Question

Sebutkan dasar hukum KPU !

Answer 1

Dasar HukumUNDANG UNDANG

1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu
3. UU No. 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik
4. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004
5. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. UU No. 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 02 Tahun 2008
7. UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu
8. UU No. 08 Tahun 2012 tentang Pemilu LegislatifPERATURAN PEMERINTAH
1. PERPPU No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004
2. PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3. Permendagri No. 57 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilukada
4. Surat Menteri Dalam Negeri RI No 800/4735/SJ tentang Masa Kerja PPL
5. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri SipilPERATURAN KPU

1. Peraturan KPU No. 18 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilukada
2. Peraturan KPU No. 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Pada Penyelenggaraan Pemilukada
3. Peraturan KPU No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilukada, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.
4. Peraturan KPU No. 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 72 Tahun 2009 tentang Tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS
5. Peraturan KPU No. 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pada Pemilukada
6. Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata cara pencalonan pada Pemilukada
7. Peraturan KPU No. 12 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilukada
8. Peraturan KPU No. 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Pemilukada
9. Peraturan KPU No. 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 63 Tahun 2009 tentang Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilukada
10. Peraturan KPU No. 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Peyusunan Program, Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada
11. Peraturan KPU No. 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Pasangan Calon pada PemilukadaPERATURAN BAWASLU

1. Peraturan Bawaslu No. 06 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemungutuan dan Penghitungan Suara di TPS pada Pemilukada
2. Peraturan Bawaslu No. 05 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perbawaslu No. 23 Tahun 2009 tentang Pengawasan Kampanye Pemilukada
3. Peraturan Bawaslu No. 04 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilukada
4. Peraturan Bawaslu No. 03 Tahun 2012 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilukada Lampiran
5. Peraturan Bawaslu No. 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran pada Pemilukada Lampiran
6. Peraturan Bawaslu No. 01 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilukada
Peraturan Bawaslu No. 04 Tahun 2011 tentang Tata cara pengangkatan Anggota Panwaslu Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan PPL Desa