Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencakup: pemberian sumber penerimaan, pemberian dana perimbangan keuangan, pemberian dana peyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintah daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang, dan pemberian pinjaman dan atau hibah, dana darurat dan insentif (fiskal).
Berdasarkan pernyataan tersebut, silakan kemukakan analisis Anda terkait Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara lengkap! Selanjutnya bandingkan isi (substansi) aturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan analisislah terkait ada atau tidaknya perubahan mengenai pendapatan daerah!
Berdasarkan pernyataan tersebut, silakan kemukakan analisis Anda terkait Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara lengkap! Selanjutnya bandingkan isi (substansi) aturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan analisislah terkait ada atau tidaknya perubahan mengenai pendapatan daerah!
Jawaban:
Pendapatan daerah adalah sumber pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana perimbangan, dan sumber pendapatan lainnya yang sah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk pemberian sumber penerimaan dan dana perimbangan keuangan sebagai pendapatan daerah.
Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur beberapa perubahan terkait pendapatan daerah. Beberapa perubahan tersebut antara lain adalah:
1. Peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
2. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan penggunaan dana perimbangan keuangan untuk mendukung penyediaan layanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
3. Pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah yang berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengelola keuangan dengan baik.
4. Penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dikenakan oleh Pemerintah Daerah.
Dengan adanya perubahan tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat peningkatan dalam pemberian dana perimbangan keuangan dan insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah, serta adanya penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dikenakan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung penyediaan layanan dasar kepada masyarakat.
Namun, secara substansi, Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tidak mengubah secara signifikan mengenai pendapatan daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 lebih banyak mengatur mengenai perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti peningkatan kewajiban akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah serta penambahan tugas dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pengawasan keuangan daerah.
Penjelasan: