BPOM telah menginstruksikan PT. Pharos Indonesia dan PT Medifarma Laboratories untuk menghentikan
produksi dan atau distribusi produk dengan nomor bets tersebut. Menanggapi instruksi tersebut, PT.
Pharos Indonesia telah menarik seluruh produk Viostin DS dengan NIE dan nomor bets tersebut dari
pasaran, serta menghentikan produksi produk Viostin DS. Begitu juga dengan PT Medifarma Laboratories
yang telah menarik seluruh produk Enzyplex tablet dengan NIE dan nomor bets tersebut dari pasaran.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan suplemen makanan Viostin DS produksi PT
Pharos Indonesia dan Enzyplex tablet produksi PT Medifarma Laboratories terbukti positif mengandung
DNA babi. Dikutip dari laman resmi BPOM, yang mengandung DNA babi adalah produk dengan nomor
izin edar NIE POM SD.051523771 dengan nomor bets BN C6K994H untuk Viostin DS dan NIE
DBL7214704016A1 nomor bets 16185101 untuk Enzyplex tablet.
Sumber: Hukum Online.com
Pertanyaan:
Terwujudnya perlindungan konsumen sangat tergantung pada peran dan sikap kritis konsumen itu sendiri,
tetapi ada faktor yang tidak kalah pentingnya adalah peran dari pemerintah dan kedudukan dari pelaku
usaha. Perlindungan konsumen menganut asas keseimbangan yang berarti perlindungan konsumen itu
tidak hanya untuk melindungi konsumen saja, tetapi juga melindungi pelaku usaha. Menurut anda
berdasarkan kasus diatas, apakah pelaku usaha (PT. Pharos Indonesia dan PT Medifarma Laboratories
) harus bertanggung jawab semuanya jika ada konsumen yang dirugikan? Berikan analisis hukum anda
produksi dan atau distribusi produk dengan nomor bets tersebut. Menanggapi instruksi tersebut, PT.
Pharos Indonesia telah menarik seluruh produk Viostin DS dengan NIE dan nomor bets tersebut dari
pasaran, serta menghentikan produksi produk Viostin DS. Begitu juga dengan PT Medifarma Laboratories
yang telah menarik seluruh produk Enzyplex tablet dengan NIE dan nomor bets tersebut dari pasaran.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan suplemen makanan Viostin DS produksi PT
Pharos Indonesia dan Enzyplex tablet produksi PT Medifarma Laboratories terbukti positif mengandung
DNA babi. Dikutip dari laman resmi BPOM, yang mengandung DNA babi adalah produk dengan nomor
izin edar NIE POM SD.051523771 dengan nomor bets BN C6K994H untuk Viostin DS dan NIE
DBL7214704016A1 nomor bets 16185101 untuk Enzyplex tablet.
Sumber: Hukum Online.com
Pertanyaan:
Terwujudnya perlindungan konsumen sangat tergantung pada peran dan sikap kritis konsumen itu sendiri,
tetapi ada faktor yang tidak kalah pentingnya adalah peran dari pemerintah dan kedudukan dari pelaku
usaha. Perlindungan konsumen menganut asas keseimbangan yang berarti perlindungan konsumen itu
tidak hanya untuk melindungi konsumen saja, tetapi juga melindungi pelaku usaha. Menurut anda
berdasarkan kasus diatas, apakah pelaku usaha (PT. Pharos Indonesia dan PT Medifarma Laboratories
) harus bertanggung jawab semuanya jika ada konsumen yang dirugikan? Berikan analisis hukum anda
Jawaban:
Dalam kasus di atas, PT. Pharos Indonesia dan PT Medifarma Laboratories telah ditemukan melanggar aturan dengan menghasilkan produk suplemen makanan yang mengandung DNA babi, yang tidak diizinkan dalam produk tersebut.
Dalam konteks perlindungan konsumen, prinsip keseimbangan juga berlaku, yang berarti bahwa perlindungan konsumen tidak hanya untuk melindungi konsumen, tetapi juga melindungi pelaku usaha. Oleh karena itu, dalam hal ini, pelaku usaha, yaitu PT. Pharos Indonesia dan PT Medifarma Laboratories, harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada konsumen.
Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini dapat mencakup beberapa aspek, seperti:
1. Tanggung jawab produksi: PT. Pharos Indonesia dan PT Medifarma Laboratories bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Dalam kasus ini, mereka telah melanggar aturan dengan memproduksi produk yang mengandung DNA babi, yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.
2. Tanggung jawab informasi: Pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan lengkap kepada konsumen mengenai produk yang mereka jual. Dalam kasus ini, PT. Pharos Indonesia dan PT Medifarma Laboratories mungkin dianggap tidak memenuhi tanggung jawab ini jika mereka tidak memberikan informasi yang benar mengenai kandungan DNA babi dalam produk mereka.
Apabila ada konsumen yang dirugikan akibat menggunakan produk yang melanggar aturan tersebut, konsumen memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap PT. Pharos Indonesia dan PT Medifarma Laboratories. Tanggung jawab hukum pelaku usaha dapat mencakup ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, termasuk kerugian fisik, ekonomi, dan non-ekonomi.
Namun, penting untuk dicatat bahwa analisis hukum yang lebih mendalam dan pemeriksaan kasus secara menyeluruh diperlukan untuk memastikan tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam situasi ini. Jika Anda atau konsumen yang terkena dampak ingin mengejar tindakan hukum, disarankan untuk berkonsultasi dengan pengacara atau otoritas hukum terkait untuk mendapatkan nasihat yang lebih tepat sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini.