. Kasus sengketa mengenai Penghimpunan Dana yakni kasus pemblokiran rekening tanpa pemberitahuan yang dilakukan Bank terhadap rekening seorang nasabah yang disebabkan oleh adanya transfer dana dari rekening nasabah lain yang diketahui telah kehilangan token sebelumnya. Terkait kasus tersebut dapat diambil pelajaran bahwa nasabah harus berhati-hati dalam meminjamkan nomor rekening kepada siapapun. PIN dan User ID adalah rahasia, maka dari itu nasabah harus berhati-hati dan diharapkan tidak mencatatnya pada kertas yang mungkin saja dapat berpindah tangan. Selain itu nasabah harus segera menghubungi bank jika terjadi transaksi yang mencurigakan. Dari pihak Bank, seharusnya melakukan CDD (Customer Due Diligence) yakni tindakan verifikasi terhadap profil nasabah baik pengirim maupun penerima. Sumber:https://pascasarjanahukum.uii.ac.id/2017/02/18/penyelesaian-sengketa-di-sektor-jasakeuangan-kuliah-umum/
Pertanyaan:
Untuk memenuhi tujuan dari Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUPK No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap terselenggarakannya perlindungan terhadap konsumen secara memadai.Dalam hal pembinaan dan pengawasan ini ada beberapa lembaga yang juga diatur dalam UUPK yang berperan penting, diantaranya adalah BPKN, bpsk, LPKSM, selanjutnya terkait dengan konsumen jasa keuangan yang diatur di dalam UU OJK sendiri ada OJK dan LAPS. Berdasarkan kasus diatas, Menurut analisa anda dari ke 5 lembaga penyelenggara perlindungan konsumen yaitu BPKN, LPKSM, BPSK, OJK, dan LAPS. Lembaga mana yang berhak dalam upaya mengembangkan perlindungan bagi konsumen?
Pertanyaan:
Untuk memenuhi tujuan dari Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUPK No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap terselenggarakannya perlindungan terhadap konsumen secara memadai.Dalam hal pembinaan dan pengawasan ini ada beberapa lembaga yang juga diatur dalam UUPK yang berperan penting, diantaranya adalah BPKN, bpsk, LPKSM, selanjutnya terkait dengan konsumen jasa keuangan yang diatur di dalam UU OJK sendiri ada OJK dan LAPS. Berdasarkan kasus diatas, Menurut analisa anda dari ke 5 lembaga penyelenggara perlindungan konsumen yaitu BPKN, LPKSM, BPSK, OJK, dan LAPS. Lembaga mana yang berhak dalam upaya mengembangkan perlindungan bagi konsumen?