Question

Sebutkan tugas dan wewenang DPR menurut UU no.2 tahun 2003 yaitu!

Answer 1

-membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD.
-Menetapkan UU bersama dengan Presiden.
-Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU

Answer 2

Mungkin itu UU no 22 thn 2003 bukan UU no 2 thn 2003.
DPR mempunyai tugas dan wewenang:


membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;


membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;


menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan;


memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;


menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD;


melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah;


membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;


memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD;


membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;


memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;


memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;


memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan;


memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi;


memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan undang-undang;


menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan


melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.