Tolong buatkan 10 soal essay beserta jawabannya tentang hak asasi manusia
Haniamikaton
1. Jelaskan dan beri contoh apa yang dimaksud dengan “non derogable right” dalam Hak Asasi Manusia! non derogable rights adalah HAM yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Yang meliputi : hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, perbudakan, dsb.
Dalam hak ini negara mutlak harus memenuhi kewajibannya yang diatur dalam pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945 dan pasal 4 (2) ICCR
2. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara terjadi dalam 2 bentuk, yaitu act of commission dan act of ommision!
- Act of Commission ( tindakan untuk melakukan )
Pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen HAM yang dilakukan dengan perbuatannya sendiri.
- Act of Ommission ( tindakan untuk tidak melakukan apapun )
Pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen HAM yang dilakukan oleh karena kelalaian dari suatu negara,
Contoh : kegagalan pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan dasar yang murah bagi warganegaranya.
3. Bagaimanakah perbandingan pengaturan pasal tentang HAM dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950 dengan UUD 1945!
- Konstitusi RIS dan UUDS 1950 lebih banyak pengaturannya tentang HAM karena mengadopsi dari DUHAM. Dalam konstitusi RIS diatur dalam pasal 7-33, sedangkan dalam UUDS 1950 diatur dalam pasal 7-34.
- UUD 1945 lebih sedikit pengaturannya tentang HAM karena sudah diadakan UU HAM yang telah mengatur secara khusus. Dalam UUD 1945 diatur dalam pasal 27 ayat (1) dan (2), 28, 29 ayat (2), 30 ayat (1), 31 ayat (1) dan pasal 34.
4. Bagaimanakah pendapat kaum positivis dalam memandang HAM?
Menurut kaum positivis satu satunya hukum yang sah adalah yang dibuat oleh penguasa dan mempunyai sanksi. Akibatnya individu hanya bisa menikmati dan menegakkan HAM yang diberikan oleh negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis.
5. Bagaimanakah konsepsi kewajiban/ tanggung jawab dalam HAM menurut UUD 1945?
- Tanggung jawab negara yang diatur dalam pasal 28 I ayat (4)
- Tanggung jawab setiap orang yang diatur dalam pasal 28 J ayat (1)
6. Mengapa HAM perlu dilindungi oleh peraturan hukum?
Agar ketentuan HAM bisa memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat (ada kepastian hukum). Negara dapat melakukan perlindungan,pemenuhan maupun penegakan HAM terhadap masyarakatnya karena telah ada dasar hukumnya, begitu pula masyarakat/individu dapat menikmati ataupun menegakkan HAMnya.
7. Jelaskan peran individu dalam penghormatan HAM di Indonesia. Sebutkan dan uraikan dasar hukumnya!
Setiap orang/idividu dalam menjalankan hak dan kewajibannya wajib tuduk terhadap pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud tidak menggangu hak dan kebebasan orang lain.
Dasar hukum : pasal 28 J ayat 2 UUD NRI 1945.
8. Salah satu mekanisme monitoring dalam “Treaty Based” adalah dengan cara pengaduan individual. Jelaskan syarat-syarat dalam pengaduan individual tersebut!
- Negara yang bersangkutan merupakan negara pihak dalam perjanjian yang bersangkutan/protokol pilihan dari ICCPR. Untuk itu negara meratifikasi/membuat deklarasi yang mengakui “yurisdiksi” komite.
- Pengaduan dilakukan dengan identitas yang jelas, tidak menggunakan kata-kata yang menghina dan sesuai dengan traktat yang bersangkutan.
- Masalah yang diajukan tidak sedang diproses melalui prosedur atau penyelesaian internasional lainnya.
- Exhausted domestic remedy/ sudah menempuh seluruh penanganan domestik.
9. Apa yang membedakan pelanggaran HAM berat dalam Statuta Roma dengan UU No.26 tahun 2000? Jelaskan dan lengkapi jawaban saudara dengan dasar hukumnya!
Cakupan pelanggaran HAM berat dalam Statuta Roma lebih luas dibandingkan dengan UU No. 26 tahun 2000.
- Pelanggaran HAM berat pada Statuta Roma pasal 5 bagian 2 meliputi 4 hal diantaranya :
- Sedangkan dalam UU No.26 tahun 2000 pasal 7, pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan.
10. Jelaskan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dikaitkan dengan asas retroaktif!
Penyelesaian HAM di masa lalu yang diperbolehkan menggunakan asas retroaktif (berlaku surut) hanyalah pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan genosida dan kemanusiaan (pasal 7 UU No.26 tahun 2000 ).
Untuk mekanisme penyelesaiannya melalui pengadilan HAM Ad Hoc (pasal 43 UU No.26 tahun 2000). Pengadilan ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden untuk kasus tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Contoh : Kasus Tanjung Priok dan Kasus Timor-timor.
non derogable rights adalah HAM yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Yang meliputi : hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, perbudakan, dsb.
Dalam hak ini negara mutlak harus memenuhi kewajibannya yang diatur dalam pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945 dan pasal 4 (2) ICCR
2. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara terjadi dalam 2 bentuk, yaitu act of commission dan act of ommision!
- Act of Commission ( tindakan untuk melakukan )
Pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen HAM yang dilakukan dengan perbuatannya sendiri.
Contoh : pembunuhan diluar hukum, penanganan prosedural.
- Act of Ommission ( tindakan untuk tidak melakukan apapun )
Pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen HAM yang dilakukan oleh karena kelalaian dari suatu negara,
Contoh : kegagalan pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan dasar yang murah bagi warganegaranya.
3. Bagaimanakah perbandingan pengaturan pasal tentang HAM dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950 dengan UUD 1945!
- Konstitusi RIS dan UUDS 1950 lebih banyak pengaturannya tentang HAM karena mengadopsi dari DUHAM. Dalam konstitusi RIS diatur dalam pasal 7-33, sedangkan dalam UUDS 1950 diatur dalam pasal 7-34.
- UUD 1945 lebih sedikit pengaturannya tentang HAM karena sudah diadakan UU HAM yang telah mengatur secara khusus. Dalam UUD 1945 diatur dalam pasal 27 ayat (1) dan (2), 28, 29 ayat (2), 30 ayat (1), 31 ayat (1) dan pasal 34.
4. Bagaimanakah pendapat kaum positivis dalam memandang HAM?
Menurut kaum positivis satu satunya hukum yang sah adalah yang dibuat oleh penguasa dan mempunyai sanksi. Akibatnya individu hanya bisa menikmati dan menegakkan HAM yang diberikan oleh negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis.
5. Bagaimanakah konsepsi kewajiban/ tanggung jawab dalam HAM menurut UUD 1945?
- Tanggung jawab negara yang diatur dalam pasal 28 I ayat (4)
- Tanggung jawab setiap orang yang diatur dalam pasal 28 J ayat (1)
6. Mengapa HAM perlu dilindungi oleh peraturan hukum?
Agar ketentuan HAM bisa memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat (ada kepastian hukum). Negara dapat melakukan perlindungan,pemenuhan maupun penegakan HAM terhadap masyarakatnya karena telah ada dasar hukumnya, begitu pula masyarakat/individu dapat menikmati ataupun menegakkan HAMnya.
7. Jelaskan peran individu dalam penghormatan HAM di Indonesia. Sebutkan dan uraikan dasar hukumnya!
Setiap orang/idividu dalam menjalankan hak dan kewajibannya wajib tuduk terhadap pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud tidak menggangu hak dan kebebasan orang lain.
Dasar hukum : pasal 28 J ayat 2 UUD NRI 1945.
8. Salah satu mekanisme monitoring dalam “Treaty Based” adalah dengan cara pengaduan individual. Jelaskan syarat-syarat dalam pengaduan individual tersebut!
- Negara yang bersangkutan merupakan negara pihak dalam perjanjian yang bersangkutan/protokol pilihan dari ICCPR. Untuk itu negara meratifikasi/membuat deklarasi yang mengakui “yurisdiksi” komite.
- Pengaduan dilakukan dengan identitas yang jelas, tidak menggunakan kata-kata yang menghina dan sesuai dengan traktat yang bersangkutan.
- Masalah yang diajukan tidak sedang diproses melalui prosedur atau penyelesaian internasional lainnya.
- Exhausted domestic remedy/ sudah menempuh seluruh penanganan domestik.
9. Apa yang membedakan pelanggaran HAM berat dalam Statuta Roma dengan UU No.26 tahun 2000? Jelaskan dan lengkapi jawaban saudara dengan dasar hukumnya!
Cakupan pelanggaran HAM berat dalam Statuta Roma lebih luas dibandingkan dengan UU No. 26 tahun 2000.
- Pelanggaran HAM berat pada Statuta Roma pasal 5 bagian 2 meliputi 4 hal diantaranya :
(a) Kejahatan Genosida; (b) Kejahatan Kemanusiaan; (c) Kejahatan Perang; (d) Kejahatan Agresi.
- Sedangkan dalam UU No.26 tahun 2000 pasal 7, pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan.
10. Jelaskan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dikaitkan dengan asas retroaktif!
Penyelesaian HAM di masa lalu yang diperbolehkan menggunakan asas retroaktif (berlaku surut) hanyalah pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan genosida dan kemanusiaan (pasal 7 UU No.26 tahun 2000 ).
Untuk mekanisme penyelesaiannya melalui pengadilan HAM Ad Hoc (pasal 43 UU No.26 tahun 2000). Pengadilan ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden untuk kasus tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Contoh : Kasus Tanjung Priok dan Kasus Timor-timor.