23. Ciri-ciri negara kesatuan adalah (a) (1), (2), dan (4). Dalam negara kesatuan, terdapat satu konstitusi yang mengatur sistem pemerintahan, satu kepala negara yang memimpin negara, dan tidak ada pembagian kekuasaan yang signifikan antara pemerintah pusat dan daerah.
24. Indonesia merupakan negara hukum, hal ini mengandung konsekuensi bahwa (d) warganegara dan penyelenggara wajib taat pada hukum. Artinya, semua warga negara dan lembaga pemerintahan harus patuh dan mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia.
25. Salah satu contoh bahwa Indonesia adalah negara hukum adalah (c) pemilik kendaraan wajib membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa ada aturan hukum yang mengatur kewajiban pemilik kendaraan untuk membayar pajak sebagai salah satu bentuk kontribusi mereka kepada negara.
26. Makna terdalam dari kedaulatan rakyat adalah (c) pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat menekankan bahwa pemerintahan suatu negara didasarkan pada kehendak dan partisipasi aktif dari rakyat, serta mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan mereka.
27. Salah satu bukti bahwa Indonesia menganut kedaulatan rakyat adalah (d) dilaksanakannya Pemilu memilih presiden. Pemilu adalah mekanisme yang memungkinkan rakyat Indonesia untuk secara langsung memilih kepala negara dan pemimpinnya, yang menunjukkan kedaulatan rakyat.
28. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga (c) legislatif, anggaran, dan pengawasan. DPR memiliki fungsi legislasi, membuat undang-undang, serta fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan penganggaran negara.
29. Lembaga yang berwenang mengesahkan rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPR adalah (a) Presiden. Setelah DPR menyetujui rancangan undang-undang, Presiden memiliki kewenangan untuk mengesahkan dan menjadikan undang-undang tersebut berlaku di Indonesia.
30. Dari pernyataan di atas, yang merupakan kewenangan presiden sebagai kepala negara adalah (b) (1), (2), dan (4). Kewenangan presiden dalam memberikan grasi, memberikan amnesti, dan mengangkat duta dan konsul adalah bagian dari wewenang presiden sebagai kepala negara.
31. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk (b) menegakkan keluhuran martabat hakim. Komisi Yudisial bertugas mengawasi dan menjaga independensi hakim serta menjaga keluhuran martabat dan etika profesi hakim.
32. Pernyataan yang menyebutkan fungsi-fungsi MPR adalah (d) Mengubah Undang-Undang Dasar. MPR memiliki wewenang untuk mengubah atau menyempurnakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. Ciri-ciri negara kesatuan adalah (a) (1), (2), dan (4). Dalam negara kesatuan, terdapat satu konstitusi yang mengatur sistem pemerintahan, satu kepala negara yang memimpin negara, dan tidak ada pembagian kekuasaan yang signifikan antara pemerintah pusat dan daerah.
24. Indonesia merupakan negara hukum, hal ini mengandung konsekuensi bahwa (d) warganegara dan penyelenggara wajib taat pada hukum. Artinya, semua warga negara dan lembaga pemerintahan harus patuh dan mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia.
25. Salah satu contoh bahwa Indonesia adalah negara hukum adalah (c) pemilik kendaraan wajib membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa ada aturan hukum yang mengatur kewajiban pemilik kendaraan untuk membayar pajak sebagai salah satu bentuk kontribusi mereka kepada negara.
26. Makna terdalam dari kedaulatan rakyat adalah (c) pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat menekankan bahwa pemerintahan suatu negara didasarkan pada kehendak dan partisipasi aktif dari rakyat, serta mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan mereka.
27. Salah satu bukti bahwa Indonesia menganut kedaulatan rakyat adalah (d) dilaksanakannya Pemilu memilih presiden. Pemilu adalah mekanisme yang memungkinkan rakyat Indonesia untuk secara langsung memilih kepala negara dan pemimpinnya, yang menunjukkan kedaulatan rakyat.
28. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga (c) legislatif, anggaran, dan pengawasan. DPR memiliki fungsi legislasi, membuat undang-undang, serta fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan penganggaran negara.
29. Lembaga yang berwenang mengesahkan rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPR adalah (a) Presiden. Setelah DPR menyetujui rancangan undang-undang, Presiden memiliki kewenangan untuk mengesahkan dan menjadikan undang-undang tersebut berlaku di Indonesia.
30. Dari pernyataan di atas, yang merupakan kewenangan presiden sebagai kepala negara adalah (b) (1), (2), dan (4). Kewenangan presiden dalam memberikan grasi, memberikan amnesti, dan mengangkat duta dan konsul adalah bagian dari wewenang presiden sebagai kepala negara.
31. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk (b) menegakkan keluhuran martabat hakim. Komisi Yudisial bertugas mengawasi dan menjaga independensi hakim serta menjaga keluhuran martabat dan etika profesi hakim.
32. Pernyataan yang menyebutkan fungsi-fungsi MPR adalah (d) Mengubah Undang-Undang Dasar. MPR memiliki wewenang untuk mengubah atau menyempurnakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.