Sidang ppki dilakukan pada tanggal dan apa yang dibahas???
wantorevaille
Tanggal 18, 19, 22 Hasil sidang ppki 18 agustus 45Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakilDibentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara, sebelum dibentuknya MPR dan DPR.sidang ppki 19 agustus 45 Pembagian wilayah, terdiri atas 8 provinsi.Membentuk Komite Nasional (Daerah).Menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara.sidang ppki 22 agustus 45 Pembentukan Komite Nasional.Membentuk Partai Nasional Indonesia.Pembentukan Badan Keamanan Rakyat.
2 votes Thanks 2
farrahannisa
Sidang 1: 1.mengesahkan dan menetapkan uud, 2.pengangkatan presiden dan w.presiden RI yg pertama. sidang 2: pembagian wilayah menkadi 8 provinsi yaitu sumatra, jabar, jateng,jatim, sunda kecil(nusa tenggara), maluku, sulawesi, borneo(kalimantan). pembentukan komite nasional pisat dan daerah. pemventukan departemen/kementerian. sidang 3: 1.pembentukan komite nasional 2. pembentukan partai nasional indonesia 3. pembentukan badan keamanan rakyat
Hasil sidang ppki 18 agustus 45Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakilDibentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara, sebelum dibentuknya MPR dan DPR.sidang ppki 19 agustus 45
Pembagian wilayah, terdiri atas 8 provinsi.Membentuk Komite Nasional (Daerah).Menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4
menteri negara.sidang ppki 22 agustus 45
Pembentukan Komite Nasional.Membentuk Partai Nasional Indonesia.Pembentukan Badan Keamanan Rakyat.
2.pengangkatan presiden dan w.presiden RI yg pertama.
sidang 2: pembagian wilayah menkadi 8 provinsi yaitu sumatra, jabar, jateng,jatim, sunda kecil(nusa tenggara), maluku, sulawesi, borneo(kalimantan). pembentukan komite nasional pisat dan daerah. pemventukan departemen/kementerian.
sidang 3: 1.pembentukan komite nasional
2. pembentukan partai nasional indonesia
3. pembentukan badan keamanan rakyat