Question

TOLONG JAWAB YANG BENAR & TEPAT YA KAK SAYA BUTUH ITU UNTUK MENYELESAIKAN PR!

Sebutkan contoh mosi kontra terhadap peraturan pemerintah tentang pemberian sanksi kepada masyarakat yang menolak untuk divaksin! ​

Answer 1

Jawaban:

Salah satu unsur dalam debat adalah adanya mosi. Mosi merupakan pernyataan dalam bentuk satu kalimat utuh (subjek, predikat dan objek) yang menjadi bahan perdebatan.

Menurut Iis Siti Salamah Azzahra dalam buku Menulis Teks Debat (2020), mosi debat bisa diketahui dari judul ataupun pendapat yang disampaikan oleh tim yang berdebat.

Mosi sangatlah penting karena di dalam debat akan ada dua tim yang saling beradu argumen satu sama lain.

Tim tersebut adalah tim afirmatif (pro) setuju dengan mosi debat yang diberikan. Sedangkan tim oposisi (kontra) akan menyanggah argumen dari tim afirmatif karena tidak setuju dengan mosi yang diberikan.

Untuk mempelajari lebih dalam tentang mosi debat. Berikut merupakan contoh mosi debat yang diambil dari program Rosi berjudul 'Vaksinasi Hak atau Kewajiban?' yang tayang di Kompas TV pada 15 Januari 2021.

Mosi: Peraturan daerah memberikan sanksi kepada mereka yang menolak untuk divaksin.

Tim afirmatif (Prof. Eddy Hiariej - Wakil Menteri Hukum dan HAM):

Hukum adalah seni berintepretasi. Fungsi hukum pidana tidak serta merta langsung diterapkan. Lalu kalau misalnya tidak mau divaksin, harus ditanyakan dulu alasannya mengapa tidak mau. Misalnya saya tidak mau divaksin dengan vaksin A, saya maunya dengan vaksin B. Tidak menjadi soal. Jadi ini bergantung pada seni berintepretasi. Selain itu, edukasi tentang kesehatan kepada masyarakat juga menjadi hal yang penting. Apakah jika tidak divaksin akan menimbulkan dampak berbahaya bagi orang di sekitarnya?

Tim kontra (Viktor Santoso Tandiasa - Penggiat Uji Materi PERDA COVID-19):

Banyak kekhwatiran yang terjadi terhadap vaksin ini. Karena dari vaksinasi baru menggunakan satu jenis vaksin, sedangkan ada enam jenis vaksin. Lalu kemudian misalnya saya akan divaksin, nah saya akan dapat vaksin yang mana? 'Kan belum tahu. Maka jangan sampai kalau sanksi yang ada di dalam perda ini dikenakan kepada warga negara ketika menolak (divaksin). Warga negara dapat menggunakan haknya dalam Pasal 5 UU Kesehatan, misalnya dia menolak untuk divaksin

Penjelasan:

Mosi: Vaksinasi Covid-19 adalah ajang yang empuk untuk komersialisasi

Tim afirmatif (Prof. Sulfikar Amir - Pakar Sosiologi Bencana NTU Singapura/Penggagas Petisi Vaksin Covid-19 Gratis)

Justru komersialisasi itu yang membuat pandemi Indonesia semakin parah atau tidak berkurang. Bahkan Indonesia menjadi negara dengan kondisi Covid terburuk di Asia Tenggara. Contohnya komersialisasi testing yang membuat orang tidak punya standar mana yang benar. Padahal seharusnya testing itu menjadi hal yang gratis. Jika ada komersialisasi dalam pelayanan publik maka dikhawatirkan pelayanan publik bisa dikorupsi oleh cara berpikir profit.

Tim kontra (Poltak Hotradero - Pegiat Media Sosial/Pendukung Vaksin Mandiri)

Komersialisasi merupakan sesuatu yang sah, asalkan transparan dan jelas. Vaksinasi gratis dan mandiri jelas memiliki perbedaan. Ini semua tergantung pada pilihan individunya. Misalnya kalau vaksinasi mandiri itu booking, lalu tidak perlu antre. Untuk masalah harga vaksin A, vaksin B, vaksin lainnya itu semua sudah tertera jelas harganya.

Answer 2

Jawaban:

yang menolak di vaksin akan terkena sanksi yaitu

Penolak Vaksin Covid-19 Bisa Kena Sanksi, Ini Kata Komnas HAM

Kamis, 18 Februari 2021 | 18:32 WIB

Dalam Pasal 13A Perpres Nomor 14/2021 itu disebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif.

Sanksi administratif itu berupa:

Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial

Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah, dan/atau denda.

Sanksi administratif tersebut akan dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.