31. Pemerintah pusat tidak sepenuhnya memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam bidang-bidang tertentu. Implementasi yang merupakan wewenang pemerintah pusat adalah...a. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintahb. menentukan kebijakan dan dalam bidang agama c. mengajukan rancangan Perda kepada DPRDd. mengangkat kepala daerah32. Daerah X melarang penggelandangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor XX tentang Penggelandangan. Akan tetapi, kebijakan tersebut masih belum bisa dilaksanakan dengan maksimal. Kurang efektifnya implementasi kebijakan dapat dioengaruhi oleh...a. kekurangan sumber daya pembantub. jumlah orang yang membuat kebijakanc. banyaknya masyarakat yang belum tahu adanya kebijakand. kebijakan dianggap bertentangan dengan kondisi kebudayaan setempat33. Salah satu prinsip dasar kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusan dan Daerah yaitu...a. perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintah daerahb. pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah pusat dari pemerintah daerah sebagai bagian dari pembayaran pajak daerahc. perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan tanggung jawabd. pemberian sumber pendapatan daerah yang dialokasikan pada APBN sebagai bagian dari pembiayaan daerah34. Perhatikan kegiatan berikut!1) mengikuti sosialisasi rancangan peraturan daerah2) berupaya memberi tahu adanya kebijakan baru kepada orang lain3) melakukan berbagai upaya mendukung penolakan peraturan daerah yang hanya berorientasi kepada pengusaha4) menonton debat para politikus melalu televisi5) menerima peraturan tanpa pertimbangan6) membaca berita tentang perkembangan politik melalui surat kabar7) menonton pelaksaan pemilihan umumBentuk partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksaan kebijakan ditunjukan oleh nomor...a. 1), 2), & 3)b. 2), 4), & 5)c. 2), 5), & 6)d. 3), 4), & 6)35. Pemerintah daerah telah diberi wewenang menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah bisa membuat kebijakan-kebijakan seperti pembuatan peraturan daerah berdasarkan asas otonomi daerah. Dalam proses pembuatan peraturan daerah, pemerintah daerah tetap harus memperhatikan dasar hukum pembuatan peraturan daerah. Dasar hukum tersebut biasanya selalu ditulis dalam bagian konsideran. Penulisan dasar hukum atas pembuatan peraturan daerah merupakan bagian dari pelaksanaan asas...a. profesionalitasb. kepastian hukum c. kepentingan umumd. tertib penyelenggara negara
Answer

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.