Question

Hubungan ketiga unsur dalam hubungan industrial yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah dalam sistem
Hubungan Industrial yang berazaskan Pancasila yang dibangun pada setelah kemerdekaan hingga masa
era Orde Baru dianggap telah gagal dalam membangun sistem hubungan industrial yang harmonis.
Sebagai contoh kasus tidak ada kebebasan berpendapat atau berserikat bagi buruh pada masa orde baru.
Uraikan analisis anda disertai dasar hukum apakah pasca berakhirnya masa orde baru buruh dapat
melakukan serikat!

Answer 1

Jawaban:

Dalam hubungan industrial, tiga unsur utama yang terlibat adalah pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Setiap unsur memiliki peran yang penting dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Pekerja berperan sebagai tenaga kerja yang memberikan kontribusi dalam produksi, pengusaha sebagai pihak yang menyediakan lapangan kerja dan mengelola perusahaan, dan pemerintah sebagai pihak yang mengatur dan melindungi hak-hak pekerja serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Pada masa Orde Baru di Indonesia, hubungan industrial yang berazaskan Pancasila dianggap gagal dalam membangun sistem yang harmonis. Salah satu contoh kegagalan tersebut adalah kurangnya kebebasan berpendapat atau berserikat bagi buruh. Pada masa itu, kegiatan serikat buruh sering kali dihambat atau dikendalikan oleh pemerintah, sehingga pekerja sulit untuk menyuarakan kepentingan dan hak-hak mereka.

Namun, setelah berakhirnya masa Orde Baru, situasi berubah. Pasca Orde Baru, pelaksanaan hak berserikat dan berkumpul dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh juga memberikan landasan hukum yang jelas untuk pendirian dan aktivitas serikat buruh di Indonesia.

Dengan adanya dasar hukum ini, buruh sekarang memiliki kebebasan untuk membentuk serikat buruh, mengorganisir diri, dan menyuarakan kepentingan dan hak-hak mereka. Mereka dapat melakukan aksi mogok kerja, negosiasi kolektif, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kondisi kerja mereka.

Perubahan ini menunjukkan upaya untuk menciptakan hubungan industrial yang lebih seimbang dan adil antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah di Indonesia. Namun, implementasi dan pemenuhan hak-hak pekerja masih merupakan tantangan yang perlu terus diperjuangkan untuk memastikan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan di masa depan.