1. Bagaimana pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia? 2. Apa yang menyebabkan pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia menjadi tidak optimal? 3. Apa yang harus ditempuh oleh pemerintah untuk mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah?
1) Pelaksanaan otonomi daerah samapai sekarang ini tentunya masih jauh dari kata sempurna. Masih harus terus dilakukan evaluasi agar kebjakan desentralisasi ini akan efektif da berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
2) Beberapa problematika dan sebab pelaksanaan otonomi darah belum maksimal antara lain:
a) Kondisi sumber daya manusia para aparatur daerah yang belum maksimal
b) Kurang mantapnya pemahaman konsep desentralisasi dan otonomi
c) Memicu perpecahan dan konflik antar daerah
d) Korupsi tingkat daerah
e) Eksploitasi pendapatan daerah
f) Kurangnya undang undang yang mendukung pelaksanaan teknis otonomi
3) Upaya yang ditempuh pemerintah agar pelaksanaan otonomi daerah semakin optimal:
a) instrument perundang undangan yang secara tegas menyatakan tindakan seperti apa saja yang termasuk jenis korupsi tingkat daerah.
b) Hendaknya pemerintah membentuk sistem yang melibatkan partisipasi public. Sistem ini bertugas untuk memberikan usulan pada legisltif dan eksekutif tentang hal hal yang sekiranya menjadi prioritas masyarakat.
c) Meningkatkan partisipasi public untuk mengontrol, mengawasi da memberikan opini tentang jalannya otonomi daerah.
1) Pelaksanaan otonomi daerah samapai sekarang ini tentunya masih jauh dari kata sempurna. Masih harus terus dilakukan evaluasi agar kebjakan desentralisasi ini akan efektif da berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
2) Beberapa problematika dan sebab pelaksanaan otonomi darah belum maksimal antara lain:
a) Kondisi sumber daya manusia para aparatur daerah yang belum maksimal
b) Kurang mantapnya pemahaman konsep desentralisasi dan otonomi
c) Memicu perpecahan dan konflik antar daerah
d) Korupsi tingkat daerah
e) Eksploitasi pendapatan daerah
f) Kurangnya undang undang yang mendukung pelaksanaan teknis otonomi
3) Upaya yang ditempuh pemerintah agar pelaksanaan otonomi daerah semakin optimal:
a) instrument perundang undangan yang secara tegas menyatakan tindakan seperti apa saja yang termasuk jenis korupsi tingkat daerah.
b) Hendaknya pemerintah membentuk sistem yang melibatkan partisipasi public. Sistem ini bertugas untuk memberikan usulan pada legisltif dan eksekutif tentang hal hal yang sekiranya menjadi prioritas masyarakat.
c) Meningkatkan partisipasi public untuk mengontrol, mengawasi da memberikan opini tentang jalannya otonomi daerah.
d) Meningkatkan sumber daya aparatur pemerintahan