tolong bantu jawab ya
1. Deskrisipkan cara mengatasinya atau solusi yang kalian tawarkan
*Letaknya di Papua Tetapi Dikelola Orang Asing, Ternyata Inilah Asal Mula Mengapa Freeport Dikelola oleh Amerika Serikat*
*Intisari-Online.com* - Tahun 1967 adalah periode penting bagi keberadaan Freeport di Indonesia.
Tepatnya pada 7 April atau belum genap dua bulan setelah resmi menjadi presiden kedua Indonesia, Soeharto memberikan izin kepada Freeport Sulphur of Delaware untuk menambang di Papua.
Saat Orde Baru masih berumur jagung, ekonomi Indonesia terbilang masih karut-marut.
Meletusnya peristiwa G30S dan huru-hara di sejumlah daerah pasca-peralihan kekuasaan membuat situasi ekonomi tidak stabil.
Salah satunya adalah inflasi yang mencapai 600-700 persen yang ditandai dengan meroketnya harga kebutuhan pangan.
Otomatis, pembangunan infrastruktur terhenti saat itu.
Dilansir dari Kontan, selama masa pemerintahan Orde Lama, Presiden Soekarno sama sekali belum pernah mengizinkan investasi perusahaan asing di Indonesia.
Dengan kata lain, Freeport adalah perusahaan penanaman modal asing ( PMA) pertama di Tanah Air.
Presiden Soeharto bergerak cepat melakukan stabilisasi ekonomi, termasuk membuka keran investasi bagi Freeport.
Penandatanganan kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Papua Barat tersebut dilakukan di Departemen Pertambangan Indonesia.
Ketika itu, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Pertambangan Ir. Slamet Bratanata dan Freeport oleh Robert C. Hills (Presiden Freeport Shulpur) dan Forbes K. Wilson (Presiden Freeport Indonesia), anak perusahan Freeport Sulphur.
Penandatanganan KK disaksikan pula oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Marshall Green.
Freeport mendapat hak konsensi lahan penambangan seluas 10.908 hektar untuk kontrak selama 30 tahun terhitung sejak kegiatan komersial pertama dilakukan.
Soeharto resmikan operasional Freeport
Namun meski sudah mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia di tahun 1967, Freeport baru bisa benar-benar menambang emas dan tembaga di Papua pada tahun 1973.
Penambangan Ertsberg dimulai Freeport pada Maret 1973.
Pada Desember 1973 pengapalan 10.000 ton tembaga pertama kali dilakukan dengan tujuan Jepang.
Saat itu, Presiden Soeharto bahkan terbang langsung ke Papua untuk meresmikan fasilitas produksi di Tembagapura.
Dalam pidatonya, Soeharto begitu tampak sumringah dengan keberhasilan pertambangan di Freeport.
Menurut Soeharto, investasi Freeport di Indonesia adalah Praktis setelah masuknya Freeport, arus investasi asing begitu deras masuk ke Indonesia, terbesar berasal dari AS dan Jepang.
Freeport diberikan izin menambah selama jangka waktu 30 tahun dalam skema Kontrak Karya (KK) yang bisa diperpanjang.
Di awal kehadirannya, Freeport juga sempat berkonflik dengan penduduk setempat, terutama Suku Amungme.
Dalam kontrak karya pertama disepakati, royalti untuk pemerintah Indonesia dari penambangan tembaga yang dilakukan Freeport sebesar 1,5 persen dari harga jual (jika harga tembaga kurang dari 0.9 dollar AS/pound) sampai 3,5 persen dari harga jual (jika harga 1.1 dollar AS/pound).bukti kepercayaan investor menanamkan uangnya di Indonesia.
Sedangkan untuk emas dan perak ditetapkan sebesar 1 persen dari harga jual.
Jelang Kontrak Karya berakhir, Freeport menemukan cadangan Grasberg atau tepatnya pada periode tahun 1980-1989.
Lalu pada tahun 1991, pemerintah Indonesia kemudian mengizinkan Freeport terus menambang di Papua untuk jangka waktu 30 tahun ke depan atau hingga tahun 2021 dengan hak perpanjangan sampai dengan 2 kali 10 tahun.
Di Papua, Freeport tak hanya menambang tembaga, namun juga menambang emas dan perak.
Grasberg bahkan disebut-sebut sebagai tambang emas terbesar di dunia.
1. Deskrisipkan cara mengatasinya atau solusi yang kalian tawarkan
*Letaknya di Papua Tetapi Dikelola Orang Asing, Ternyata Inilah Asal Mula Mengapa Freeport Dikelola oleh Amerika Serikat*
*Intisari-Online.com* - Tahun 1967 adalah periode penting bagi keberadaan Freeport di Indonesia.
Tepatnya pada 7 April atau belum genap dua bulan setelah resmi menjadi presiden kedua Indonesia, Soeharto memberikan izin kepada Freeport Sulphur of Delaware untuk menambang di Papua.
Saat Orde Baru masih berumur jagung, ekonomi Indonesia terbilang masih karut-marut.
Meletusnya peristiwa G30S dan huru-hara di sejumlah daerah pasca-peralihan kekuasaan membuat situasi ekonomi tidak stabil.
Salah satunya adalah inflasi yang mencapai 600-700 persen yang ditandai dengan meroketnya harga kebutuhan pangan.
Otomatis, pembangunan infrastruktur terhenti saat itu.
Dilansir dari Kontan, selama masa pemerintahan Orde Lama, Presiden Soekarno sama sekali belum pernah mengizinkan investasi perusahaan asing di Indonesia.
Dengan kata lain, Freeport adalah perusahaan penanaman modal asing ( PMA) pertama di Tanah Air.
Presiden Soeharto bergerak cepat melakukan stabilisasi ekonomi, termasuk membuka keran investasi bagi Freeport.
Penandatanganan kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Papua Barat tersebut dilakukan di Departemen Pertambangan Indonesia.
Ketika itu, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Pertambangan Ir. Slamet Bratanata dan Freeport oleh Robert C. Hills (Presiden Freeport Shulpur) dan Forbes K. Wilson (Presiden Freeport Indonesia), anak perusahan Freeport Sulphur.
Penandatanganan KK disaksikan pula oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Marshall Green.
Freeport mendapat hak konsensi lahan penambangan seluas 10.908 hektar untuk kontrak selama 30 tahun terhitung sejak kegiatan komersial pertama dilakukan.
Soeharto resmikan operasional Freeport
Namun meski sudah mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia di tahun 1967, Freeport baru bisa benar-benar menambang emas dan tembaga di Papua pada tahun 1973.
Penambangan Ertsberg dimulai Freeport pada Maret 1973.
Pada Desember 1973 pengapalan 10.000 ton tembaga pertama kali dilakukan dengan tujuan Jepang.
Saat itu, Presiden Soeharto bahkan terbang langsung ke Papua untuk meresmikan fasilitas produksi di Tembagapura.
Dalam pidatonya, Soeharto begitu tampak sumringah dengan keberhasilan pertambangan di Freeport.
Menurut Soeharto, investasi Freeport di Indonesia adalah Praktis setelah masuknya Freeport, arus investasi asing begitu deras masuk ke Indonesia, terbesar berasal dari AS dan Jepang.
Freeport diberikan izin menambah selama jangka waktu 30 tahun dalam skema Kontrak Karya (KK) yang bisa diperpanjang.
Di awal kehadirannya, Freeport juga sempat berkonflik dengan penduduk setempat, terutama Suku Amungme.
Dalam kontrak karya pertama disepakati, royalti untuk pemerintah Indonesia dari penambangan tembaga yang dilakukan Freeport sebesar 1,5 persen dari harga jual (jika harga tembaga kurang dari 0.9 dollar AS/pound) sampai 3,5 persen dari harga jual (jika harga 1.1 dollar AS/pound).bukti kepercayaan investor menanamkan uangnya di Indonesia.
Sedangkan untuk emas dan perak ditetapkan sebesar 1 persen dari harga jual.
Jelang Kontrak Karya berakhir, Freeport menemukan cadangan Grasberg atau tepatnya pada periode tahun 1980-1989.
Lalu pada tahun 1991, pemerintah Indonesia kemudian mengizinkan Freeport terus menambang di Papua untuk jangka waktu 30 tahun ke depan atau hingga tahun 2021 dengan hak perpanjangan sampai dengan 2 kali 10 tahun.
Di Papua, Freeport tak hanya menambang tembaga, namun juga menambang emas dan perak.
Grasberg bahkan disebut-sebut sebagai tambang emas terbesar di dunia.
Jawaban:
Berikut adalah beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah Freeport yang dikelola oleh orang asing:
* Pemerintah Indonesia dapat membeli saham Freeport-McMoRan Inc. sehingga menjadi perusahaan Indonesia sepenuhnya.
* Pemerintah Indonesia dapat memberikan insentif kepada Freeport-McMoRan Inc. untuk meningkatkan peran lokal dalam perusahaan, seperti dengan mempekerjakan lebih banyak orang Indonesia dan menggunakan lebih banyak bahan baku lokal.
* Pemerintah Indonesia dapat bekerja sama dengan Freeport-McMoRan Inc. untuk mengembangkan program tanggung jawab sosial perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat Papua.
Solusi-solusi ini dapat membantu memastikan bahwa Freeport-McMoRan Inc. memberikan manfaat yang lebih besar bagi Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
Berikut adalah beberapa detail tambahan tentang masing-masing solusi:
* Membeli saham Freeport-McMoRan Inc. dapat memberikan pemerintah Indonesia kontrol penuh atas perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan kepentingan Indonesia.
* Memberikan insentif kepada Freeport-McMoRan Inc. dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan peran lokal dalam perusahaan, yang akan memberikan manfaat bagi ekonomi dan masyarakat Papua.
* Bekerja sama dengan Freeport-McMoRan Inc. untuk mengembangkan program tanggung jawab sosial perusahaan dapat memastikan bahwa perusahaan memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua.
Solusi-solusi ini dapat membantu mengatasi masalah Freeport yang dikelola oleh orang asing dan memastikan bahwa perusahaan memberikan manfaat yang lebih besar bagi Indonesia.