@konsultantugas

konsultantugas

Gemar Membantu

Terdapat kesalahan struktur kalimat dalam rumusan norma pasal-pasal sebagai pola kalimat dalam perundang-undangan, seperti: Pasal 283 ayat (1) BAB XIV KUHP; Pasal 287 ayat (1) BAB XIV KUHP; dan Pasal 288 ayat (2) BAB XIV KUHP Pertanyaan: Temukan kesalahan-kesalahan lain (1 contoh pasal) dalam struktur kalimat pada rumusan norma pasal- pasal peraturan perundang-undangan, selain pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, berdasarkan ketentuan EYD, mana subjek hukumnya dan mana tindakan hukumnya. Terdapat kesalahan struktur kalimat dalam rumusan norma pasal-pasal sebagai pola kalimat dalam perundang-undangan, seperti: Pasal 283 ayat (1) BAB XIV KUHP; Pasal 287 ayat (1) BAB XIV KUHP; dan Pasal 288 ayat (2) BAB XIV KUHP Pertanyaan: Tunjukkan pula (1 contoh pasal) rumusan kalimat dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan, selain pasal-pasal yang telah dicontohkan di atas, yang menunjukkan kalimat inversi, persyaratan kalimat dan pembidangan rumusan kalimat.
Answer
Dasar hukum konsolidasi tanah terdapat dalam Pasal 14 UUPA tentang kewajiban untuk menyusun suatu rencana mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah pada tingkat nasional, regional, dan lokal. Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1991 yang mengatur tentang Konsolidasi Tanah sebagai pengganti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 590/5648/ Agr tanggal 9 Oktober 1985 dan No. 592/6365/ Agr tanggal 22 Desember 1986. Dalam Pasal 1 Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1991, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan konsolidasi tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pemb angunan, peningkatan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi rakyat Soal Silahkan saudara analisis arti sosial yang positif dan negatif dari diterapkannya kebijakan. konsolidasi. Ready Diskusi, Tugas, Tuton, TMK, Karil, dan Tap. wa: 0813-4920-5353 Ready Diskusi, Tugas, Tuton, TMK, Karil, dan Tap. Wa: 0813-4920-5353
Answer
Jelasakan pemahaman saudara mengenai Insider Trading, elemen dari status pranata hukum Insider Trading, beserta dengan pengaturan hukumnya 2. Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Jo Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenal 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, sebut dan jelaskan sanksi pidana tersebut. Jawaban soal UT Tugas, Tuton, TMK, Karil, dan Tap. wa: 0813-4920-5353 Aman dan terpercaya
Answer
A memiliki usaha perseroangan penjualan keripik kentang dengan 3 orang pegawai, yaitu B dan C di bagian produksi, D di bagian pengadaan bahan baku, manajemen dan keuangan di rumahnya. Sedangkan A, selain sebagai pemilik dan penyedia modal, dirinya aktif memasarkan produk. Setelah 2 tahun, usaha keripik kentang berkembang dengan pesat dan memiliki pegawai 100 orang. A bisa membeli tanah di samping rumahnya untuk membangun pabrik produksi keripik kentang dan kantor operasional. A kemudian memutuskan mendirikan sebuah PT untuk usaha keripik kentang tersebut agar makin berkembang dan menamai keripik kentangnya dengan nama XITATO. Saat menghadap ke notaris, dirinya diberitahu jika PT harus didirikan paling tidak oleh 2 orang. Apa jenis restrukturisasi yang akan anda pilih untuk PT.X? Pilih yang paling baik dan menguntungkan bagi PT. X dan perusahaan anda! Jelaskan alasan anda memilih jenis restrukturisasi tersebut dan apa kelebihannya! b. Bagaimana tahapan yang akan dilakukan dalam melakukan jenis restrukturisasi perusahaan yang anda pilih tersebut! c. Mana saja pengaturan dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menunjukkan adanya hubungan antara Pemegang Saham dengan Perseroan yang berkaitan dengan Prinsip Akuntabilitas? Jelaskan! Jawaban soal UT Tugas, Tuton, TMK, Karil, dan Tap. wa: 0813-4920-5353 Aman dan terpercaya
Answer
Sebagaimana diketahui bahwa ganja merupakan salah satu yang dilarang dalam UU Narkoba. Padahal, dapat digunakan sebagai pengobatan terhadap suatu penyakit. Buatlah perbandingan dengan UU Narkoba di negara lainnya yang tidak serta merta seseorang dapat dipidana karena menggunakan ganja di negaranya karena alasan pembenarnya adalah untuk pengobatan. Jawaban soal UT Tugas, Tuton, TMK, Karil, dan Tap. wa: 0813-4920-5353 Aman dan terpercaya
Answer
Judicial review merupakan salah satu jalan keluar dari permasalahan meningkatnya jumlah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dengan kualitas rendah. Akan tetapi, penyelenggaraan judicial review yang dilakukan di Indonesia berpotensi menimbulkan konflik hukum. Salah satu penyebabnya adalah pemisahan kewenangan pengujian peraturan yang dilakukan oleh dua lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Tulisan ini bermaksud melakukan eksplorasi atas persoalan yang ditimbulkan dari penyelenggaraan judicial review dalam dua atap yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan saat ini. Selain itu, tulisan ini juga menyinggung kemungkinan untuk menyatukan kewenangan judicial review dalam satu atap dengan potensi-potensi permasalahan yang kemungkinan akan muncul diikuti dengan pendekatan perbandingan dengan melihat beberapa praktek di negara-negara yang menyelenggarakan judicial review dalam satu atap, dengan Mahkamah Konstitusi Austria sebagai rujukan utama. Penyusunan kajian ini diikuti dengan kesadaran bahwa tulisan ini tidak akan cukup sebagai masukan atas perubahan sistem judicial review yang ada. Sebab, penyatuan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan berarti melakukan perubahan UUD 1945 yang menuntut alasan-alasan yang kuat dan pertimbangan yang matang. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk membuka wacana pendahuluan yang mengelaborasi permasalahan yang terkait dengan judicial review dikaitkan dengan permasalahan “obesitas regulasi”. Sumber : Prosiding KHTN 4, PERSOALAN JUDICIAL REVIEW DALAM “DUA ATAP”, Bisariyadi. Dari Abstrak diatas, silahkan anda rumuskan 2 (dua) Rumusan masalah apa yang bisa diangkat dan jelaskan? Jawaban soal UT Tugas, Tuton, TMK, Karil, dan Tap. wa: 0813-4920-5353 Aman dan terpercaya
Answer
John dan Camile adalah pasangan suami istri asal Inggris yang kemudian bekerja dan tinggal di Indonesia. Setelah 5 tahun menikah, John dan Camile memutuskan bercerai karena John memilih Ami seorang perempuan asal Indonesia. Hukum status personal di Inggris menganut asas domisili dan hukum Indonesia menganut asas nasionalitas. John bermaksud memasukan gugatan cerainya di pengadilan Indonesia setelah itu berniat menikahi Ami. John dan Ami berbeda agama dan keduanya tidak mau meninggalkan agama mereka ketika menikah. Pertanyaan : Apakah John dan Ami dapat menikah secara beda agama di Indonesia? Apakah yang harus dilakukan John dan Ami agar pernikahannya dapat diakui di Indonesia ? Jelaskan dengan menggunakan teori HPI. Jawaban soal UT Tugas, Tuton, TMK, Karil, dan Tap. wa: 0813-4920-5353 Aman dan terpercaya
Answer
Silakan kerjakan tugas ini dengan jawaban anda sendiri dan bukan kopi paste dari sumber maupun dari teman lain. Cantumkan sumber bacaan setiap anda menjawab pertanyaan, namun bukan sekedar hanya memindahkan dari sumber bacaan. Secara eksplisit ada dua jenis tindak pidana yang ditentukan oleh Pasal 47 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang berkaitan dengan rahasia bank. Pertama, tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang tanpa membawa perintah atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak yang terafiliasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank. Hal ini ditentukan oleh Pasal 47 ayat (1). Kedua, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank, atau pihak terafiliasi lainnya, yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Tindak pidana tersebut ditentukan oleh Pasal 47 ayat (2) 1. Uraikan siapa para pihak yang dapat dikategorikan sebagai pihak terafiliasi yang tercantum dalam Pasal 47 Undang-Undang Perbankan dimaksud? 2. Bentuk peraturan perundang-undangan apa saja yang terkait dengan tindak pidana perbankan? Butuh jawabanya bisa WA Ke : 0813-4920-5353 (aman terpercaya)
Answer
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Evi Laila Kholis mengungkapkan, sebanyak 33 persen saksi yang dilindungi KPK, mengalami kriminalisasi. Oleh karenanya, KPK selalu menjaga kerahasiaan identitas para saksi yang dilindungi. Evi menjabarkan, berdasarkan hasil pemantauan tim KPK selama dua tahun, dari 27 saksi yang dilindungi KPK, terdapat 33 persen atau sembilan saksi yang dikriminalisasi, seperti dilaporkan balik oleh pelaku korupsi. Sementara 67 persen saksi lainnya yang dilindungi KPK diintimidasi. Evi melanjutkan, dari 33 persen saksi yang dikriminalisasi terdapat satu persen saksi yang dijatuhi hukuman atas pelaporan dari pihak yang terkait dengan perkara yang diungkapnya. Selain itu, terdapat tiga ahli yang membantu KPK di persidangan justru digugat secara perdata oleh pihak yang berperkara dengan gugatan yang mencapai miliaran rupiah. Salah satu saksi KPK yang dikriminalisasi yakni Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara yang digugat secara perdata oleh pemegang saham BDNI Sjamsul Nursalim atas perhitungan kerugian keuangan negara diperkara SKL BLBI yang menjerat Sjamsul. KPK pun langsung menjadi pihak ketiga untuk mendampingi Berdasarkan kasus di atas: 1. Berikan argumentasi saudara mengapa saksi secara khusus perlu dilindungi haknya! 2. Jelaskan bagaimana perlindungan saksi yang diatur dalam KUHAP dan dalam UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban! Ready Diskusi, Tugas, Tuton, TMK, Karil, dan Tap. wa: 0813-4920-5353 Ready Diskusi, Tugas, Tuton, TMK, Karil, dan Tap. Wa: 0813-4920-5353
Answer
Seseorang Warga Negara Swiss, berdomisili terakhir di Inggris meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta peninggalan baik benda tetap maupun bergerak di berbagai negara. Perkara pembagian warisan diajukan di Pengadilan Swiss. Pertanyaan: Teori kualifikasi apakah yang digunakan pada masing-masing kasus di atas? Dan bagaimanakah penyelesaian kasus ini Ready Diskusi, Tugas, Tuton, TMK, Karil, dan Tap. wa: 0813-4920-5353 Ready Diskusi, Tugas, Tuton, TMK, Karil, dan Tap. Wa: 0813-4920-5353
Answer
Dua orang warga negara Indonesia menikah secara agama (Islam) di Inggris dengan serangkaikan upacara resepsi perkawinan di Pakistan. Perkawinan ini merupakan pernikahan ke dua dari pihak pria. Kemudian keduanya pindah ke Amerika Serikat dan mencari pengakuan hukum atas perkawinan mereka melalui pengadilan Virginia. Pertanyaan: Jika Anda berposisi sebagai Hakim Pengadilan Virginia, apakah perkawinan keduanya sah secara hukum, jelaskan alasannya?
Answer
Seorang warga negara Singapura yang mempunyai domisili di Jakarta, kemudian meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta bergerak di Jakarta tanpa ada surat wasiat. Berdasarkan contoh kasus di atas, menurut analisis Anda adakah proses renvoi pada kasus ini? tentukan pula hukum yang berlaku bagi peristiwa HPI yang terkait dengan pewarisan ini. Ready Diskusi, Tugas, Tuton, TMK, Karil, dan Tap. wa: 0813-4920-5353 Ready Diskusi, Tugas, Tuton, TMK, Karil, dan Tap. Wa: 0813-4920-5353
Answer
Terdapat tiga wujud kebudayaan diantaranya adalah a. Kompleks ide-ide, gagasan, nilai, dan norma b. Kompleks aktivitas serta Tindakan berpola c. Benda-benda hasil karya Berdasarkan tiga wujud kebudayaan tersebut berikan contoh dan jelaskan sesuai di tempat tinggal Anda masing-masing! Ready jawabannya hanya di @jasa_tugaskaltara wa ke : 089522850844 Jawaban terpercaya dan berkualitas, Hati-hati penipuan, di kita pasti Amanah
Answer
Di era pandemi dewasa ini, masyarakat Indonesia dihadapkan dengan problematika sosial yang kompleks terkait dengan dampak sosial-ekonomi pandemi. a. Coba Anda jelaskan konsep dasar sosiologi yaitu interaksi sosial disosiatif! b. Kemukakan analisis Anda tentang kasus di atas dikaitkan dengan konsep interaksi sosial disosiatif! Proses vaksinasi Covid-19 di masyarakat tentunya mendapat respons yang beragam. Tidak sedikit kelompok masyarakat yang kontra pada kebijakan vaksinasi. Selain itu, perilaku masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan di beberapa wilayah masih sangat rendah. Sanksi administratif (denda uang) dan sosial (membersihkan jalan atau masuk ambulance) dirasa kurang efektif memutus rantai penyebaran Covid-19. Angka positif Covid-19 masih cukup tinggi. a. Coba Anda jelaskan konsep dasar sosiologi yaitu kontrol sosial kelompok sekunder! b. Kemukakan analisis Anda tentang kasus di atas dikaitkan dengan konsep kontrol sosial kelompok sekunder! Ready jawabannya hanya di @jasa_tugaskaltara wa ke : 089522850844 Jawaban terpercaya dan berkualitas, Hati-hati penipuan, di kita pasti Amanah
Answer
1. Jelaskanlah Urgensi Pentingnya pengaturan tentang praktik persaingan usaha di Indonesia? 2. Menurut analisis anda bagaimanakah konsep Monopoly by law dan monopoly by nature dalam perspektif undang-undang no. 5 tahun 1999? Jelaskan 3. Terangkan Perbedaan Pendekatan Per se illegal dan Rule of Reason yang digunakan dalam hukum persaingan!
Answer

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.