Question

Pembicaraan mengenai gender akhir-akhir ini semakin hangat dalam perbincangan mengenai kemajuan
perkembangan kaum perempuan dengan kesetaraan dengan kaum pria. Dalam sejarah telah terjadi
perlakuan yang tidak seimbang, menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibanding lakilaki. Perjalanan peradaban manusia banyak didominasi oleh kaum laki-laki dalam urusan bermasyarakat.
Jadi sejak awal sebenarnya sudah terjadi ketidaksetaraan gender yang menempatkan perempuan pada
wilayah marginal. Peran-peran yang dimainkan perempuan hanya berputar di ranah domestik, seperti
dalam kosa kata Jawa “dapur, sumur, kasur”, sementara kaum laki-laki menguasai peran-peran penting
di dalam masyarakat. Dari situlah muncul ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.
Kesenjangan gender merupakan kenyataan yang harus dihadapi perempuan di hampir semua belahan
dunia dan dapat ditemukan dari ranah, publik hingga privat, dari urusan domestik hingga persoalan
reproduksi. Dalam organisasi publik dapat dikatakan perempuan berada pada posisi termarginalkan.
Sistem budaya patriarkal yang menanamkan pemahaman bahwa wilayah publik (politik dan dunia kerja)
sebagai wilayah laki-laki, biasa disebut sebagai faktor penyebab utama mengapa kiprah perempuan di
ranah publik secara umum berada pada posisi subordinat laki-laki
Pertanyaan:
Analisislah bagaimana aliran feminist jurisprudence memandang persoalan perbedaan gender seperti
yang diuraikan dalam kasus diatas ! dan uraikanlah gerakan yang dilakukan oleh kaum feminist untuk
kesetaraan gender dalam bidang hukum

Answer 1

Jawaban:

**Analisis Aliran Feminist Jurisprudence Terhadap Perbedaan Gender**

Aliran feminist jurisprudence memandang bahwa perbedaan gender merupakan hasil konstruksi sosial, bukan perbedaan biologis. Gender merupakan hasil dari interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya, termasuk norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Dalam kasus yang diuraikan di atas, aliran feminist jurisprudence akan menganalisis bahwa ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan merupakan hasil dari sistem patriarki yang telah mengakar di masyarakat. Sistem patriarki ini menempatkan laki-laki sebagai superior dan perempuan sebagai inferior. Hal ini tercermin dari peran-peran yang dimainkan oleh perempuan, yang hanya berputar di ranah domestik, sementara laki-laki menguasai peran-peran penting di dalam masyarakat.

Aliran feminist jurisprudence juga akan menganalisis bahwa ketidaksetaraan gender ini dilegitimasi oleh hukum. Hukum sering kali mencerminkan nilai-nilai patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai subjek hukum dan perempuan sebagai objek hukum. Hal ini tercermin dari berbagai peraturan hukum yang diskriminatif terhadap perempuan, seperti peraturan hukum yang membatasi hak perempuan untuk berpolitik, bekerja, dan memiliki properti.

**Gerakan Kaum Feminis untuk Kesetaraan Gender dalam Bidang Hukum**

Kaum feminis telah melakukan berbagai gerakan untuk mencapai kesetaraan gender dalam bidang hukum. Gerakan-gerakan tersebut antara lain:

* **Reformasi hukum**, yaitu upaya untuk mengubah peraturan hukum yang diskriminatif terhadap perempuan.

* **Pendidikan hukum**, yaitu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang kesetaraan gender.

* **Advocacy**, yaitu upaya untuk mendorong pemerintah dan lembaga-lembaga hukum untuk menerapkan prinsip kesetaraan gender.

Berikut adalah beberapa contoh gerakan kaum feminis untuk kesetaraan gender dalam bidang hukum di Indonesia:

* **Perjuangan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan**.

* **Perjuangan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan**.

* **Perjuangan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia**.

Gerakan-gerakan tersebut telah membuahkan hasil, yaitu meningkatnya kesadaran hukum tentang kesetaraan gender dan semakin banyak peraturan hukum yang tidak diskriminatif terhadap perempuan. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender yang sepenuhnya dalam bidang hukum.

Answer 2

Jawaban:

Feminist jurisprudence, atau aliran hukum feminis, adalah pendekatan hukum yang memeriksa hukum dan peraturan dari perspektif gender dan kesetaraan. Dalam konteks kasus di atas, aliran ini akan memandang persoalan perbedaan gender sebagai akar dari ketidaksetaraan dalam masyarakat, termasuk dalam ranah hukum. Ada beberapa aspek analisis yang mungkin dilakukan oleh aliran feminis:

1. Analisis Sejarah Gender: Feminist jurisprudence akan menyoroti sejarah perlakuan ketidaksetaraan terhadap perempuan dalam hukum dan sistem peradaban. Ini termasuk dalam hal hak properti, hak politik, hak reproduksi, dan peran dalam masyarakat. Aliran ini akan mengidentifikasi cara-cara di mana hukum telah digunakan untuk memperkuat posisi laki-laki dan merampas hak-hak perempuan.
2. Analisis Budaya Patriarki: Aliran ini akan menyoroti bagaimana budaya patriarki yang meletakkan pria sebagai pusat kekuasaan memengaruhi pembuatan kebijakan hukum dan perlakuan terhadap perempuan. Budaya ini sering kali menghasilkan pandangan bias terhadap perempuan dalam sistem hukum dan masyarakat.
3. Kesenjangan Gender dalam Hukum: Feminist jurisprudence akan menganalisis peraturan hukum yang berdampak pada kesenjangan gender. Ini bisa termasuk hukum keluarga, hukum perburuhan, hukum pidana, dan berbagai aspek lain dalam sistem hukum yang mungkin merugikan perempuan.

Gerakan yang dilakukan oleh kaum feminis untuk kesetaraan gender dalam bidang hukum mencakup:

1. Perubahan Kebijakan: Kaum feminis telah aktif dalam mengadvokasi perubahan kebijakan hukum untuk menghapus diskriminasi gender. Contoh-contoh termasuk perubahan dalam hukum pernikahan, perceraian, hak properti, dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
2. Penyadaran Masyarakat: Gerakan feminis telah bekerja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu gender dan hukum. Mereka melakukan kampanye, penyuluhan, dan pendidikan untuk menggugah kesadaran tentang ketidaksetaraan gender dalam hukum.
3. Kasus-kasus Pengujian Hukum: Kaum feminis sering kali membawa kasus-kasus pengujian hukum (public interest litigation) untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di pengadilan. Ini dapat menciptakan preseden hukum yang penting untuk kesetaraan gender.
4. Pembentukan Lembaga dan Organisasi: Kaum feminis mendirikan organisasi dan lembaga yang fokus pada masalah gender dan hukum. Mereka menggunakan lembaga ini untuk melakukan riset, advokasi, dan pemberdayaan perempuan dalam sistem hukum.

Feminist jurisprudence memainkan peran penting dalam mendorong perubahan hukum yang lebih adil dan setara dalam hal gender. Dalam prosesnya, mereka menghadapi tantangan dan perlawanan, tetapi telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk perjuangan kesetaraan gender dalam hukum.