Salah satu ruang lingkup catur tertib pertanahan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 adalah mengenai tertib administrasi pertanahan. Tertib administrasi pertanahan merupakan upaya memperlancar setiap usaha dari masyarakat yang menyangkut tanah terutama dilakukan dengan pembangunan yang memerlukan sumber informasi bagi yang memerlukan tanah sebagai sumber daya, uang, dan modal.
Pertanyaan :
A. Silakan Saudara analisis bagaimana penyelenggaraan tertib administrasi bidang pertanahan untuk menunjang pelaksanaan kewenangan, tugas, dan fungsi Badan Pertanahan Nasional!
B. Silakan Saudara analisis bagaimana akibat hukum pembuatan balik nama sertifikat tanpa sepengetahuan pemiliknya apabila ditinjau dari tertib administrasi pertanahan!
Pertanyaan :
A. Silakan Saudara analisis bagaimana penyelenggaraan tertib administrasi bidang pertanahan untuk menunjang pelaksanaan kewenangan, tugas, dan fungsi Badan Pertanahan Nasional!
B. Silakan Saudara analisis bagaimana akibat hukum pembuatan balik nama sertifikat tanpa sepengetahuan pemiliknya apabila ditinjau dari tertib administrasi pertanahan!
Jawaban:
A. Penyelenggaraan tertib administrasi bidang pertanahan sangat penting untuk menunjang pelaksanaan kewenangan, tugas, dan fungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berikut adalah beberapa analisis terkait hal ini:
1. Pemeliharaan Data Pertanahan: Tertib administrasi pertanahan melibatkan pemeliharaan data pertanahan yang akurat, terpercaya, dan mudah diakses. BPN harus memastikan bahwa data-data terkait kepemilikan, pemanfaatan, dan transaksi tanah tercatat dengan baik. Hal ini akan membantu BPN dalam melaksanakan tugasnya dalam mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan tanah secara efektif.
2. Pemberian Informasi yang Akurat: Tertib administrasi pertanahan juga melibatkan pemberian informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat. BPN harus menyediakan akses mudah ke informasi tentang peraturan, kebijakan, prosedur, dan persyaratan terkait pertanahan. Hal ini akan membantu masyarakat dalam memperoleh sumber daya tanah, mengurus perizinan, dan melaksanakan usaha yang berkaitan dengan tanah.
3. Penyusunan Peraturan dan Kebijakan: Tertib administrasi pertanahan melibatkan penyusunan peraturan dan kebijakan yang jelas dan konsisten. BPN harus memiliki peraturan yang mengatur tata cara administrasi pertanahan, seperti proses pendaftaran tanah, pembuatan sertifikat, dan pembaruan data. Konsistensi dan kejelasan dalam peraturan ini akan memudahkan masyarakat dalam melaksanakan transaksi dan penggunaan tanah.
4. Pengawasan dan Penegakan Hukum: BPN memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait administrasi pertanahan. Mereka harus memastikan bahwa aturan dan prosedur yang ditetapkan terlaksana dengan baik, dan melibatkan penindakan jika terjadi pelanggaran. Pengawasan yang efektif akan membantu menjaga integritas dan keandalan administrasi pertanahan.
B. Apabila pembuatan balik nama sertifikat tanah dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya, hal ini dapat memiliki dampak negatif pada tertib administrasi pertanahan. Berikut adalah beberapa analisis terkait akibat hukum dari situasi tersebut:
1. Ketidakpastian Hukum: Jika balik nama sertifikat tanah dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya, hal ini menciptakan ketidakpastian hukum terkait kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Pemilik asli mungkin tidak menyadari perubahan tersebut, dan ini dapat menimbulkan konflik antara pemilik yang sah dan pihak yang melakukan balik nama tanpa izin. Hal ini merusak tertib administrasi pertanahan karena data kepemilikan yang tidak akurat.
2. Pelanggaran Hak Pemilik: Pembuatan balik nama tanpa sepengetahuan pemilik merupakan pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang