Mamanosz
Kelas: ix sejarah kabinet wilopo, era demokrasi parlementer
Pada masa Era Demokrasi Parlementer yang berlangsung antara 20 Desember 1949 sampai 10 Juli 1959 setidaknya ada 7 Kabinet yg dibentuk dengan 6 Perdana Menteri, antara lain Kabinet (1) Kabinet Natsir, (2) Kabinet Sukirman-Suwirjo, (3) Kabinet Wilopo, (4) Kabinet Ali Sastroamidjojo I, (5) Kabinet Baharuddin Harahap, (6) Kabinet Ali Sastroamidjojo II dan (7) Kabinet Juanda. Kegalauan atas sistem pemerintahan Indonesia tsb akhirnya usai setelah Soekarno menerbitkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Kabinet ketiga yang berlangsung antara 3 April 19952-30 Juli 1953 dikenal sebagai kabinet Wilopo karena dalam hal ini Wilopo menjabat sebagai Perdana Menteri.
Seperti 2 kabinet sebelumnya, kabinet ini harus kandas dikarenakan pada masa tsb merebaknya gerakan separatis yang bersifat kedaerahan dan tentunya menciptakan gangguan dalam stabilitas politik dan pemerintahan. Puncaknya, pada saat kabinet ini hendak menyelasaikan sengketa tanah dari perusahaan asing di Sumatra Utara, rupanya kebijakan dari kabinet tersebut mendapatkan pertentangan dari pihak oposisi di DPR sehingga pada 2 Juni 1953 kabinet ini diagnati dengan Kabinet Ali Sastroamidjojo I.
sejarah
kabinet wilopo, era demokrasi parlementer
Pada masa Era Demokrasi Parlementer yang berlangsung antara 20 Desember 1949 sampai 10 Juli 1959 setidaknya ada 7 Kabinet yg dibentuk dengan 6 Perdana Menteri, antara lain Kabinet (1) Kabinet Natsir, (2) Kabinet Sukirman-Suwirjo, (3) Kabinet Wilopo, (4) Kabinet Ali Sastroamidjojo I, (5) Kabinet Baharuddin Harahap, (6) Kabinet Ali Sastroamidjojo II dan (7) Kabinet Juanda. Kegalauan atas sistem pemerintahan Indonesia tsb akhirnya usai setelah Soekarno menerbitkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Kabinet ketiga yang berlangsung antara 3 April 19952-30 Juli 1953 dikenal sebagai kabinet Wilopo karena dalam hal ini Wilopo menjabat sebagai Perdana Menteri.
Seperti 2 kabinet sebelumnya, kabinet ini harus kandas dikarenakan pada masa tsb merebaknya gerakan separatis yang bersifat kedaerahan dan tentunya menciptakan gangguan dalam stabilitas politik dan pemerintahan. Puncaknya, pada saat kabinet ini hendak menyelasaikan sengketa tanah dari perusahaan asing di Sumatra Utara, rupanya kebijakan dari kabinet tersebut mendapatkan pertentangan dari pihak oposisi di DPR sehingga pada 2 Juni 1953 kabinet ini diagnati dengan Kabinet Ali Sastroamidjojo I.