Tolong buatkan anekdot tentang demo ahok 4 november lalu
#69poin
nayla266
ISTIADAT, DUNIABERITA, PEMERINTAHAN, PERISTIWA, RAGAM BUDAYA
Kapolri Jenderal Tito Karnavian.IST
BeritaSimalungun.com, Jakarta-Massa ormas Islam akan berunjuk rasa besar-besaran pada 4 November 2016 mendatang terkait dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) . Apa langkah Kapolri Jenderal Tito Karnavian?
Kapolri telah mengambil langkah-langkah terkait demo besar-besaran ini. Dia sudah menginstruksikan jajarannya yang akan bertugas di lapangan agar tidak salah bertindak.
“Kapolri memerintahkan kepada petugas di lapangan agar mengedepankan upaya persuasif, preventif dan tidak bersikap arogan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar, Minggu (30/10).
Selain itu, Kapolri juga menginstruksikan jajarannya berkoordinasi dan komunikasi dengan para koordinator lapangan unjuk rasa. Dia berharap aksi demo tetap tertib dan damai hingga usai.
“Kepada para koordinator lapangan unjuk rasa agar selalu mengajak peserta unjuk rasa menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan unjuk rasa,” ujarnya.
Sementara itu, lanjut Boy, masyarakat diharapkan tidak terprovokasi oleh ajakan unjuk rasa anarkis. Jika terjadi tindak kriminal, maka petugas akan menindak sesuai dengan aturan hukum.
Tidak Ada Perintah
Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan menegaskan tidak ada perintah tembak di tempat terhadap pendemo yang akan berunjuk rasa menolak penistaan agama pada Jumat (4/11).
“Di Polri tidak ada perintah untuk menembak di tempat dalam pelaksanaan pengamanan demo,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono melalui keterangan tertulis di Jakarta.
Pernyataan Irjen Polisi M Iriawan melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya itu sebagai klarifikasi pemberitaan mengenai perentah tembak di tempat bagi pendemo.
Awi mengatakan anggota Polri tidak diperbolehkan membawa senjata api maupun tembak di tempat saat mengamankan unjuk rasa.
Awi meminta masyarakat mencermati pemberitaan yang berkembang ingin memperkeruh suasana dan menimbulkan keresahan terhadap masyarakat.
“Dengan memelintir pemberitaan, provokasi yang membuat suasana panas agar saling berhadapan,” ujar Awi.
Mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur itu mengimbau media massa meluruskan dan menyampaikan informasi yang sejuk kepada masyarakat.
Polri, menurut Awi, akan mengawal setiap aksi demontrasi agar berjalan aman dan damai karena kegiatan unjuk rasa hak setiap warga negara.
Terkait informasi perintah tembak di tempat, Awi meminta masyarakat mewaspadai pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan momen unjuk rasa untuk anarkis bahkan ingin Indonesia seperti negara di Timur Tengah.
Awi menyatakan Polri bersama TNI akan berupaya maksimal mengamankan DKI Jakarta dan kota lainnya di seluruh Indonesia agar tetap aman dan damai. (detikcom/Ant)
Related :
0 votes Thanks 0
wiwidpranfidah
Jurnalpolitik.com – Selama beberapa bulan, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berada dalam kondisi yang tidak biasa. Dia menjadi satu-satunya orang yang memiliki dua pintu untuk bisa kembali menjadi Gubernur DKI. Dulu, di salah satu tangannya ada 1 juta data KTP yang dikumpulkan “Teman Ahok” selama satu tahun. Jumlah data KTP sebanyak itu dapat menjadi tiket untuk Ahok maju dalam Pilkada DKI 2017 melalui jalur perseorangan. Lalu di salah satu tangan lainnya, Ahok memgang dukungan dari tiga partai politik. Ketiga partai itu adalah Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai Nasdem. Jumlah kursi di DPRD DKI ketiga partai tersebut cukup untuk membawa Ahok maju pada Pilkada DKI 2017 tanpa perlu melalui proses verifikasi yang melelahkan seperti jalur independen. Pada Minggu (7/8/2016), waktu penyerahan syarat perseorangan sudah berakhir. Kini, pintu bagi Ahok untuk maju lewat jalur perseorangan tertutup rapat. Satu juta data KTP Teman Ahok tidak digunakan untuk apa-apa. Tinggal satu pintu yang dimiliki Ahok, yaitu pintu partai politik. Peluang terakhir Ahok Pelaksana tugas Ketua DPD PDI-P Provinsi DKI Jakarta, Bambang DH, menyebut Ahok belum tentu maju pada Pilkada DKI 2017. Sebab, belum tentu tiga parpol pendukungnya mendaftarkan dia ke KPU DKI. “Maju enggak? Udah ada kepastian belum? Karena kan batas untuk independen selesai,” kata Bambang. Dengan ditutupnya pendaftaran calon perseorangan, maka tumpuan Ahok kini hanya kepada tiga partai politik pendukungnya. Menurut Bambang, dukungan dari tiga partai politik untuk Ahok masih sebatas pernyataan. “Sisanya kan nanti pas pendaftaran. Kalau satu partai (pendukung Ahok) ikut kami (bagaimana)?” kata Bambang. Bambang seolah menakuti Ahok. Meskipun, tiga partai itu sudah menyerahkan surat rekomendasi dukungan untuk Ahok, politik selalu dinamis. Hal ini membuat maju tidaknya Ahok dalam Pilkada DKI sangat tergantung kepada tiga partai pendukung. Jumlah kursi ketiga partai pendukung Ahok di DPRD DKI Jakarta saat ini adalah 24 kursi. Adapun untuk dapat mengusung cagub dan cawagub, diperlukan 22 kursi di DPRD DKI. Dengan demikian, jika satu partai pendukung Ahok membelot, maka berkurang jumlah kursi di DPRD DKI dan pupus sudah harapan Ahok maju pada Pilkada DKI 2017. Andil Jokowi dalam Keputusan Ahok Keputusan Ahok yang memilih jalur partai politik tidak lepas dari andil Presiden RI Joko Widodo. Basuki atau Ahok mengakui bahwa dia dan Jokowi berdiskusi mengenai pilihan jalur independen dan perseorangan. Apa yang dikatakan Jokowi kepada Ahok? “Pak Jokowi hanya ngomong begini, ada risiko kalau lewat independen,” ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (8/8/2016). Ahok dan Jokowi berdiskusi bahwa jika dia maju lewat jalur independen, ada 1 juta orang yang mendukung. Sesuai Undang-undang, 1 juta orang tersebut harus ditemui satu per satu pada tahap verifikasi. Jika tidak ditemui seluruhnya, maka verifikasi cacat hukum. Dalam diskusi dengan Jokowi itu, Ahok mengatakan, pencalonannya juga bisa disebut cacat jika verifikasinya cacat. “Kalau lawan kami menafsirkan seperti itu, emangnya kamu yakin bisa temui sejuta orang? Ini logika loh. Nah, kalau ditafsirkan seperti itu, lalu kamu digagalkan tidak nyalon, lalu mau apa? Ini kira-kira diskusi berdua ini,” ujar Ahok. Lagipula, kata Ahok, dukungan dari partai saat ini tidak dia dapatkan dengan cara mengemis. Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Golkar-lah yang satu per satu menyatakan dukungan kepada Ahok, apapun jalurnya. Bahkan, kata Ahok, beberapa kader dari tiga partai tersebut juga menyerahkan dukungan KTP kepada Teman Ahok. Ahok bisa saja bersikeras untuk memilih jalur perseorangan. Namun, itu artinya dia tidak menghargai dukungan partai kepadanya. “Siapa tahu tiba-tiba (verifikasi) 1 juta KTP itu jalan, semua orang cuti datengin ke PPK dan kita menang, itulah deparpolisasi namanya. Kepercayaan publik ke parpol hilang,” ujar Ahok. Ahok pasrah Ahok pun tertawa saat mengomentari soal kemungkinan part
Kapolri Jenderal Tito Karnavian.IST
BeritaSimalungun.com, Jakarta-Massa ormas Islam akan berunjuk rasa besar-besaran pada 4 November 2016 mendatang terkait dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) . Apa langkah Kapolri Jenderal Tito Karnavian?
Kapolri telah mengambil langkah-langkah terkait demo besar-besaran ini. Dia sudah menginstruksikan jajarannya yang akan bertugas di lapangan agar tidak salah bertindak.
“Kapolri memerintahkan kepada petugas di lapangan agar mengedepankan upaya persuasif, preventif dan tidak bersikap arogan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar, Minggu (30/10).
Selain itu, Kapolri juga menginstruksikan jajarannya berkoordinasi dan komunikasi dengan para koordinator lapangan unjuk rasa. Dia berharap aksi demo tetap tertib dan damai hingga usai.
“Kepada para koordinator lapangan unjuk rasa agar selalu mengajak peserta unjuk rasa menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan unjuk rasa,” ujarnya.
Sementara itu, lanjut Boy, masyarakat diharapkan tidak terprovokasi oleh ajakan unjuk rasa anarkis. Jika terjadi tindak kriminal, maka petugas akan menindak sesuai dengan aturan hukum.
Tidak Ada Perintah
Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan menegaskan tidak ada perintah tembak di tempat terhadap pendemo yang akan berunjuk rasa menolak penistaan agama pada Jumat (4/11).
“Di Polri tidak ada perintah untuk menembak di tempat dalam pelaksanaan pengamanan demo,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono melalui keterangan tertulis di Jakarta.
Pernyataan Irjen Polisi M Iriawan melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya itu sebagai klarifikasi pemberitaan mengenai perentah tembak di tempat bagi pendemo.
Awi mengatakan anggota Polri tidak diperbolehkan membawa senjata api maupun tembak di tempat saat mengamankan unjuk rasa.
Awi meminta masyarakat mencermati pemberitaan yang berkembang ingin memperkeruh suasana dan menimbulkan keresahan terhadap masyarakat.
“Dengan memelintir pemberitaan, provokasi yang membuat suasana panas agar saling berhadapan,” ujar Awi.
Mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur itu mengimbau media massa meluruskan dan menyampaikan informasi yang sejuk kepada masyarakat.
Polri, menurut Awi, akan mengawal setiap aksi demontrasi agar berjalan aman dan damai karena kegiatan unjuk rasa hak setiap warga negara.
Terkait informasi perintah tembak di tempat, Awi meminta masyarakat mewaspadai pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan momen unjuk rasa untuk anarkis bahkan ingin Indonesia seperti negara di Timur Tengah.
Awi menyatakan Polri bersama TNI akan berupaya maksimal mengamankan DKI Jakarta dan kota lainnya di seluruh Indonesia agar tetap aman dan damai. (detikcom/Ant)
Related :