PT. FIF sebagai leasor telah melakukan eksekusi sepihak (bukan perbuatan titel eksekutorial dan parate eksekusi), di sisi lain kepolisian sector Dukuh Pakis terindikasi maladministrasi yaitu non-performance against good governance principles dan asas-asas perlindungan masyarakat (UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. UU 37/2008 tentang Ombudsman RI jo. UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI). Demikian pula Kepala Desa NM, warga SM, perantara GW dan tersangka AK yang terlibat tindak pidana melalui penggadaian ulang barang fidusia. Jawablah pertanyaan dibawah ini:
a) Apakah PT. FIF a/n pimpinan memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun perdata (corporate liability)? Jelaskan!
b) Apa implikasi hukum sehubugan dengan belum/tidak terdaftarnya perjanjian fidusianya ke Kantor Jaminan Fidusia? Jelaskan!
a) Apakah PT. FIF a/n pimpinan memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun perdata (corporate liability)? Jelaskan!
b) Apa implikasi hukum sehubugan dengan belum/tidak terdaftarnya perjanjian fidusianya ke Kantor Jaminan Fidusia? Jelaskan!
Jawaban:
a.PT. FIF, seperti perusahaan pada umumnya, dapat dikenai pertanggungjawaban hukum baik secara pidana maupun perdata. Namun, untuk menentukan apakah PT. FIF dan/atau pimpinan perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau perdata, perlu mempertimbangkan aspek hukum yang berkaitan dengan kasus atau tindakan yang bersangkutan. Hal ini akan bergantung pada peraturan perundang-undangan di negara yang bersangkutan serta fakta-fakta yang terkait dengan situasi tersebut.
Pertanggungjawaban korporasi (corporate liability) dan individu (termasuk pimpinan) dapat berbeda-beda tergantung pada hukum yang berlaku. Jika ada tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum, baik perusahaan maupun individu dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, saya tidak memiliki informasi spesifik mengenai kasus PT. FIF yang Anda sebutkan, jadi tidak dapat memberikan penilaian lebih lanjut tanpa detail tambahan. Jika Anda memiliki pertanyaan khusus atau kasus tertentu yang ingin Anda diskusikan, sebaiknya berkonsultasi dengan seorang ahli hukum.
b.Implikasi hukum terkait dengan belum atau tidak terdaftarnya perjanjian fidusia ke Kantor Jaminan Fidusia dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku. Namun, secara umum, berikut adalah beberapa implikasi yang mungkin timbul:
Keberlakuan Perjanjian: Biasanya, perjanjian fidusia harus didaftarkan ke Kantor Jaminan Fidusia untuk dianggap sah dan berlaku. Jika perjanjian tidak terdaftar, bisa jadi perjanjian tersebut tidak memiliki keberlakuan hukum.
Perlindungan Kepentingan Pihak Ketiga: Terdaftarnya perjanjian fidusia memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang mungkin tidak mengetahui adanya perjanjian tersebut. Jika perjanjian tidak terdaftar, pihak ketiga yang memperoleh hak atas aset yang menjadi jaminan dalam perjanjian mungkin tidak terikat oleh perjanjian fidusia.
Hak Pihak Terdaftar: Pihak yang telah mendaftarkan perjanjian fidusia memiliki hak prioritas terhadap aset yang dijaminkan jika terjadi perselisihan atau kegagalan dalam pembayaran utang yang dijamin oleh perjanjian tersebut. Tanpa pendaftaran, hak prioritas ini mungkin tidak dapat ditegakkan.
Kelalaian Hukum: Pihak yang tidak mendaftarkan perjanjian fidusia mungkin melanggar hukum atau menghadapi sanksi hukum, tergantung pada yurisdiksi yang berlaku.
Penting untuk berkonsultasi dengan seorang ahli hukum atau notaris yang berpengalaman dalam hukum fidusia di yurisdiksi yang relevan untuk memahami implikasi hukum yang spesifik dalam situasi Anda. Juga, prosedur pendaftaran perjanjian fidusia harus diikuti dengan cermat sesuai dengan peraturan setempat.