Question

Pada setiap negara dengan setiap jenis sistem pemerintahan Parpol memiliki peranan penting. Dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa seorang individu saja mempunyai pengaruh kecil terhadap organ-organ legislatif dan eksekutif sehingga untuk mendapatkan pengaruh maka individu harus bersatu dengan individu-individu lain yang menganut pandangan politik yang sama sehingga terbentuk partai politik. 
1. Bagaimanakah prosedur pendirian Parpol hingga dapat bertindak sebagai badan hukum. 
2.Berikan analisis anda, dalam hal apa partai politik dapat dibubarkan.

mhon bantuannya​

Answer 1

Jawaban:

1. Proses pendirian partai politik hingga dapat bertindak sebagai badan hukum dapat bervariasi tergantung pada peraturan dan hukum yang berlaku di setiap negara. Namun, secara umum, prosedur pendirian partai politik melibatkan langkah-langkah berikut:

a. Pembentukan dan pendaftaran: Sejumlah individu yang memiliki pandangan politik yang sama berkumpul dan membentuk sebuah organisasi politik. Mereka kemudian mengajukan permohonan pendaftaran partai politik ke otoritas yang berwenang, seperti Kementerian Dalam Negeri atau lembaga yang serupa. Permohonan ini biasanya harus mencakup informasi tentang tujuan, struktur organisasi, anggota pendiri, dan aturan internal partai politik.

b. Verifikasi dan persyaratan: Otoritas yang berwenang akan memeriksa permohonan dan memastikan bahwa partai politik yang diajukan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan ini dapat meliputi jumlah anggota minimum, keberadaan struktur organisasi yang jelas, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

c. Pengesahan dan pemberian status badan hukum: Jika permohonan diterima dan partai politik memenuhi persyaratan, otoritas yang berwenang akan memberikan pengesahan dan memberikan status badan hukum kepada partai politik. Dengan status badan hukum, partai politik dapat secara resmi beroperasi, mengumpulkan dana, mengikuti pemilihan, dan melakukan kegiatan politik lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Partai politik dapat dibubarkan dalam beberapa situasi, tergantung pada hukum dan peraturan yang berlaku di setiap negara. Beberapa alasan umum yang dapat menyebabkan pembubaran partai politik meliputi:

a. Pelanggaran hukum: Jika partai politik terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum, seperti korupsi, kekerasan politik, atau pelanggaran hak asasi manusia, pemerintah atau otoritas yang berwenang dapat mengambil tindakan untuk membubarkan partai politik tersebut.

b. Aktivitas subversif: Jika partai politik terlibat dalam aktivitas yang dianggap subversif atau mengancam keamanan negara, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk membubarkan partai politik tersebut.

c. Kegagalan memenuhi persyaratan hukum: Jika partai politik tidak memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan, seperti tidak melaporkan keuangan secara transparan atau tidak mematuhi aturan pemilihan, pemerintah atau otoritas yang berwenang dapat mengambil tindakan untuk membubarkan partai politik tersebut.

Pembubaran partai politik biasanya melibatkan proses hukum yang melibatkan pengadilan atau lembaga yang serupa, dan keputusan akhir biasanya diambil oleh otoritas yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku.