Question

1.Bagaimana menurut saudara tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum kepada korban kejahatan, apakah sudah efektif atau belum, berikan analisa saudara?

2.Salah satu yang menjadi akar permasalahan di Lapas/Rutan adalah kelebihan daya tampung (over capacity). Akibat dari adanya over kapasitas tersebut, antara lain berdampak pada buruknya kondisi kesehatan dan suasana psikologis warga binaan dan tahanan, mudahnya terjadi konflik antar penghuni Lapas/Rutan, pembinaan menjadi tidak optimal dan tidak berjalan sesuai ketentuan serta terjadi pembengkakan anggaran akibat meningkatnya konsumsi air, listrik, dan bahan makanan. Puncaknya terjadinya kerusuhan dan kasus pelarian warga binaan dan tahanan karena pengawasan yang tidak maksimal akibat dari tidak seimbangnya jumlah penjaga tahanan/petugas pemasyarakatan dengan penghuni Lapas/Rutan, menurut saudara solusi apa yang bisa dilakukan aparat penegak hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut?​

Answer 1

Penjelasan:

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kepada korban kejahatan telah menjadi salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap hak asasi manusia dan keadilan hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini dibutuhkan untuk memberikan pendampingan, pembelaan, dan pelindungan terhadap korban kejahatan yang seringkali mengalami kesulitan untuk memperoleh keadilan. Secara umum, pemberian bantuan hukum oleh LBH telah membuka akses untuk korban kejahatan dalam memperoleh keadilan dan memperkuat pilar keadilan sosial. Selain itu, pemberian bantuan hukum ini juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia dan hukum, sehingga dapat meminimalisir pengunggahan informasi kejahatan oleh korban di media sosial. Namun, pemberian bantuan hukum oleh LBH juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti keterbatasan akses ke korban kejahatan, keterbatasan sumber daya, dan keterbatasan pemahaman soal hak asasi manusia dan hukum. Oleh karena itu, untuk memastikan efektivitas pemberian bantuan hukum oleh LBH, dibutuhkan sebuah sistem yang efektif dan efisien yang memastikan akses ke korban kejahatan, sumber daya yang memadai, dan sumber daya yang memadai dalam hal penguasaan hukum.
2. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi permasalahan over kapasitas di Lapas/Rutan, yaitu:

• Mengurangi jumlah napi dengan melakukan pembebasan bersyarat atau pengurangan masa tahanan, terutama bagi narapidana yang dihukum karena kejahatan ringan atau memiliki catatan perilaku yang baik selama ditahan.
• Menyiapkan dan membangun lebih banyak fasilitas lembaga pemasyarakatan, seperti membangun Lapas/Rutan yang baru atau membangun gedung tambahan di dalam Lapas/Rutan yang sudah ada.
• Meningkatkan sumber daya manusia dengan melakukan rekrutmen dan pelatihan untuk menangani lebih banyak penghuni Lapas/Rutan, terutama dalam hal pengawasan dan keamanan.
• Menerapkan teknologi dan sistem yang canggih, seperti menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivisitas dan efisiensi pengelolaan Lapas/Rutan, termasuk pengawasan dan keamanan.
• Mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada penghuni Lapas/Rutan tentang kebijakan, regulasi, dan tata laksana yang berlaku di Lapas/Rutan, sehingga mereka lebih patuh dan taat.
• Selain itu, juga perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala oleh institusi terkait untuk memastikan bahwa solusi yang diterapkan cukup efektif dalam menyelesaikan permasalah over kapasitas.