Tiga lembaga negara yang sangat penting dalam proses demokrasi di Indonesia adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Penjelasan:
1. Legislatif (DPR/MPR): Lembaga legislatif memiliki tugas utama dalam pembuatan undang-undang. Salah satu contoh kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini adalah perumusan, pembahasan, dan pengesahan undang-undang. Ini penting dalam menjaga demokrasi karena undang-undang menciptakan kerangka hukum yang mengatur tata kelola negara dan hak-hak warga.
2. Eksekutif (Presiden/Pemerintah): Lembaga eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang dan administrasi negara. Salah satu contoh kegiatan penting adalah pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada tata kelola negara dan kesejahteraan warga. Kepemimpinan eksekutif yang efektif penting untuk menjaga stabilitas demokrasi.
3. Yudikatif (Mahkamah Agung dan Pengadilan): Lembaga yudikatif memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Mereka menjaga demokrasi dengan memastikan bahwa keputusan pemerintah dan lembaga lain sesuai dengan konstitusi dan undang-undang. Contoh kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini adalah pengadilan kasus-kasus hukum dan pengujian terhadap undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.
Ketiga lembaga ini bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan yang esensial dalam menjaga dan melestarikan demokrasi di Indonesia.
Yang memiliki tugas dan wewenang sangat penting adalah legislatif. seperti kata abraham lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. secara prinsip demokrasi adalah sebuah tatanan sistem pemerintahan yang menitik beratkan kepada pemerintahan yang dikuasai oleh rakyat secara bersama, maka, legislatif selaku lembaga negara. yang memiliki fungsi pengawasan dan berisi perwakilan rakyat, legislatif berperan penting dalam mengawasi kebijakan pemerintah dalam menciptakan sebuah demokrasi yang ideal.
salah satu contoh konkritnya adalah DPR/legislatif membuat peraturan perundang-undangan, seperti UU HAM 1998, kemudian mengawasi sirkulasi APBN/APBD serta membantu melaksanakan pemilihan umum secara demokratis.
Jawaban:
Lembaga negara Indonesia itu ada 3:
Tiga lembaga negara yang sangat penting dalam proses demokrasi di Indonesia adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Penjelasan:
1. Legislatif (DPR/MPR): Lembaga legislatif memiliki tugas utama dalam pembuatan undang-undang. Salah satu contoh kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini adalah perumusan, pembahasan, dan pengesahan undang-undang. Ini penting dalam menjaga demokrasi karena undang-undang menciptakan kerangka hukum yang mengatur tata kelola negara dan hak-hak warga.
2. Eksekutif (Presiden/Pemerintah): Lembaga eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang dan administrasi negara. Salah satu contoh kegiatan penting adalah pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada tata kelola negara dan kesejahteraan warga. Kepemimpinan eksekutif yang efektif penting untuk menjaga stabilitas demokrasi.
3. Yudikatif (Mahkamah Agung dan Pengadilan): Lembaga yudikatif memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Mereka menjaga demokrasi dengan memastikan bahwa keputusan pemerintah dan lembaga lain sesuai dengan konstitusi dan undang-undang. Contoh kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini adalah pengadilan kasus-kasus hukum dan pengujian terhadap undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.
Ketiga lembaga ini bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan yang esensial dalam menjaga dan melestarikan demokrasi di Indonesia.
Yang memiliki tugas dan wewenang sangat penting adalah legislatif. seperti kata abraham lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. secara prinsip demokrasi adalah sebuah tatanan sistem pemerintahan yang menitik beratkan kepada pemerintahan yang dikuasai oleh rakyat secara bersama, maka, legislatif selaku lembaga negara. yang memiliki fungsi pengawasan dan berisi perwakilan rakyat, legislatif berperan penting dalam mengawasi kebijakan pemerintah dalam menciptakan sebuah demokrasi yang ideal.
salah satu contoh konkritnya adalah DPR/legislatif membuat peraturan perundang-undangan, seperti UU HAM 1998, kemudian mengawasi sirkulasi APBN/APBD serta membantu melaksanakan pemilihan umum secara demokratis.