@mirulpolish

mirulpolish

Beginner

Cababa adalah seorang anak tunggal keturunan bangsawan kaya raya dengan total kekayaan sebesar 10 triliun rupiah, saat ayahnya meninggal dunia diketahui ternyata ayahnya memiliki seorang istri siri dengan dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Tidak hanya itu, diwakili oleh pengacaranya, yang berdasarkan surat wasiat diketahui ayah cababa telah mewakafkan 30% hartanya untuk pembangunan rumah ibadah dan panti asuhan. serta menghibahkan 15% dari harta yang dia miliki kepada anak perempuannya dari hasil nikah siri. Dari kejadian ini cababa tidak terima dan menempuh jalur hukum untuk masalah ini. Hingga berita ini turun masih sementara dilakukan upaya mediasi oleh pengadilan di peradilan agama. Siapa saja yang masuk dalam kategori ahli waris berdasar kajian hukum yang berlaku. Berapa jumlah yang seharusnya diterima masing-masing dari ahli waris yang ada dalam kasus tersebut? Kasus 2
Answer
Buatlah sebuah putusan dengan uraian kasus sebagai berikut. *Kasus fiktif Parto seorang duda yang memiliki 3 orang anak bernama Firman, Bima dan Raras. Parto adalah pensiunan PNS yang uang pensiunannya ditabung dan akhirnya bisa membeli sebidang tanah dan rumah sederhana di pinggiran kota Makassar. Ketiga anak Parto telah bekerja dan berkeluarga. Firman, lahir di Makassar, 22 Mei 1987 adalah seorang pengusaha rumah makan yang berdomisili di Jl. Nuri No 8, Balikpapan. Bima lahir di Makassar, 2 Juli 1989 seorang pegawai swasta tinggal di Jl. Belibis No. 17 C, Kendari dan Raras, si bungsu, lahir di Makassar, 24 Oktober 2004, pelajar dan masih tinggal bersama Parto. Pada awal tahun 2020, Parto meninggal dunia sehingga Raras akhirnya tinggal bersama kakaknya Bima di Kendari dan melanjutkan sekolah, sementara rumah mereka di kota Makassar disewakan. Di awal tahun 2021 kemudian, Firman terlilit utang dan hampir semua asetnya sudah dijual, tanpa sepengetahuan kedua adiknya, Firman membuat surat keterangan waris dan menjual rumah serta tanah warisan ayahnya dengan harga Rp 700.000.000,- namun dibayar baru setengahnya dan akan dibayarkan kemudian di akhir tahun 2021. Pembeli rumah adalah kolega Firman bernama Cahyo. Firman menyisihkan hasil penjualan rumah tahap pertama itu sebesar 100 juta, kemudian meminta, Wika pegawainya untuk mengirimkannya kepada Bima dan Raras tanpa mengatakan bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan rumah mereka. Bima dan Raras pun menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi mereka. Beberapa bulan kemudia Bima dan Raras baru mengetahui bahwa rumah ayah mereka telah dijual karena dikabari oleh pak Nandar, ketua RT dan Bu Jumi, tetangga almarhum ayah mereka di Makassar. Bima dan Raras tidak setuju dengan perbuatan Firman sehingga mereka kemudian berniat mengajukan gugatan melawan Firman *anda adalah majelis hakim yang menangani perkara tersebut
Answer
Pepatah Romawi kuno, quid leges sine moribus (apa arti hukum bila tanpa moral) bisa menjadi bahan resonansi sekaligus refleksi sampai sejauh mana kualitas penegakan hukum (law enforcement) kita. Moral adalah roh dari supremasi hukum, bahkan dalam Japanese law system (system hukum jepang) hukum itu adalah moral (law is morality). Tetapi banyaknya hakim yan tertangkap oleh KPK menjelaskan rendahnya moral aparat penegak hukum kita.Masih segar dalam ingatan kita ketika majelis hakim memutus bebas para terdakwa kasus pemerkosaan di PN Cibinong. Kasus tersebut memunculkan pertanyaan seberapa besar basis moral yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara sekaligus memaknai hukum. Apakah hukum hanya sebatas aturan-aturan serta procedural yang tersurat dalam KUHP dan KUHAP semata, atau justru sebaliknya ketentuan hukum dikendalikan oleh kekuatan yang diatasnya yakni moral.Hakim salah memutus perkara itu manusiawi, apalagi hakim memang memiliki hak berpendapat, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Tetapi bila kekuasaan untuk memutuskan perkara itu dimanipulasi karena factor non hukum, seperti terima suap atau ada hubungan secara personal dengan para pihak itu adalah salah satu bentuk penistaan terhadap profesi hakim yang notabene adalah “Wakil Tuhan di dunia”. Pertanyaan 1. Analisislah pemaknaan penegak hukum sebagai profesi officium nobile bagi profesi hakim yang banyak tertangkap KPK seperti diuraikan dalam kasus diatas! Jelaskan! 2. Menurut anda, dari wacana diatas dan banyaknya kasus-kasus yang melibatkan oknum hakim di Indonesia, bagaimana idealnya tanggung jawab moral bagi profesi hakim tersebut? Jelaskan! 3. Jelaskanlah nilai-nilai yang wajib ditaati oleh profesi hakim dalam pelaksanaan tugas sebagai profesi hukum !
Answer
TUGAS 3 TUGAS AKHIR PROGRAM/TAP SOAL Wacana Tipe Kasus-1, Wanprestasi pada Kontrak Jaminan Fidusia Latuwo (35 Th) dihadang berhenti oleh orang-orang yang menyatakan diri dari Federal Insurance Finance (FIF), dengan sikap kasar menyita sepihak motor agunan fidusia yang dikendarainya karena dianggap wanprestasi pembayaran uang cicilan. Diketahui bahwa perjanjian fidusianya tidak terdaftar ke Kantor Jaminan Fidusia. Atas penyitaan ini Latuwo melaporkan kejadian perkara eksekusi sepihak PT FIF ke kepolisian sector setempat sebagai perbuatan perampasan dan tidak menyenangkan. Pihak kepolisian menolak membuatkan laporan polisi dengan alibi motor tidak ‘dirampas’ namun ‘diamankan’ oleh pihak kantor FIF, dan benar motornya ada di kantor FIF. Petugas penyidik kepolisian sektor tetap berpendapat bahwa, “ini bukanlah pencurian dan juga bukan perampasan. Tapi masalah kredit. Dan polisi tidak bisa membuatkan laporan polisi jika masalahnya adalah kredit” yaitu “… kredit macet”. Latuwo frustasi, Ia laporkan perkaranya ke kantor kepolisian Polda. Hasilnya, Ia dibuatkan laporan polisi dengan tersangka Teguh sebagai pimpinan FIF, dengan sangkaan Pasal 368 KUHP perihal tindak kekerasan untuk maksud hapusnya hutang-piutang dan Pasal 372 KUHP perihal perbuatan melawan hukum karena penggelapan. Laporan polisi tingkat Polda Pertanyaan: a) Dari ketiga tipe kasus di atas: 1. Apakah kasus-kasus tersebut dapat (ada peluang) diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS/non-litigasi)? Jelaskan dan tunjukkan alasan dan landasan hukumnya; 2. Jelaskan pertimbangan hukumnya dan peristiwa yang mana saja yang dapat dan/atau tidak dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)? Jelaskan b) Lakukan analisa: 1. perbuatan melawan hukum apa saja yang dapat dikenakan terhadap PT. FIF sebagai korporasi, ke 65 Oknum TNI, NM (52) seorang Kepala Desa di Kecamatan Sempor? Jelaskan dan tunjukkan unsur-unsur melawan hukumnya!; 2. sehubungan dengan pertanyaan huruf b) a di atas, Apakah terhadap PT. FIF sebagai korporasi, ke 65 Oknum TNI, NM (52) seorang Kepala Desa di Kecamatan Sempor dapat dikenakan sanksi pemberatan? Jelaskan dan tunjukkan perbuatan/peristiwa yang mana saja!; 3. masih sehubungan dengan pertanyaan huruf b) a di atas, Apakah terhadap PT. FIF sebagai korporasi, ke 65 Oknum TNI, NM (52) seorang Kepala Desa di Kecamatan Sempor ada peluang kemungkinan dapat dikenakan tindak pidana pembarengan (concursus)? Jelaskan dan tunjukkan perbuatan/peristiwa yang mana saja! c) Lakukan Analisa tentang tindakan pihak kepolisian (tingkat Polsek) pada Tipe Kasus-1 yang berbeda dengan pihak kepolisian tingkat provinsi (Polda-Jatim) dalam penanganan menafsirkan dua pesoalan hukum fidusia antara PT FIF dengan Moch. Anwar Latuwo? Jelaskan dan tunjukkan parameter yang anda gunakan untuk memberikan justifikasi tersebut!
Answer
Wanprestasi pada Kontrak Jaminan Fidusia Latuwo (35 Th) dihadang berhenti oleh orang-orang yang menyatakan diri dari Federal Insurance Finance (FIF), dengan sikap kasar menyita sepihak motor agunan fidusia yang dikendarainya karena dianggap wanprestasi pembayaran uang cicilan. Diketahui bahwa perjanjian fidusianya tidak terdaftar ke Kantor Jaminan Fidusia. Atas penyitaan ini Latuwo melaporkan kejadian perkara eksekusi sepihak PT FIF ke kepolisian sector setempat sebagai perbuatan perampasan dan tidak menyenangkan. Pihak kepolisian menolak membuatkan laporan polisi dengan alibi motor tidak ‘dirampas’ namun ‘diamankan’ oleh pihak kantor FIF, dan benar motornya ada di kantor FIF. Petugas penyidik kepolisian sektor tetap berpendapat bahwa, “ini bukanlah pencurian dan juga bukan perampasan. Tapi masalah kredit. Dan polisi tidak bisa membuatkan laporan polisi jika masalahnya adalah kredit” yaitu “… kredit macet”. Latuwo frustasi, Ia laporkan perkaranya ke kantor kepolisian Polda. Hasilnya, Ia dibuatkan laporan polisi dengan tersangka Teguh sebagai pimpinan FIF, dengan sangkaan Pasal 368 KUHP perihal tindak kekerasan untuk maksud hapusnya hutang-piutang dan Pasal 372 KUHP perihal perbuatan melawan hukum karena penggelapan. Laporan polisi tingkat Polda (Jatim) ditembuskan ke kantor polisi tingkat Polrestabes (Surabaya) dan terus ke kantor polisi Polsek Dukuh Pakis (otoritas locus delicti). Proses penanganan perkara ini cukup lama (hingga 5 bulan di 2016). namun dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Proses Penyidikan (SP2P) atas kasus ini, malah penanganannya mandeg/berhenti.
Answer
Kasus Baiq Nuril Putusan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019, Mahkamah Agung (MA) telah memutus perkara Baiq Nuril Maknun yang putusannya menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas permohonan Baiq Nuril yang mengajukan PK ke MA. Kasus Baiq Nuril berawal pada tahun 2012, di mana ia menjadi guru honorer pada SMA 7 Mataram, bermula dari percakapan telepon dengan Kepala Sekolahnya yang bercerita soal pengalaman hubungan seksual yang diduga juga mengarah pada pelecehan seksual secara verbal kepada Baiq Nuril. Karena merasa risih, Baiq Nuril kemudian merekam pembicaraan tersebut dan rekaman itu akhirnya diketahui orang lain. Kemudian Kepala Sekolah dimaksud melaporkan sebagai kasus pelanggaran terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ditolaknya permohonan PK Baiq Nuril, berdampak bahwa putusan kasasi MA yang menghukum Baiq Nuril dinyatakan berlaku. Sebagaimana putusan tingkat Kasasi bulan September 2018 memutus Baiq Nurul Maknun bersalah dan diganjar hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp. 500 juta, karena dianggap melanggar UU ITE, Pasal 27 ayat (1) dan (3) jo Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), walaupun sebelumnya Pengadilan Negeri Mataram, dalam sidang putusan tertanggal 26 Juli 2017, menyatakan Baiq Nuril tidak bersalah dan divonis bebas. 1. Uraikan oleh saudara berdasarkan kasus di atas, Sistem hukum manakah yang dianut oleh Indonesia dan apakah sistem hukum tersebut masih relevan diberlakukan di Indonesia?
Answer
Churchill Mining plc (Churchill). menghadapi masalah terkait adanya pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan oleh pihak PEMDA Kutai Timur atas PT Ridlatama Group pada 4 Mei 2010. Permasalahan ini kemudian menjadi penyebab terjadinya sengketa antara pihak perusahaan Churchill dengan Pemerintah Daerah Kutai Timur. Upaya Hukum Churchill yaitu melalui anak perusahaan PT Ridlatama Group mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, dengan Register Perkara Nomor 32/G/2010/PTUN.SMD. Namun upaya hukum ini gagal PTUN Samarinda menilai tindakan Bupati Kutai Timur dalam pencabutan IUP adalah benar, dan tidak melanggar peraturan admisitrasi manapun, bahkan upaya hukum banding dan kasasi malah menguatkan putusan PTUN. Dengan gagalnya upaya hukum yang dilakukan oleh Churchill melalui jalur badan peradilan Indonesia PTUN Samarinda, hal tersebut membuat Churchill memutuskan untuk melakukan upaya hukum melalui Arbitrase ICSID. Pada tanggal 22 Mei 2012, Churchill mengajukan permohonan arbitrase kepada ICSID. Permohonan tersebut diajukan sehubungan dengan adanya sengketa antara Churchill dan Indonesia yang berkaitan dengan investasi Churchill di salah satu perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang industri pertambangan batubara. 2. Silakan saudara analisa mengapa Churchill sebagai pihak yang merasa dirugikan atas keputusan Pemerintah Indonesia, dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, dan juga mengajukan gugatan arbitrase terhadap Pemerintah Indonesia melalui badan International Centre for Settlement of Invesment Dispute (ICSID)? Jelaskan!
Answer
1. Sebuah putusan harus memenuhi unsur-unsurnya. Jika Anda memiliki perkara perdata yang sedang diputus, Anda harus tahu bahwa putusan tersebut harus memenuhi unsur-unsurnya, jika tidak maka putusan tersebut bisa jadi tidak dapat di eksekusi. Menurut Anda, hal-hal apa sajakah bagian putusan perdata yang harus terpenuhi? Jelaskan jawaban Anda!
Answer
• Agus seorang pemuda kurang mampubekerja di salah satu perusahaan sebagai Clening servis. Di tempat ia bekerja agus memiliki teman akrab bernama Toni yang kebetulan merupakan seorang mantan narapidana kasus peredaran Narkotika. Suatu ketika Agus dimintai oleh Toni mengantarkan barang kepada salah satu sahabatnya di sebuah tempat hiburan, tiba tiba ditengah jalan Agus di cegat polisi seluruh barang bawaannya diperiksa dan ternyata ditemukan satu bungkus ganja di dalam tas miliknya. Agus pun terpaksa di bawah ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Karena ia tidak mampu menyewa jasa Pengacara Profesional Agus meminta Pengajuan bantuan hukum gratis. Coba anda buatlah gambaran prosedur pengajuan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan UU No 16 Tahun 2011 ?
Answer
SOAL 3 Pada tanggal 5 Januari 2021 Dirjen Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang ditujukan pada PT. Alhanan sebesar Rp 10.000.000 dengan batas pelunasan pembayarannya pada tanggal 5 Februari 2021. Pembayaran tetap atas angsuran tersebut sebesar Rp 1.666.667,-. a. Jika, PT. Alhanan diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran pajak dalam jangka waktu 6 bulan, maka hitunglah jumlah angsuran pertama sampai dengan lunasnya? b. Jika, PT. Alhanan diperbolehkan untuk menunda pembayaran pajaknya hingga 30 Juli 2021, maka hitunglah jumlah yang harus dibayarkan PT. Alhanan pada saat pembayaran atas penundaan tersebut?
Answer
SOAL 2 Apabila petugas retribusi memberikan perhitungan kepada pembayar retribusi, dan pembayar retribusi tidak menyetujui hasil perhitungan tersebut. Menurut Saudara apakah pembayar retribusi dapat mengajukan keberatan? Jika bisa, apakah syarat pengajuan keberatan tersebut dan bagaimana penyelesaiannya? Jelaskan!
Answer
SOAL 1 Sebagian masyarakat ada yang berpendapat bahwa retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Retribusi daerah dan pajak daerah memang keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang penting untuk membiayai pembangunan, bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Silakan Saudara jelaskan apakah yang dimaksud dengan retribusi daerah dan pajak daerah? Jelaskan pula bagaimana tata cara pemungutan retribusi daerah?
Answer
Soal 3: PT Surya Elektronik merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai macam alat elektronik seperti televisi, radio, kulkas dll. Pada awal 2000an perusahaan menggunakan sistem biaya konvensional dengan dasar level-unit tunggal atas alasan kepraktisan. Namun seiring dengan perkembangan variasi produk yang dihasilkan oleh perusahaan dan permintaan pasar, jumlah biaya overhead pabrik meningkat secara pesat hingga mencapai 70% dari keseluruhan biaya produksi. Perusahaan mulai kesulitan menentukan biaya produksi per unit dan khawatir tidak akurat sehingga dapat menimbulkan kesalahan penentuan harga jual. Untuk mengatasi permasalahan ini, perusahaan menyewa konsultan manajemen dan disarankan menggunakan sistem ABC. Menurut Saudara, apakah sebaiknya perusahaan menggunakan sistem ABC atau mempertahankan sistem biaya konvensional. Jelaskan argumentasi Saudara berdasarkan analisis yang mendalam.
Answer
1. Produsen mobil mercy membuat pernyataan bahwa = “35% pengendaranya adalah warga lanjut usia”. Jelaskan bagaimana Hipotesis yang saudara buat!
Answer
1. Apakah fungsi paket wordcloud yang tersedia pada program R. Jelaskan dan berikan contohnya? 2. Silahkan jalankan syntax berikut pada program R, yang akan menghasilkan visualisasi interaktif berupa histogram. Jelaskan relasi syntax beserta hasil visualisasi interaktif tersebut?
Answer
2. Memasuki musim kemarau tahun ini, banyak masyarakat desa menangkap ikan di sungai maupun di danau dengan cara meracun menggunakan potasium. Alih-alih mendapatkan ikan dengan mudah, para pelaku justru membuat habitat kehidupan di sungai seperti ikan populasinya akan berkurang dan apabila peracun ikan dibiarkan tak pelak lagi ikan dan sejenisnya bisa punah. Jelaskan pemahaman Saudara, apakah perbuatan menangkap ikan dengan racun adalah perbuatan yang legal? Jelaskan dengan argumentasi hukum serta ancamannya!
Answer
4. Desa Awan merupakan salah satu desa yang hampir tiap tahun terkena bencana banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Daerah setempat hendak melakukan tahap kesiapsiagaan jika bencana bajir dialami kembali. Berdasarkan kasus tersebut identifikasi hal-hal berikut: a. Jelaskan hal apa saja yang harus didentifikasi dalam melakukan perencanaan/inventarisasi kebutuhan! b. Apa perbedaan tahap kesiapsiagaan dengan tanggap darurat? c. Biasanya bila terjadi bencana banjir, wilayah tersebut tidak hanya menerima bantuan dari Pemerintah Daerah setempat tetapi juga oleh pihak lain. Berdasarkan pengalaman daerah-daerah yang terkena banjir di Indonesia, identifikasi organisasi/lembaha/pihak yang berperan dalam mensuplai logistik bencana banjir di wilayah tersebut! d. Jelaskan kategori logistik yang dapat diberikan kepada desa tersebut! e. Jelaskan standar minimal peralatan penanggulangan bencana yang tersedia apabila terjadi bencana banjir!
Answer
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Makmur memiliki aset sebagai berikut: 1) Tanah kosong seluas 1 Hektar di tempat yang strategis 2) 1 unit ambulance yang telah berumur 5 tahun yang jarang digunakan 3) 4 unit ambulance yang telah berumur 4 tahun yang digunakan dalam pelayanan kesehatan 4) 4 unit mobil merk Avanza sebagai kendaraan operasional yang telah berumur 5 tahun dan 50% diantaranya jarang digunakan 5) 2 unit mobil merk Terios sebagai kendaraan operasional yang berumur 2 tahun 6) Tanah dan bangunan di Kecamatan Segar Kabupaten Makmuryang yang masih digunakan untuk operasional namun berdasarkan tata ruang wilayah termasuk wilayah Kabupaten Jaya (Kabupaten yang berbatasan di sebelah barat Kabupaten Makmur) Terdapat beberapa persoalan yang harus diatasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Makmur, yaitu: 1) Terdapat proposal dari Yayasan Sehat permohonan bantuan 2 unit ambulance dan 2 unit kendaraan operasional 2) Kabupaten Makmur bekerja sama dengan PT. Sehat berniat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah berupa Rumah Sakit Ibu dan Anak 3) Penyesuaian aset dengan Kabupaten Jaya Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut: a. Dari aset-aset tersebut, identifikasi mana aset yang dapat dihibahkan kepada Yayasan Sehat, jelaskan alasannya! b. Kabupaten Makmur meminta Dinas Kesehatan menyerahkan tanah kosong yang tidak digunakan. Kemudian tanah tersebut akan diinvestasikan sebagai dalam pendirinan Rumah Sakit Ibu dan Anak bersama PT. Sehat. Disebut mekanisme pemindahtanganan apakah investasi tanah tersebut? Bagaimana tata caranya? c. Kabupaten Makmur menyerahkan aset kepada Kabupaten Jaya sebagai akibat perubahan tata ruang wilayah dan sebagai gantinya Kabupaten Makmur memperoleh tanah & bangunan dengan nilai yang seimbang dari Kabupaten Jaya. Mekanisme pemindahtanganan apakah yang dimaksud?
Answer
2. a. Terdapat gedung yang rusak berat yang disebabkan oleh kondisi konstruksi bangunan gedung yang sangat membahayakan keselamatan jiwa dan mengakibatkan robohnya bangunan gedung tersebut. Mekanisme penghapusan barang apa yang dapat digunakan? b. Apa perbedaan antara penghapusan barang yang mempunyai nilai ekonomis, penghapusan barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis dan penghapusan barang secara khusus! c. Bagaimana prosedur penghapusan barang yang harus ditempuh?
Answer
1. a. Pemerintah Kota Makmur memiliki mesin dengan total time 10.000 Jam. Mesin tersebut telah digunakan 9.500 jam dengan down time sekitar 400 jam. Berapakah availabilitynya? b. Jelaskan apa yang dimaksud total time, down time dan availability? c. Jika terjadi kerusakan mesin secara tiba-tiba, jenis pemeliharaan apa yang digunakan? d. Guna menghindari kerusakan mesin secara tiba-tiba diperlukan pemeliharaan terencana, jelaskan enam tahap yang perlu dilalui dalam merealisasikan manajemen pemeliharaan! e. Jelaskan tahapan pengorganisasian pekerjaan pemeliharaan!
Answer
2. Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp.100.000.000,00 dan masa manfaatnya 20 tahun. Hitunglah besarnya biaya penyusutan setiap tahunnya jika menggunakan metode: a. Garis lurus b. Saldo menurun
Answer
3 Istilah ”suku” sebenarnya tidak dikenal dalam bahasa masyarakat asli Papua. Istilah ini merupakan konsep yang dipergunakan oleh orang-orang yang mempelajari masyarakat tersebut, agar supaya dapat membantu untuk melihat perbedaan-perbedaan yang ada antara berbagai kelompok masyarakat yang ada di Papua. Keanekaragaman di antara suku-suku di Papua tidak terbatas pada Bahasa saja, tetapi tercermin pula pada unsur-unsur kebudayaan lainnya Silakan kemukakan struktur desa adat pada suku Kobi-Kosi dengan suku Nafri, dengan menggunakan tabel!
Answer
2 Sistem pemerintahan desa adat lebih mengacu kepada sistem pemerintahan desa dengan prinsip-prinsip tradisional. Objek areanya adalah tata pemerintahan yang berlaku di desa-desa di Indonesia dengan hukum yang dipakai, yaitu hukum adat. Hukum adat dapat dikatakan hukum yang demokratis karena lahir dari masyarakat sendiri, dibuat menurut keadaan, kebutuhan, keharusan hidup, dan penghidupan masyarakat sendiri. Kemukakan perbedaan dan persamaan dengan menggunakan tabel desa adat menurut ordonantie (undang-undang) tanggal 3 Februari 1906, dimuat dalam Staatsblad 1906 No. 83 diubah dengan Staatsblad 1910 No. 591, Staatsblad 1913 No. 235, dan Staatsblad 1919 No. 2117 yang dikenal dengan nama Inlandsche Gemeente Ordonnantie (Undang-undang tentang Desa) dan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa!
Answer
1 lembaga kemasyarakatan tidak terlepas dari kebutuhan masyarakatnya. Pada masa lampau, lembaga kemasyarakatan dipengaruhi oleh adat istiadat yang berkembang pada masanya. Pada masa sekarang, perkembangan lembaga kemasyarakatan didominasi oleh lembaga-lembaga formal pemerintahan. Lembaga-lembaga ada semakin terdesak dengan adanya lembaga-lembaga pemerintahan yang dibentuk semenjak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Analisislah perbedaan dan persamaan dengan menggunakan tabel terkait lembaga adat menurut UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa!
Answer

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.