Organisasi Pemda menurut UU No. 32/2004 dan UU No. 23/2014 Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bagian Kesembilan membahas tentang Perangkat Daerah. Pasal 120 (1) mengatur bahwa “Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah”. Sedangkan ayat (2) mengatur bahwa: “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan”. Organisasi-organisasi ini di bahwa pembinaan kepala daerah yang disebut Gubernur atau Bupati/Walikota. Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur sbb. Bab VII tentang Penyelenggara Pemerintahan Daerah, Bagian Kesatu Umum Pasal 57 mengatur bahwa: “Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”. Bab VIII Perangkat Daerah mengatur sbb. Bagian Kesatu tentang Umum, Pasal 208 ayat (1) mengatur bahwa: “Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah” dan ayat (2) mengatur bahwa: “Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh pegawai aparatur sipil negara”. Bagian Kedua tentang Perangkat Daerah, Paragraf 1 Umum Pasal 209 ayat (1) mengatur bahwa: Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; dan e. Badan. Ayat (2) mengatur bahwa: Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan. (Sumber: UU No. 32/2004 dan UU No. 23/2014). Anda diminta untuk membandingkan kelembagaan pemerintahan di antara kedua UU Pemda tersebut dan analisislah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan di Daerah!
Answer
KPK Periksa 21 Saksi Kasus Korupsi Gubernur Kepri di Polresta Barelang Jakarta - KPK melakukan pemeriksaan terhadap 21 saksi untuk mendalami kasus suap izin reklamasi Gubernur nonaktif Kepulauan Riau, NB. Pemeriksaan dilakukan di Polresta Barelang. "Para saksi ini diperiksa dengan kepentingan mendalami pengetahuannya untuk kebutuhan penelurusan dugaan penerimaan gratifikasi pada tersangka NB, Gubernur Kepri," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (21/8/2019). KPK menduga gratifikasi yang diterima NB berasal dari pejabat dan pegawai organisasi daerah di Kepri. KPK mengingatkan agar para saksi terbuka saat diperiksa penyidik. "Kami ingatkan agar saksi-saksi yang diperiksa terbuka dan jujur dalam menyampaikan keterangan. Sikap koperatif tersebut selain akan membantu KPK dalam menangani perkara, juga akan membantu diri para saksi," kata dia. "Jika memberikan keterangan tidak benar, KPK juga tentu akan mempertimbangkan mana pihak yang koperatif dan tidak koperatif dalam proses pemeriksaan," imbuhnya. Febri juga mengatakan pemeriksaan akan dilanjutkan besok (22/8). Besok ada 7 orang dari unsur organisasi perangkat daerah yang akan diperiksa. Febri juga mengatakan pemeriksaan akan dilanjutkan besok (22/8). Besok ada 7 orang dari unsur organisasi perangkat daerah yang akan diperiksa. "Pemeriksaan masih dilaksanakan di Polres Barelang. KPK sangat terbantu dengan pihak Polres yang memfasilitas ruang pemeriksaan dalam kasus ini," katanya. NB ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari pihak suwasta, AB terkait perizinan reklamasi. AB diduga meberi suap senilai total Rp 159 juta agar diberi izin prinsip untuk lokasi reklamasi di Kepri. KPK juga menyita duit Rp 6,1 miliar yang diduga terkait gratifikasi Nurdin. Duit itu disita saat OTT dan penggeledahan di rumah dinas Nurdin dalam pecahan berbagai mata uang yang ditemukan berserakan di kamarnya. Analisislah kasus di atas berdasarkan metode studi kasus menurut RK. Yin!
Answer
Perhatikan laporan di bawah ini. / Please look at the report below. 1 REPORT ON HIGH EMPLOYEE TURNOVER RATES AT ABC CORPORATION Submitted January 3, 2022 Introduction The human resources manager requested this report to examine the high turnover rate of employees at ABC Corporation. The information in this report was gathered by members of the human resources department over three months. The five-member team analyzed administration records and working conditions, as well as interviewed staff. In this report, recommendations are made to minimize the high turnover rate among the staff working at ABC Corporation. Background ABC Corporation has been operating for 10 years. It employs 250 people, with most of the employees tasked with processing fees for insurance clients. Despite operating in a region with substantial unemployment, the annual turnover has been between 50 to 55% every year. Findings The most significant issue found by the HR team when interviewing staff was the lack of support to new mothers who require child care services to be able to come to work. Employees mentioned their frustration at not having an in-house child care system that could help them continue working. Another issue mentioned by the staff was the lack of communication between employees and upper management. They expressed their concerns about receiving inconsistent and late instructions. They shared how they didn't know the main business objectives which led them to lose interest in the company and their jobs. 2 2............... The main issues that we found were as follows: 1. Lack of support to new mothers in regards to childcare 2. Lack of communication between the staff and upper management 3 3............... To address these two main issues, we recommend the following steps be taken: 1. An in-house childcare center can be established at minimal cost to ABC Corporation, encouraging mothers to return to work. 2. Each department should choose an employee ambassador to represent the interests of staff in management meetings. This ambassador can express concerns and relay outcomes to their teams to increase engagement.. Pertanyaan / Questions Identifikasi bagian laporan yang ditandai oleh nomor 1-3. Please identify the part of the report numbered 1-3.
Answer
Perhatikan surat di bawah ini. / Please look at the letter below. Bonnie Dixon 123 Mission Hills Houston, TX 11 February 2021 Travis Barnes Customer Service Manager Airpod Electronics Ltd. 789 East Riverside Austin, TX Dear Ms. Dixon, i am writing to complain regarding the defect in Airpod Music Player purchased on 11 January 2021 from your online store. The music player worked properly for one month but it has not been functioning properly for the past three day. The sound breaks whilst the songs are being played and the system hangs multiple times. Moreover, the songs stop playing abruptly and require the system to be restarted. Since the music player is still in the warranty period of one year, I wish to get it replaced. I have enclosed a copy of the proof of purcase for you’re reference. I look forward your response. Thank you very much. Yours truly, Bonnie Dixon Bonnie Dixon Pertanyaan / Questions Identifikasi 3 (tiga) kesalahan pada surat di atas. Please identify 3 (three) errors in the letter above. Pertanyaan / Questions Anda baru saja membeli mainan jigsaw puzzle anak secara online dan produknya tidak lengkap. Tulislah sebuah surat singkat yang menyatakan kekecewaan Anda dan bahwa Anda meminta produk pengganti atau pengiriman susulan untuk bagian yang hilang. You purchased a jigsaw puzzle online and the pieces are incomplete. Please write a letter that explains your disappointment and you would like to get a replacement or to get the missing part shipped to you.
Answer
Organisasi Pemda menurut UU No. 32/2004 dan UU No. 23/2014 Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bagian Kesembilan membahas tentang Perangkat Daerah. Pasal 120 (1) mengatur bahwa “Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah”. Sedangkan ayat (2) mengatur bahwa: “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan”. Organisasi-organisasi ini di bahwa pembinaan kepala daerah yang disebut Gubernur atau Bupati/Walikota. Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur sbb. Bab VII tentang Penyelenggara Pemerintahan Daerah, Bagian Kesatu Umum Pasal 57 mengatur bahwa: “Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”. Bab VIII Perangkat Daerah mengatur sbb. Bagian Kesatu tentang Umum, Pasal 208 ayat (1) mengatur bahwa: “Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah” dan ayat (2) mengatur bahwa: “Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh pegawai aparatur sipil negara”. Bagian Kedua tentang Perangkat Daerah, Paragraf 1 Umum Pasal 209 ayat (1) mengatur bahwa: Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; dan e. Badan. Ayat (2) mengatur bahwa: Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan. (Sumber: UU No. 32/2004 dan UU No. 23/2014). Anda diminta untuk membandingkan kelembagaan pemerintahan di antara kedua UU Pemda tersebut dan analisislah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan di Daerah!
Answer
KPK Periksa 21 Saksi Kasus Korupsi Gubernur Kepri di Polresta Barelang Jakarta - KPK melakukan pemeriksaan terhadap 21 saksi untuk mendalami kasus suap izin reklamasi Gubernur nonaktif Kepulauan Riau, NB. Pemeriksaan dilakukan di Polresta Barelang. "Para saksi ini diperiksa dengan kepentingan mendalami pengetahuannya untuk kebutuhan penelurusan dugaan penerimaan gratifikasi pada tersangka NB, Gubernur Kepri," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (21/8/2019). KPK menduga gratifikasi yang diterima NB berasal dari pejabat dan pegawai organisasi daerah di Kepri. KPK mengingatkan agar para saksi terbuka saat diperiksa penyidik. "Kami ingatkan agar saksi-saksi yang diperiksa terbuka dan jujur dalam menyampaikan keterangan. Sikap koperatif tersebut selain akan membantu KPK dalam menangani perkara, juga akan membantu diri para saksi," kata dia. "Jika memberikan keterangan tidak benar, KPK juga tentu akan mempertimbangkan mana pihak yang koperatif dan tidak koperatif dalam proses pemeriksaan," imbuhnya. Febri juga mengatakan pemeriksaan akan dilanjutkan besok (22/8). Besok ada 7 orang dari unsur organisasi perangkat daerah yang akan diperiksa. Febri juga mengatakan pemeriksaan akan dilanjutkan besok (22/8). Besok ada 7 orang dari unsur organisasi perangkat daerah yang akan diperiksa. "Pemeriksaan masih dilaksanakan di Polres Barelang. KPK sangat terbantu dengan pihak Polres yang memfasilitas ruang pemeriksaan dalam kasus ini," katanya. NB ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari pihak swasta, AB terkait perizinan reklamasi. AB diduga memberi suap senilai total Rp 159 juta agar diberi izin prinsip untuk lokasi reklamasi di Kepri. KPK juga menyita duit Rp 6,1 miliar yang diduga terkait gratifikasi Nurdin. Duit itu disita saat OTT dan penggeledaan di rumah dinas Nurdin dalam pecahan berbagai mata uang yang ditemukan berserakan di kamarnya. Analisis kasus di atas berdasarkan metode studi kasus menurut RK. Yin!
Answer
Scanning merupakan suatu teknik membaca cepat untuk menemukan informasi yang kita inginkan. Membaca dengan teknik scannning disebut juga dengan teknik memindai. Informasi yang diperoleh dapat berupa fakta, data statistik, atau informasi tertentu. Bacalah teks di bawah ini dengan teknik Scanning! a. Temukan kata-kata dan istilah yang baru Anda jumpai, kemudian tuliskan maknanya! b. Tuliskan informasi berbentuk data c. Tulis informasi inti pada teks tersebut. KRISIS GIZI Indonesia sebelumnya merupakan contoh negara dengan “tiga beban malnutrisi”, jauh sebelum pandemi COVID-19. Indonesia memiliki 7 juta anak yang mengalami stunting. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara kelima di dunia dengan balita stunting terbanyak. Lebih dari 2 juta anak merupakan balita kurus (berat badan yang tidak sebanding dengan tinggi badan) serta 2 juta anak lainnya mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Nyaris setengah dari total ibu hamil mengalami anemia karena makanan yang dikonsumsi tidak mengandung cukup vitamin dan mineral (zat gizi mikro) yang diperlukan. Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks akibat tiga beban tersebut yang kemungkinan akan memburuk karena pandemi COVID-19. Anak dapat mengalami malnutrisi karena berbagai sebab (penyebab langsung, yang sudah ada, dan yang bersifat pokok). Tiga penyebab langsung malnutrisi paling umum, yaitu: (i) praktik menyusui yang tidak memadai dan pola makan yang buruk, ditambah praktik pengasuhan yang tidak optimal; (ii) nutrisi dan perawatan yang tidak memadai bagi ibu dan perempuan hamil; serta (iii) tingginya angka penyakit menular utamanya akibat lingkungan tempat tinggal yang tidak bersih dan tidak memadainya akses ke layanan kesehatan yang kurang memadai. Faktor-faktor tersebut diperparah dengan kemiskinan yang luas, angka pengangguran, dan tingkat pendidikan yang rendah. Keluarga dan anak-anak yang jatuh miskin dalam waktu singkat akan mengalami dampak berat dalam hal keamanan pangan rumah tangga dan keterbatasan terkait akses, ketersediaan, dan keterjangkauan bahan makanan sehat. Survei daring menunjukkan bahwa kebutuhan pangan semakin tidak aman: 36 persen dari responden menyatakan bahwa mereka “sering kali” mengurangi porsi makan karena masalah keuangan. Hilangnya pendapatan rumah tangga meningkatkan risiko anak mengalami kurus dan kekurangan zat gizi mikro. Gizi buruk merupakan salah satu bentuk kekurangan gizi yang membahayakan. Risiko kematian pada anak dengan kondisi tersebut nyaris 12 kali lipat lebih tinggi daripada risiko kematian pada anak dengan gizi baik. Anak-anak yang pulih dari gizi buruk mungkin akan terus mengalami masalah perkembangan dan pertumbuhan selama hidupnya. Lebih jauh, berbagai upaya untuk menekan infeksi COVID-19 dapat mempersulit identifikasi dan pemberian perawatan serta layanan penting bagi anak-anak yang mengalami gizi buruk. Pandemi ini berpotensi meningkatkan kekurangan gizi pada ibu. Ketidakamanan pangan rumah tangga – ditambah dengan ketidaksetaraan gender dalam hal distribusi pangan dalam rumah tangga dan praktik perawatan ibu yang tidak memadai – diperkirakan akan meningkatkan prevalensi kekurangan gizi, khususnya anemia dan kurangnya berat badan ibu. Akibatnya, kurangnya gizi pada ibu (terutama pada yang menyusui) dapat menimbulkan berbagai bentuk kekurangan gizi pada anak. Kemungkinan terganggunya layanan perbaikan gizi penting yang menyasar ibu hamil dan menyusui serta wanita usia subur (termasuk pemberian zat gizi mikro dan konseling pola makan) juga diperkirakan turut meningkatkan kekurangan gizi dan zat gizi mikro pada ibu. Jika berbagai upaya yang diperlukan tidak segera dilakukan, dampak jangka panjang terhadap tingkat gizi dapat meningkatkan jumlah balita stunting serta kelebihan berat badan dan obesitas di semua kelompok usia. Dampak jangka panjang krisis COVID-19 mencakup kenaikan tajam prevalensi stunting dan peningkatan prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas akibat terbatasnya aktifitas fisik dan meningkatnya konsumsi makanan olahan secara terus-menerus yang mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi.
Answer

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.