nayyahcyngayahitoday - Masalah munculnya teror di tanah air belakangan ini, sesungguhnya hanya sebagian kecil saja dari problem yang dihadapi bangsa Indonesia. Karena masalah-masalah krusial lainnya, sejatinya akan menjadi tantangan berat bagi perjalanan republik ini.
Tengok saja problem terkait bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini selalu menghabiskan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam jumlah besar. Apalagi data yang ada menunjukkan bahwa 12 tahun lagi minyak mentah Indonesia akan habis.
Gas alam yang digadang-gadang akan menggantikan keberadaan BBM, ternyata juga akan habis dalam 34 tahun ke depan. Sedangkan batubara yang keberadaannya dibanggakan karena cadangannya melimpah di bumi Indonesia, juga akan habis dalam 79 tahun mendatang.
Lalu sudahkan negara ini mempersiapkan segala sesuatunya bila masa-masa hilangnya sumber energi itu telah sampai pada waktunya? Hingga saat ini, bisa dipastikan bahwa pemerintah Indonesia belum memiliki blue print untuk menyikapi persolan ini.
Semua formula untuk meyikapi masa-masa kelangkaan energi yang pasti akan datang itu, hanya dilakukan secara parsial. Sebut saja terkait langkah revolusioner Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, yang berdiri di garda depan untuk mengawal lahirnya mobil-mobil listrik di negeri ini.
Upaya Dahlan memang pantas mendapatkan apresiasi. Tapi apakah tekadnya yang besar itu akan menghasilkan sesuatu yang benar-benar tepat sasaran guna mendukung penghematan sumber energi dan anggaran?
Sudah bukan jadi rahasia lagi di kalangan pemerhati mobil listrik, bahwa siapa saja bisa membuat atau merakit mobil listrik. Namun yang jadi masalah sesungguhnya adalah menciptkan baterai yang benar-benar super sehingga bisa digunakan tahan lama.
Selama mobil listrik yang hadir di negeri ini tak efisien karena harus sering diisi ulang baterainya dan membutuhkan waktu lama, maka selama itu pula, mobil listrik tak akan pernah diminati pemakiannya oleh masyarakat. Kini sesungguhnya yang dibutuhkan adalah mengembangkan penelitian-penelitian guna menghasilkan baterai dengan kemampuan super itu.
Masalah Lain
Di samping terkait keberadaan energi, masalah krusial lain yang akan dihadapi bangsa ini adalah pertumbuhan penduduk Indonesia yang cukup besar. Data yang ada menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk pada tiap tahunnya mencapai 1,6 persen dari keseluruhan jumlah penduduk, atau mencapai 3,8 juta penduduk per tahun.
Bila dibandingkan dengan penduduk negara tetangga Malaysia, maka pertumbuhan penduduk Indonesia selama 10 tahun, akan setara dengan populasi penduduk negara jiran itu. Ini berarti, pertumbuhan penduduk Indonesia selama 10 tahun itu, juga sama dengan enam kali populasi penduduk Singapura.
Dengan jumlah penduduk Indonesia seperti saat ini, maka dalam 20 tahun ke depan akan ada 76 juta penduduk baru Indonesia. Penambahan penduduk sebesar itu, bisa saja menjadi peluang, atau justru akan menjadi sebuah hambatan.
Penambahan penduduk baru dalam jumlah besar itu akan berimbas pada pemenuhan kebutuhan perumahan, sekolah, makanan, rumah sakit, pekerjaan, dan transportasi. Ketika masa itu datang, maka aparat pemerintah akan memikul tugas yang amat berat, sehingga dituntut fokus dan amanah dalam menyelenggarakan pemerintahan.
Tapi bila melihat fakta saat ini terkait bagaimana aparatur negara itu berkiprah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melayani rakyat, maka sungguh sangat ironis. Fakta yang ada menyebutkan bahwa saat ini, 17 dari 33 gubernur di Indonesia tersangkut masalah hukum, begitu pula dengan 138 dari 500 bupati atau wali kota, juga terkena masalah sama yang sebagian besar terkait korupsi. Sungguh sangat miris mendegarnya.*
Semoga terbantu!!
Tengok saja problem terkait bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini selalu menghabiskan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam jumlah besar. Apalagi data yang ada menunjukkan bahwa 12 tahun lagi minyak mentah Indonesia akan habis.
Gas alam yang digadang-gadang akan menggantikan keberadaan BBM, ternyata juga akan habis dalam 34 tahun ke depan. Sedangkan batubara yang keberadaannya dibanggakan karena cadangannya melimpah di bumi Indonesia, juga akan habis dalam 79 tahun mendatang.
Lalu sudahkan negara ini mempersiapkan segala sesuatunya bila masa-masa hilangnya sumber energi itu telah sampai pada waktunya? Hingga saat ini, bisa dipastikan bahwa pemerintah Indonesia belum memiliki blue print untuk menyikapi persolan ini.
Semua formula untuk meyikapi masa-masa kelangkaan energi yang pasti akan datang itu, hanya dilakukan secara parsial. Sebut saja terkait langkah revolusioner Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, yang berdiri di garda depan untuk mengawal lahirnya mobil-mobil listrik di negeri ini.
Upaya Dahlan memang pantas mendapatkan apresiasi. Tapi apakah tekadnya yang besar itu akan menghasilkan sesuatu yang benar-benar tepat sasaran guna mendukung penghematan sumber energi dan anggaran?
Sudah bukan jadi rahasia lagi di kalangan pemerhati mobil listrik, bahwa siapa saja bisa membuat atau merakit mobil listrik. Namun yang jadi masalah sesungguhnya adalah menciptkan baterai yang benar-benar super sehingga bisa digunakan tahan lama.
Selama mobil listrik yang hadir di negeri ini tak efisien karena harus sering diisi ulang baterainya dan membutuhkan waktu lama, maka selama itu pula, mobil listrik tak akan pernah diminati pemakiannya oleh masyarakat. Kini sesungguhnya yang dibutuhkan adalah mengembangkan penelitian-penelitian guna menghasilkan baterai dengan kemampuan super itu.
Masalah Lain
Di samping terkait keberadaan energi, masalah krusial lain yang akan dihadapi bangsa ini adalah pertumbuhan penduduk Indonesia yang cukup besar. Data yang ada menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk pada tiap tahunnya mencapai 1,6 persen dari keseluruhan jumlah penduduk, atau mencapai 3,8 juta penduduk per tahun.
Bila dibandingkan dengan penduduk negara tetangga Malaysia, maka pertumbuhan penduduk Indonesia selama 10 tahun, akan setara dengan populasi penduduk negara jiran itu. Ini berarti, pertumbuhan penduduk Indonesia selama 10 tahun itu, juga sama dengan enam kali populasi penduduk Singapura.
Dengan jumlah penduduk Indonesia seperti saat ini, maka dalam 20 tahun ke depan akan ada 76 juta penduduk baru Indonesia. Penambahan penduduk sebesar itu, bisa saja menjadi peluang, atau justru akan menjadi sebuah hambatan.
Penambahan penduduk baru dalam jumlah besar itu akan berimbas pada pemenuhan kebutuhan perumahan, sekolah, makanan, rumah sakit, pekerjaan, dan transportasi. Ketika masa itu datang, maka aparat pemerintah akan memikul tugas yang amat berat, sehingga dituntut fokus dan amanah dalam menyelenggarakan pemerintahan.
Tapi bila melihat fakta saat ini terkait bagaimana aparatur negara itu berkiprah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melayani rakyat, maka sungguh sangat ironis. Fakta yang ada menyebutkan bahwa saat ini, 17 dari 33 gubernur di Indonesia tersangkut masalah hukum, begitu pula dengan 138 dari 500 bupati atau wali kota, juga terkena masalah sama yang sebagian besar terkait korupsi. Sungguh sangat miris mendegarnya.*