Question

Tuliskan dasar hukum otoda? (sebutkan 4)

Answer 1

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 1 - 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 , Pasal 18B ayat 1 dan 2.

Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yg Berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI.
Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Revisi UU No.32 Tahun 2004)


#MogaMembantuyaaa #CMIIW

Answer 2

1.       Pasal 18 Ayat 1, Pasal 18 Ayat 2, Pasal 18 Ayat 3, Pasal 18 Ayat 4, Pasal 18 Ayat 5, Pasal 18 Ayat 6, Pasal 18 Ayat 7, Pasal 18A ayat 1, Pasal 18A ayat 2 , Pasal 18B ayat 1, Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945.

2.       Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.       Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

4.       Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

5.       Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

6.       Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.