jfrans
Ayat (1) Dengan menempatkan kewajiban Daerah atas pinjaman Daerah sebagai salah satu prioritas dalam pengeluaran APBD, pemenuhan kewajiban termaksud diharapkan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan pengeluaran lain yang harus diprioritaskan Daerah, misalnya pengeluaran yang apabila tidak dilakukan dapat dikesampingkan apabila target penerimaan APBD tidak tercapai. Ayat (2) Pelaksanaan ketentuan ayat ini dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan keuangan Daerah.
0 votes Thanks 0
amaliagratianapasal 14 UUD 1945 yang mencakup grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Pembatalan tuntutan pidana menjadi batal dengan adanya amnesti dan abolisi dari presiden.