusan domestik hingga persoalan reproduksi. Dalam organisasi publik dapat dikatakan perempuan berada pada posisi termarginalkan. Sistem budaya patriarkal yang menanamkan pemahaman bahwa wilayah publik (politik dan dunia kerja) sebagai wilayah laki-laki, biasa disebut sebagai faktor penyebab utama mengapa kiprah perempuan di ranah publik secara umum berada pada posisi subordinat laki-laki Pertanyaan: Analisislah bagaimana aliran feminist jurisprudence memandang persoalan perbedaan gender seperti yang diuraikan dalam kasus diatas ! dan uraikanlah gerakan yang dilakukan oleh kaum feminist untuk kesetaraan gender dalam bidang hukum
Answer
Apa jadinya jika di dalam keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial, dan di negara tidak ada hukum atau undang-undang? Apa ya yang akan terjadi? Kekacauan di semua lini kehidupan bermasyarakat maupun bernegara? Apapun itu, penegakan hukum tak dipungkiri menjadi sangat penting untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga bisa menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat maupun negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu ada upaya dalam melakukan proses perlindungan dan penegakan hukum. Ini berlaku pula di Indonesia. Pertanyaan: Menyoal tentang penegakan hukum, menurut anda bagaimanakah cara berpikir seseorang yang memahahami ilmu filsafat hukum dalam memandang setiap persoalan hukum yang terjadi? Jelaskan analisis Anda secara konkrit!
Answer
Robinho adalah mantan seorang karyawan kontrak salah satu pabrik di Jambi. Pada tahun 2018 Robinho mendapat kecelakaan kerja yang membuat satu ruas jari tengah kanannya di aputasi. Namun, Pada Februari 2021 Robinho habis kontrak dan perusahaan seolah tak mau tahu dengan situasi dan kondisi Robinho dan memberhentikan sesuai dengan kontrak kerja. Berdasarkan kasus diatas, Uraikan analisis anda sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan perlindungan kerja dan uraikan apa saja yang menjadi hak Robinho yang mengalami kecelakaan kerja, disertai dasar hukumnya
Answer
Jakarta - Polisi mendalami kemungkinan PT Kiat Unggul, perusahaan induk 'pabrik' korek gas yang terbakar di Binjai, Langkat, Sumatera Utara, mempekerjakan anak di bawah umur. Sejumlah saksi diperiksa untuk mendalami dugaan tersebut. "Tidak menutup kemungkinan (Rina adalah pekerja di bawah umur). Nanti dari hasil pemeriksaan para saksi kalau misal bukti cukup, akan mengarah ke sana (Undang-undang Perlindungan Anak)," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2019). Pada Jumat (21/6), terjadi kebakaran hebat di 'pabrik' korek gas yang terletak di Dusun 4, Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sebanyak 30 orang dinyatakan tewas dalam peristiwa tersebut. Jasad Rina teridentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) RS Bhayangkara Medan melalui pemeriksaan gigi. Jasadnya teregistrasi di instalasi forensik dengan Nomor 17. Berdasarkan hasil identifikasi, Rina lahir pada 3 Mei 2004. Terkait hal tersebut, Dedi menuturkan, penyidik akan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dan KPAI setempat. "Tentunya nanti dari penyidik akan berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan setempat, kemudian juga dengan KPAI dalam rangka untuk menjerat juga Pasal 359 KUHP karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan Pasal 188 masalah kelalaian menyebabkan kebakaran," jelas Dedi. Berdasarkan keterangan saksi, para korban terjebak dalam api lantaran pintu depan 'pabrik' terkunci. Menurut keterangan para saksi, aktivitas pembuatan korek gas PT Kiat Unggul tertutup.Polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Ketiganya langsung ditahan di Mapolres Binjai. Ketiga orang yang ditahan adalah Indramarwan (36), pemilik usaha; Burhan (37), manajer; serta Lisnawari (43), supervisor. Sebelum menahan ketiga tersangka, menurut dia, penyidik terlebih dulu memeriksa ketiganya di Mapolres Binjai. Soal : Uraikan analisis anda berdasarkan berita diatas, apa sanksi hukum yang diperoleh Perusahaan jika terbukti mempekerjakan anak tidak sesuai aturan
Answer
Hubungan ketiga unsur dalam hubungan industrial yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah dalam sistem Hubungan Industrial yang berazaskan Pancasila yang dibangun pada setelah kemerdekaan hingga masa era Orde Baru dianggap telah gagal dalam membangun sistem hubungan industrial yang harmonis. Sebagai contoh kasus tidak ada kebebasan berpendapat atau berserikat bagi buruh pada masa orde baru. Uraikan analisis anda disertai dasar hukum apakah pasca berakhirnya masa orde baru buruh dapat melakukan serikat!
Answer
John dan Camile adalah pasangan suami istri asal Inggris yang kemudian bekerja dan tinggal di Indonesia. Setelah 5 tahun menikah, John dan Camile memutuskan bercerai karena John memilih Ami seorang perempuan asal Indonesia. Hukum status personal di Inggris menganut asas domisili dan hukum Indonesia menganut asas nasionalitas. John bermaksud memasukkan gugatan cerainya di pengadilan Indonesia setelah itu berniat menikahi Ami. John dan Ami berbeda agama dan keduanya tidak mau meninggalkan agama mereka ketika menikah. Pertanyaan : Terjemahkan/kualifikasikan fakta-fakta hukum HPI ( hukum perdata internasional) yang terdapat dalam kasus perceraian John dan Camile!​
Answer
Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengubah vonis mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo dari penjara seumur hidup menjadi 20 tahun penjara. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyiapkan kasasi atas putusan itu. "Ya rancangannya sudah ada. Iya (kasasi)," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Ali Mukartono kepada wartawan, Kamis (4/3/2021). Ali mengatakan kasasi tak hanya terkait perubahan hukuman penjara saja. Ali mengatakan pihaknya masih menunggu salinan putusan dari PT DKI. Sebelumnya, vonis Hary Prasetyo diubah dari penjara seumur hidup menjadi 20 tahun penjara oleh PT DKI Jakarta. Hary tetap dinyatakan bersalah dengan kawan-kawannya karena korupsi dana Jiwasraya. Majelis tinggi menilai hukuman penjara seumur hidup yang dijatuhkan PN Jakpus kurang memenuhi tatanan teori pemidanaan yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia. Sebab, dalam tatanan teori pemidanaan, ketika seseorang dinyatakan bersalah sehingga yang bersangkutan harus dipidana, tujuan pemidanaan tidak semata-mata merupakan pembalasan dengan segala konsekuensi keterbatasan ruang dan lingkungan, rasa malu, dan pengekangan bagi si terpidana. "Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa," kata ketua majelis Haryono dalam putusan yang dilansir di website PT DKI Jakarta, Kamis (24/2). "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar. Jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan," sambung majelis yang beranggotakan Sri Andini dengan anggota M Lutfi, Reni Helida, dan Lafat Akbar itu. Pertanyaan: Kemukakanlah analisis Anda berdasarkan prinsip keadilan menurut pemikiran Thomas Aquinas terkait dengan perubahan vonis dari penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 tahun oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Hary Prasetyo! Jelaskan
Answer
Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengubah vonis mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo dari penjara seumur hidup menjadi 20 tahun penjara. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyiapkan kasasi atas putusan itu. "Ya rancangannya sudah ada. Iya (kasasi)," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Ali Mukartono kepada wartawan, Kamis (4/3/2021). Ali mengatakan kasasi tak hanya terkait perubahan hukuman penjara saja. Ali mengatakan pihaknya masih menunggu salinan putusan dari PT DKI. Sebelumnya, vonis Hary Prasetyo diubah dari penjara seumur hidup menjadi 20 tahun penjara oleh PT DKI Jakarta. Hary tetap dinyatakan bersalah dengan kawan-kawannya karena korupsi dana Jiwasraya. Majelis tinggi menilai hukuman penjara seumur hidup yang dijatuhkan PN Jakpus kurang memenuhi tatanan teori pemidanaan yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia. Sebab, dalam tatanan teori pemidanaan, ketika seseorang dinyatakan bersalah sehingga yang bersangkutan harus dipidana, tujuan pemidanaan tidak semata-mata merupakan pembalasan dengan segala konsekuensi keterbatasan ruang dan lingkungan, rasa malu, dan pengekangan bagi si terpidana. "Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa," kata ketua majelis Haryono dalam putusan yang dilansir di website PT DKI Jakarta, Kamis (24/2). "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar. Jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan," sambung majelis yang beranggotakan Sri Andini dengan anggota M Lutfi, Reni Helida, dan Lafat Akbar itu. Pertanyaan: Jelaskanlah bagaimana menurut pemenuhan penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia
Answer
Sengketa klaim kepemilikan teritorial di Laut China Selatan sesungguhnya merujuk kepada wilayah kawasan laut dan daratan di dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly Indonesia sebenarnya sejak awal bukanlah negara pengklaim. Indonesia tidak pernah mengklaim wilayah perairan dari Laut China Selatan, yang diperselisihkan oleh Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam di satu sisi, dengan Tiongkok di sisi lain. Indonesia juga tidak berada dalam perselisihan klaim terhadap dua gugusan kepulauan besar di Laut China Selatan. Namun sejak 2010 Indonesia jadi “terlibat” dalam sengketa Laut China Selatan, setelah China secara sepihak mengklaim terhadap keseluruhan perairan Laut China Selatan. Termasuk di dalamnya ialah perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia, yaitu sebuah kawasan di utara kepulauan Natuna Provinsi Kepulauan Riau. Ketika itu Indonesia berupaya menahan kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok di Laut China Selatan, namun kemudian disusul nota protes pemerintah Tiongkok yang meminta kapal itu dilepaskan. Kasus serupa terjadi kembali pada 2013 dan berpuncak di tahun 2016. Pertanyaan: 1. Berdasarkan kasus di atas, jelaskan apa yang dimaksud sebagai Zona Ekonomi Eksklusif berdasakan UNCLOS 1982. 2. Jelaskan apa saja hak Indonesia sebagai pemegang hak berdaulat ZEE di perairan Natuna. 3. Jelaskan apa saja hak Republik Rakyat Tiongkok (China) dalam ZEE Indonesia di perairan Natuna
Answer
Pada 27 Mei 1999, mantan Presiden Serbia Slobodan Milosevic dijerat dakwaan atas kasus kejahatan perang pada Mahkaman Pidana Internasional / International Criminal Court (ICC) Seperti dimuat Guardian yang dikutip untuk Today in History, ICC melayangkan dakwaan ke Milosevic dan empat pejabat tinggi lainnya, yakni Presiden Serbia Milan Milutinovic, Wakil Perdana Menteri Yugoslavia Nikola Sainovic, Kepala Angkatan Bersenjata Yugoslavia Dragoljub Ojdanic, dan Menteri Dalam Negeri Serbia Vlajko Stojiljkovic. Milosevic menghadapi lebih dari 60 dakwaan melakukan kejahatan perang dan terhadap kemanusiaan atas perannya dalam konflik Balkan. Ia dituduh berada di belakang agresi militer Serbia dan melakukan pemusnahan etnis secara kejam setelah Yugoslavia runtuh tahun 1990-an. Ia juga terlibat dalam kejahatan-kejahatan serupa di Kosovo dan Kroasia. Pertanyaan: 1. Berdasarkan paparan di atas, analisislah mengapa individu dapat diseret ke Mahkamah Pidana Internasonal. 2. Jelaskanlah sejarah individu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebelum adanya Mahkamah Pidana Internasional.
Answer
PT Alam Jaya bergerak di bidang eksplorasi migas. Salah satu ladang eksplorasinya yaitu pengeboran gas alam di Desa Tanah Liat Kabupaten Tanah Batu. Pada 31 Desember 2019, tiba-tiba terdengar dentuman besar dan muncul semburan lumpur yang keluar di desa Tanah Liat berjarak sekitar 100 meter dari lokasi pengeboran PT Alam Jaya. Selama seminggu semburan lumpur tersebut Telah merendam 10 rumah penduduk. Pemerintah Kabupaten Tanah Batu kemudian bergerak cepat dengan melakukan peninjauan lokasi dan memerintahkan penghentian seluruh kegiatan pengeboran serta pembongkaran perlengkapan pengeboran. Terhadap langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Tanah Batu, PT Alam Jaya menyampaikan protes dengan dua alasan. Pertama, bahwa lokasi semburan lumpur tersebut berjarak 100 meter dari lokasi pengeboran sehingga kecil kemungkinan semburan diakibatkan oleh aktivitas pengeboran gas alam. Kedua, bahwa perintah penghentian seluruh kegiatan pengeboran berserta pembongkaran perlengkapan tidak didahului teguran tertulis. Analisalah apakah tindakan Pemerintah Kabupaten Tanah Batu mengeluarkan perintah penghentian kegiatan pengeboran tanpa didahului teguran memiliki landasan hukum? Apa landasan hukumnya (Perhatikan tanggal kronologi kasus)! Berikan analisa saudara argumentasi hukumnya!
Answer
Eka selaku karyawan PT. Angin Ribut pada awalnya diberikan Pemutusan Hubungan Kerja. Atas tindakan tersebut Eka dan PT. Angin Ribut melaksanakan upaya penyelesaian secara bipartit. Berdasarkan kasus diatas uraikan analisis anda tentang langkah-langkah bipartit beserta langkah yang dilakukan jika bipartit telah memperoleh kesepakatan
Answer
Adrian adalah seorang pria berkebangsaan Belanda. Ia menikah dengan Mutia seorang berkebangsaan Indonesia. Pernikahan mereka dilakukan secara siri di Indonesia. Adrian dan Mutia kemudian pindah dan bekerja di Jepang. Untuk jaminan kesehatan, Adrian menggunakan asuransi asal Jepang yang dibayarnya setiap bulan dari hasil kerjanya. Dalam kontrak asuransi tersebut disebutkan jika terdapat sengketa, penyelesaian sengketa dilakukan secara mediasi di Jepang. Suatu Ketika Mutia mengalami kecelakaan hebat saat mereka sedang berlibur di Bali. Saat melakukan pembayaran rumah sakit, perusahaan asuransi Adrian menolak klaim pembayaran rumah sakit karena pernikahan Adrian dianggap tidak resmi. Adrian bermaksud menggugat perusahaan asuransi tersebut. Pertanyaan : Uraikan kasus yang manakah yang menjadi persoalan pendahuluan (vorfrage) dan persoalan pokok (Haupfrage)! Uraikan Analisa saudara!
Answer
Adrian adalah seorang pria berkebangsaan Belanda. Ia menikah dengan Mutia seorang berkebangsaan Indonesia. Pernikahan mereka dilakukan secara siri di Indonesia. Adrian dan Mutia kemudian pindah dan bekerja di Jepang. Untuk jaminan kesehatan, Adrian menggunakan asuransi asal Jepang yang dibayarnya setiap bulan dari hasil kerjanya. Dalam kontrak asuransi tersebut disebutkan jika terdapat sengketa, penyelesaian sengketa dilakukan secara mediasi di Jepang. Suatu Ketika Mutia mengalami kecelakaan hebat saat mereka sedang berlibur di Bali. Saat melakukan pembayaran rumah sakit, perusahaan asuransi Adrian menolak klaim pembayaran rumah sakit karena pernikahan Adrian dianggap tidak resmi. Adrian bermaksud menggugat perusahaan asuransi tersebut. Pertanyaan : Berdasarkan contoh kasus tersebut, apakah Adrian dapat mengajukan gugatan ke pengadilan? Uraikan analisis anda!
Answer
Adrian adalah seorang pria berkebangsaan Belanda. Ia menikah dengan Mutia seorang berkebangsaan Indonesia. Pernikahan mereka dilakukan secara siri di Indonesia. Adrian dan Mutia kemudian pindah dan bekerja di Jepang. Untuk jaminan kesehatan, Adrian menggunakan asuransi asal Jepang yang dibayarnya setiap bulan dari hasil kerjanya. Dalam kontrak asuransi tersebut disebutkan jika terdapat sengketa, penyelesaian sengketa dilakukan secara mediasi sesuai aturan Jepang. Suatu Ketika Mutia mengalami kecelakaan hebat saat mereka sedang berlibur di Bali. Saat melakukan pembayaran rumah sakit, perusahaan asuransi Adrian menolak klaim pembayaran rumah sakit karena pernikahan Adrian dianggap tidak resmi. Adrian bermaksud menggugat perusahaan asuransi tersebut. Pertanyaan : Berdasarkan contoh kasus tersebut, hukum negara manakah yang dapat digunakan? Uraikan analisis anda berdasarkan teori yang ada!
Answer

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.