Question

Sebutkan atau jelaskan isi dan contoh tentang:
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah Provinsi; dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Answer 1

Jawaban:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Majelis Ketetapan Permusyawaratan Rakyat

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar (konstitusi) yang tertulis dan merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan peraturan-undangan di Indonesia

. Majelis Ketetapan Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari ada haluan negara

. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk mengatur hal-hal yang memerlukan penyelesaian segera dan tidak memungkinkan untuk menunggu pembahasan di DPR

. Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang

. Peraturan Presiden adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis dan/atau operasional dalam pelaksanaan Undang-Undang

. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan daerah

Answer 2

Jawaban:

A. UUD Negara Repulbik =

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. UUD 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam Pembukaan UUD 1945. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Contoh = UUD 1945 kembali berlaku sebagai konstitusi negara melalui Dekret Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Setelah memasuki masa reformasi, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan (amendemen) dari tahun 1999–2002.

B. Ketetapan MPR =

Ketetapan MPR atau disingkat TAP MPR merupakan bentuk putusan MPR yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking). Dahulu sebelum perubahan atau amandemen UUD 1945, Ketetapan MPR merupakan Peraturan Perundangan yang secara hirarki berada di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang.Ketetapan MPR atau disingkat TAP MPR merupakan bentuk putusan MPR yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking). Dahulu sebelum perubahan atau amandemen UUD 1945, Ketetapan MPR merupakan Peraturan Perundangan yang secara hirarki berada di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang.

contoh = Ketetapan mpr itu sendiri

C. Undang-Undang;

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau dengan sebutan lain DPR dengan persetujuan bersama Presiden. legislasi ialah proses pembuatan Undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif dan unsur pemerintahan eksekutif.

contohnya = UU itu sendiri

D.Peraturan Pemerintah;

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tingkat pusat sedangkan di tingkat wilayah dan daerah ditentukan oleh eksekutif untuk menjalankan peraturan dan Undang Undang sebagaimana mestinya untuk dijadikan pondasi landasan pedoman dasar. Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.Contohnya = peraturan yang dibuat presiden

E.Peraturan Daerah provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. contohnya = peraturan daerah yang dibuat oleh menteri daerah tersebut

F. Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Adalah Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Materi : PPKN

kelas : XI

kode : -

pesan : jadikan jawaban tercedas

kesimpulan dari di atas adalah contohnya Sudah tertera pada judul tersebut