Question

Sebutkan kebijakan2 pertanian pada masa penjajahan jepang!!


mohon dibantu
terima kasihh​

Answer 1

kebijakan yang dilaksanakan Jepang di Indonesia :

 

(1) melarang semua rapat dan kegiatan politik.

(2)Politik Dumping

(3)Propaganda

(4)Romusha

(5)membentuk badan-badan kerjasama

 

Pembahasan:

Untuk yang pertama kalinya, Jepang melakukan kebijakan politik

yaitu melarang semua rapat dan kegiatan politik. Pada tanggal 20 Maret 1942, jepang

mengeluarkan peraturan yang membubarkan semua organisasi politik dan semua

bentuk perkumpulan. Pada tanggal 8 September 1942 dikeluarkan UU no. 2 Jepang

mengendalikan seluruh organisasi nasional. Jepang melakukan propaganda untuk

menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara:

1) Menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia (Hakko

Ichiu)

 2) Melancarkan

semboyan 3A (Jepang pemimpin, Jepang cahaya dan Jepang pelindung Asia)

3) Melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa

pelajar.

4) Menarik simpati umat Islam untuk pergi Haji

5) Menarik simpati organisasi Islam MIAI.

6) Melancarkan politik dumping

7) Tokoh nasional diajak bergabung dengan Jepang misalnya :

Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta serta Sutan Syahrir, dengan cara membebaskan tokoh

tersebut dari penahanan Belanda.

 

Jepang membentuk badan-badan kerjasama seperti berikut:

a)PUTERA (Pusat

Tenaga Rakyat)

PUTERA dibentuk dengan tujuan untuk membujuk kaum Nasionalis

sekuler dan intelektual agar menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk mendukung Jepang.

 

 b)JAWA HOKOKAI (Himpunan kebaktian Jawa)

Jawa Hokokai merupakan organisasi sentral yang anggotanya

ada macam-macam profesi (dokter, pendidik, kebaktian wanita pusat dan

perusahaan).

 

Berikut kebijakan Jepang terkait dengan sistem pengaturan

ekonomi pemerintah Jepang adalah sebagai berikut:  

a.Kegiatan ekonomi bertujuan untuk kepentingan perang sehingga

seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah dipakai demi industri yang

mendukung mesin perang.

b.Jepang mmeberikan sanksi pelanggaran yang sangat berat

serta pengawasan yang diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa

persediaan barang.

c. Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem

autarki(memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatanperang).

Konsekuensinya tugasrakyat beserta semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan

perang.

 

Jepang menerapkan

kebijakan ROMUSHA

Kinrohosi ialah kerja paksa (tanpa dibayar) untuk para

pamong desa dan pegawair rendahan. Mereka diperlakukan sebagai tenaga romusha

yang lainnya. Para kinrohosi banyak yag dikirim ke luar Jawa untuk membantu

membuat pertahanan tentara Jepang.

Romusha merupakan kerja paksa (tanpa dibayar) pada zaman

penduduka Jepang. Romusha dibentuk dengan tujuan untuk membangun sarana dan

prasarana untuk kepentingan rakyat Jepang. Sarana dan prasarana tersebut antara

lain jembatan, lapanganterbang, serta gua-gua tempat persembunyian. Kebijakan

pemerintah pada pendudukan Jepang pada bidang social antara lain berupa

pengerahan tenaga rakyat untuk melaksanakan kerja paksa. Selain itu, para

pemuda juga diwajibkan untuk masuk menjadi anggota organisasi militer maupun

semi militeryang dibentuk Jepang

 

Jepang menerapkan kebijakan Politik

Dumping. Politik dumping yaitu: politik atau kebijakan yang dilakukan dengan

jalan menjual produk di luar negeri lebih murah dari pada dalam negeri. Tujuan Kebijakan

dumping ini untuk menguasai pasar di luar negeri dan untuk menghasilkan produk

lama yang mungkin kurang maju.

 

Adapun syarat –syarat dari kebijakan Politik dumping:

1) Permintaan terhadap barang hasil produksi dalam negeri kurang elastis

dibandingkan dengan luar negeri yang keadaan pasarnya persaingan ini sempurna

atau kekuatan monopoli dalam negeri lebih besar dibandingkan dengan luar negeri.

 2) Konsumen di dalam negeri tidak

akan mungkin membeli barang hasil produksi dalam negeri di luar negeri.

3) Kebijakan-kebijakan perdagangan internasional (proteksi, politik dagang

bebas, dan politik dumping) melalui tarif, kuota, premi dan subsidi. Kebijakan

perdagangan internasional mencakup  kegiatan, yaitu kegiatan ekspor dan impor

barang/jasa, dengan kebijakan ekspor pemerintah berusaha untuk mendorong ekspor

yang melalui kebijakan impor, pemerintah berusaha untuk mengendalikan/mengatur

impor.