Question

1. Sebutkan alasan geografis yang mendasari usaha pembelaan negara terhadap indonesia ?

2. Subutkan tugas-tugas TNI sebagai ankatan darat ?

3. Sebutkan upayah-upayah dalam mencegah terjadinya ancaman yang berasal dari dalam negeri ?

4. Sebutkan urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar ?

5. Sebutkan tugas-tugas DPRD provinsi ?

Answer 1

1. -Wilayah Indonesia sangat luas
-Kekayaan alamnya melimpah
-Letak Indonesia strategis
-Jumlah pulaunya lebih dari 17 ribu
-Tanahnya amat subur.

2. tugas pokok TNI AD adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

3. -perang antar suku
-korupsi
-pemberontakan

4. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah adalah:

perencanaan dan pengendalian pembangunan;perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;penyediaan sarana dan prasarana umum;penanganan bidang kesehatan;penyelenggaraan bidang pendidikan;penanggulangan masalah sosial;pelayanan bidang ketenagakerjaan;fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;pengendalian lingkungan hidup;pelayanan pertanahan;pelayanan kependudukan dan catatan sipil;pelayanan administrasi umum dan pemerintahan;pelayanan administrasi penanaman modal;penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.


5. - membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur
- membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur
- melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi
- mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian