Question

Tugas dan wewenang pengadilan ham yaitu

Answer 1

Komnas HAM bertujuan : 
Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 
Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. 

Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripurna dan Subkomisi. Disamping itu, Komnas Ham mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayan 

FUNGSI KOMNAS HAM 

Pengkajian dan Penelitian, dengan tugas dan wewenang 
Pengkajian dan penelitian intrumen HAM internasional; 
Pengkajian dan penelitian peraturan per-uu-an; 
Penerbitan hasil kajian dan penelitian; 
Studi kepustakaan, lapangan, dan perbandingan; 
Pembahasan perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM; 
Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan pihak lain. 
Penyuluhan, dengan tugas dan wewenang: 
Penyebarluasan wawasan mengenai HAM; 
Peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui lembaga pendidikan serta kalangan lainnya. 
Kerjasama dengan berbagai lembaga untuk melakukan penyuluhan. 
PENANGANAN PELANGGARAN HAM BERAT 

PENYELIDIKAN 
Dilakukan oleh Komnas HAM; 
Dapat membentuk Tim Ad Hoc terdiri atas anggota Komnas dan Unsur Masyarakat; 
Pada saat memulai penyelidikan, memberitahukan kepada Penyidik. 
Apabila terdapat bukti permulaan yang cukup, menyerahkan kesimpulan kepada Penyidik. 
Penyidikan 
Dilakukan oleh Jaksa Agung; 
Tidak termasuk kewenangan menerima laporan; 
Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc; 
Harus diselesaikan dalam waktu 90 hari sejak menerima hasil penyelidikan. Dapat diperpanjang 90 hari dan 60 hari. 
Pengadilan 

Dilakukan oleh pengadilan HAM; 
Dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang, terdiri atas 2 orang dari pengadilan HAM bersangkutan dan 3 orang hakim ad hoc; 
Pemeriksaan pengadilan hingga putusan paling lama 180 hari sejak dilimpahkan ke pengadilan; 
Dalam hal banding, harus diputus dalam waktu 90 hari; 
Dalam hal kasasi, harus diputus dalam waktu 90 hari; 
Pengadilan HAM AD HOC 
Mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum adanya UU Pengadilan HAM; 
Dibentuk atas usul DPR dengan Keputusan Presiden; 
Berada di lingkungan Peradilan Umum.

Answer 2

Tugas : Menyelesaikan kasus kasus Ham yang terjadi setelah UU No. 39 Tahun 2000 terbentuk
wewenang : memeriksa & memutuskan perkara pelanggaran HAM berat, memeriksa & memutuskan perkara pelanggaran HAM yang dilakukan di luar batas tutorial wilayah Indonesia oleh WNI, mengadili pelanggaran HAM berat.