MORAY
Jurisprudensi adalah keputusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim lain dalam memutuskan kasus-kasus yang sama. traktat atau perjanjian yang secara prosedural harus disampaikan pada DPR sebelum diratifikasi adalah perjanjian yang mengandung materi sebagai berikut:
traktat mengikat secara langsung penduduk di wilayah negara yang meratifikasi suatu perjanjian. Pendapat ini dianut oleh van Volenhoven, Hamaker dan dianut oleh Kerajaan Belanda pada tahun 1906. Teori ini mengakui “Primat hukum antarnegara” yaitu mengakui hukum antarnegara lebih tinggi derajatnya dari hukum Nasional.
2. Macam-Macam Traktat (Treaty)
a. Traktat Bilateral / Traktat Binasional (Twee Zijdig) Yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua negara.
Contoh : – Traktat antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia tentang perjanjian ekstradisi menyangkut kejahatan kriminal biasa dan kejahatan politik. – Perjanjian Indonesia dengan Malaysia tentang wilayah perairan, ditanda tangani perdana menteri Malaysia Tun Abdul Rozak dan menteri luar negeri Indonesia Adam Malik. – Perjanjian internasional yang diadakan diadakan antara pemerintah RI dengan pemerintah RRC tentang “Dwi kewarganegaraan”.
b. Traktat Multilateral Yaitu perjanjian yang dilakukan lebih dari dua negara.
Contoh : – Perjanjian kerjasama beberapa negara dibidang pertahanan dan ideologi bersama negara-negara Eropa dan Amerika Utara (NATO) yang diikuti oleh beberapa negara Eropa.
c. Traktat Kolektif atau Traktat Terbuka Yaitu perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara atau multilateral yang kemudian terbuka untuk negara lain yang terikat pada perjanjian tersebut.
Contoh : – Perjanjian dalam PBB dimana negara lain terbuka untuk ikut menjadi anggota PBB yang terikat pada perjanjian yang ditetapkan oleh PBB tersebut.
Traktat dalam hukum Internasional juga dibedakan menjadi : a. Treaty, perjanjian yang harus disampaikan kepada DPR untuk disetujui sebelum diratifikasi oleh kepala negara. b. Agreement, perjanjian yang diratifikasi terlebih dahulu oleh kepala negara kemudian disampaikan kepada DPR untuk diketahui.
3. Proses Pembuatan Traktat Adapun pelaksanaan pembuatan traktat tersebut dilakukan dalam beberapa tahap dimana setiap negara mungkin saja berbeda, tetapi secara umum adalah sebagai berikut :
a. Tahap Perundingan Tahap ini merupakan tahap paling awal yang biasa dilakukan oleh utusan negara-negara yang akan mengadakan perjanjian. Isi perundingan dapat berupa lisan atau tulisan ataupun melalui teknologi informasi lainnya. Sidang perundingan dapat melalui forum konferensi, kongres, muktamar, dan sidang-sidang lainnya.
b. Tahap Penutupan Tahap ini biasanya apabila tahap perundingan telah tercapai kata sepakat atau persetujuan, maka perundingan ditutup dengan suatu naskah dalam bentuk teks tertulis yang dikenal dengan istilah “Piagam Hasil Perundingan” atau “Sluitings-Oorkonde”. Piagam ini dipersetujukan dan ditandatangani oleh masing-masing utusan negara yang mengadakan perjanjian.
c. Tahap Pengesahan (Ratifikasi) Pada tahap pengesahan ini, persetujuan piagam hasil perundingan masing-masing negara (biasanya tiap negara menerapkan mekanisme yang berbeda) tersebut kemudian diminta kembali oleh lembaga yang memiliki wewenang dan disahkan oleh Kepala Negara (Raja, Presiden, Perdana Menteri) dan diundangkan dalam lembaran negara.
Setiap pertukaran piagam antar pihak yang mengadakan perjanjian jika itu perjanjian multilateral maka perjanjian tersebut diarsipkan oleh salah satu negara yang bersepakan atau bahkan diarsip oleh markas PBB. 4.Contoh Traktat Berikut merupakan contoh traktat (perjanjian) yang pernah disahkan pada masa Perang Dunia (I – II).
1.) Perjanjian Versailles (28 Juni 1919) Perjanjian ini merupakan perjanjian antara Sekutu dengan Jerman setelah berakhirnya Perang Dunia I Perjanjian Versailles sebenarnya tidak dapat disebut dengan istilah perjanjian melainkan ada yang menyebutnya “Mahkamah Agung Sekutu”. Setiap isi perjanjian ditetapkan secara sepihak oleh negara-negara Sekutu. Pada tanggal tersebut barulah delegasi Jerman diundang ke Versailles (Perancis) untuk menandatanganinya.
Isi perjanjian Versailles antara lain sebagai berikut: — Jerman harus menyerahkan: – Daerah Elzas-Lotaringen kepada Perancis. – Daerah Eupen, Malmedy, dan Meresnet kepada Belgia. – Daerah Prusia Barat dan Posen kepada Polandia. – Danzig sebagai kota merdeka di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa.
traktat atau perjanjian yang secara prosedural harus disampaikan pada DPR sebelum diratifikasi adalah perjanjian yang mengandung materi sebagai berikut:
traktat mengikat secara langsung penduduk di wilayah negara yang meratifikasi suatu perjanjian. Pendapat ini dianut oleh van Volenhoven, Hamaker dan dianut oleh Kerajaan Belanda pada tahun 1906. Teori ini mengakui “Primat hukum antarnegara” yaitu mengakui hukum antarnegara lebih tinggi derajatnya dari hukum Nasional.
2. Macam-Macam Traktat (Treaty)
a. Traktat Bilateral / Traktat Binasional (Twee Zijdig)
Yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua negara.
Contoh :
– Traktat antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia tentang perjanjian ekstradisi menyangkut kejahatan kriminal biasa dan kejahatan politik.
– Perjanjian Indonesia dengan Malaysia tentang wilayah perairan, ditanda tangani perdana menteri Malaysia Tun Abdul Rozak dan menteri luar negeri Indonesia Adam Malik.
– Perjanjian internasional yang diadakan diadakan antara pemerintah RI dengan pemerintah RRC tentang “Dwi kewarganegaraan”.
b. Traktat Multilateral
Yaitu perjanjian yang dilakukan lebih dari dua negara.
Contoh :
– Perjanjian kerjasama beberapa negara dibidang pertahanan dan ideologi bersama negara-negara Eropa dan Amerika Utara (NATO) yang diikuti oleh beberapa negara Eropa.
c. Traktat Kolektif atau Traktat Terbuka
Yaitu perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara atau multilateral yang kemudian terbuka untuk negara lain yang terikat pada perjanjian tersebut.
Contoh :
– Perjanjian dalam PBB dimana negara lain terbuka untuk ikut menjadi anggota PBB yang terikat pada perjanjian yang ditetapkan oleh PBB tersebut.
Traktat dalam hukum Internasional juga dibedakan menjadi :
a. Treaty, perjanjian yang harus disampaikan kepada DPR untuk disetujui sebelum diratifikasi oleh kepala negara.
b. Agreement, perjanjian yang diratifikasi terlebih dahulu oleh kepala negara kemudian disampaikan kepada DPR untuk diketahui.
3. Proses Pembuatan Traktat
Adapun pelaksanaan pembuatan traktat tersebut dilakukan dalam beberapa tahap dimana setiap negara mungkin saja berbeda, tetapi secara umum adalah sebagai berikut :
a. Tahap Perundingan
Tahap ini merupakan tahap paling awal yang biasa dilakukan oleh utusan negara-negara yang akan mengadakan perjanjian. Isi perundingan dapat berupa lisan atau tulisan ataupun melalui teknologi informasi lainnya. Sidang perundingan dapat melalui forum konferensi, kongres, muktamar, dan sidang-sidang lainnya.
b. Tahap Penutupan
Tahap ini biasanya apabila tahap perundingan telah tercapai kata sepakat atau persetujuan, maka perundingan ditutup dengan suatu naskah dalam bentuk teks tertulis yang dikenal dengan istilah “Piagam Hasil Perundingan” atau “Sluitings-Oorkonde”. Piagam ini dipersetujukan dan ditandatangani oleh masing-masing utusan negara yang mengadakan perjanjian.
c. Tahap Pengesahan (Ratifikasi)
Pada tahap pengesahan ini, persetujuan piagam hasil perundingan masing-masing negara (biasanya tiap negara menerapkan mekanisme yang berbeda) tersebut kemudian diminta kembali oleh lembaga yang memiliki wewenang dan disahkan oleh Kepala Negara (Raja, Presiden, Perdana Menteri) dan diundangkan dalam lembaran negara.
Setiap pertukaran piagam antar pihak yang mengadakan perjanjian jika itu perjanjian multilateral maka perjanjian tersebut diarsipkan oleh salah satu negara yang bersepakan atau bahkan diarsip oleh markas PBB.
4. Contoh Traktat
Berikut merupakan contoh traktat (perjanjian) yang pernah disahkan pada masa Perang Dunia (I – II).
1.) Perjanjian Versailles (28 Juni 1919)
Perjanjian ini merupakan perjanjian antara Sekutu dengan Jerman setelah berakhirnya Perang Dunia I Perjanjian Versailles sebenarnya tidak dapat disebut dengan istilah perjanjian melainkan ada yang menyebutnya “Mahkamah Agung Sekutu”. Setiap isi perjanjian ditetapkan secara sepihak oleh negara-negara Sekutu. Pada tanggal tersebut barulah delegasi Jerman diundang ke Versailles (Perancis) untuk menandatanganinya.
Isi perjanjian Versailles antara lain sebagai berikut:
— Jerman harus menyerahkan:
– Daerah Elzas-Lotaringen kepada Perancis.
– Daerah Eupen, Malmedy, dan Meresnet kepada Belgia.
– Daerah Prusia Barat dan Posen kepada Polandia.
– Danzig sebagai kota merdeka di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa.