Question

Tiga tokoh nasional yang pada saat sidang BPUPKI memberikan usulan rumusan dasar negara mereka adalah?​

Answer 1

Jawaban:

1. Moh. Yamin
2. Dr. Soepomo
3. Ir. Soekarno

Penjelasan:

• Dalam pidatonya pada 29 Mei 1945, Moh. Yamin mengemukakan 5 dasar negara yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat.

• Sedangkan dalam bentuk tertulis diusulkan:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kebangsaan Persatuan Indonesia

3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan beradab

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

• Lima rumusan dasar negara Dr. Soepomo disampaikan dalam pidatonya pada 31 Mei 1945, yaitu:

1. Persatuan

2. Kekeluargaan

3. Keseimbangan lahir dan batin

4. Musyawarah

5. Keadilan rakyat

• Ir. Soekarno juga menyampaikan gagasan dasar negara pada sidang yang digelar 1 Juni 1945. Ir. Soekarno memberikan 3 usulan, yakni Pancasila, Trisila, dan Ekasila.

Sementara, rumusan Pancasila yang diusulkan yaitu:

Sementara, rumusan Pancasila yang diusulkan yaitu:

1. Kebangsaan indonesia – atau nasionalisme
2. Internasionalisme – atau peri-kemanusiaan
3. Mufakat – atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan

Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya bisa disahkan pada Sidang PPKI 18 Agustus 1945.

Selanjutnya, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

semoga membantu yaa...

Answer 2

Jawaban:

Soepomo, Moh. Yamin, dan Soekarno

Penjelasan:

Soepomo

-persatuan

-kekeluargaan

-keseimbangan lahir dan batin

-musyawarah

-keadilan rakyat

ir.soekarno

-Kebangsaan Indonesia.

-Internasionalisme atau peri kemanusiaan.

-Mufakat atau demokrasi.

-Kesejahteraan sosial.

-Ketuhanan yang berkebudayaan

Muhammad yamin

-ketuhanan yang maha Esa

-kebangsaan persatuan Indonesia

-rasa kemanusiaan yang adil dan beradap

-kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan