Pada masa demokrasi terpimpin, soekarno menetapkan manipol USDEK sebagai haluan negara. apa arti dar.... Question from @Jessicaangelinp7ot3e

Jessicaangelinp7ot3e @Jessicaangelinp7ot3e

June 2020 1 53 Report

Pada masa demokrasi terpimpin, soekarno menetapkan manipol USDEK sebagai haluan negara. apa arti dari manipol usdek dan bagaimana cara indoktrinasi ideologi manipol

Naaufizams

Verified answer

Manipol USDEK adalah Manifesto Politik/ Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai haluan negara Republik Indonesia dan harus dijunjung tinggi, dipupuk dan dijalankan oleh semua bangsa Indonesia.

Indoktrinasi ideologi manipol adalah dengan langkah retooling dan nation and character building. Bagi Sukarno, retooling harus dilaksanakan di berbagai bidang-bidang eksekutif, legislative, yudikatif, pertahanan negara, alat-alat produksim dan organisasi-organisasi masyarakat. Dalam realisasinya, retooling benar benar terjai seperti yang diungkapkan Sukarno. Reetooling terjadi di Jaksa Agung, DPR, hingga ke partai politik. Lalu, setelah melakukan retoolonh, langkah Nation and Character Building diterapkan. Sukarno menerapkan langkah langkah tersebut dengan cara otoriter. Seringkali, langkah langkah retooling dilakukan secara paksa. Beberapa pelarangan terhadap organisasi yang dianggap menyimpang seperi sekte sekte keagaman berupa Rotary Club, Freemasons, dan Rusicrucians terjadi karena dianggap membahayakan negara. Kemudain, Sukarno juga menerapkan retooling ke partai politik berupa penyederhanaan partai dengan mencabut Maklumat X tentang Pembentukan partai partai dan menggantinya dengan Penpres No. 1/1959.

Pembahasan

Dalam penerapan indoktrinasi Manipol-USDEK di bidang pers, Sukarno memberikan mandat kepada Roeslan Abdulgani Upaya mempengaruhi pers terjadi melalui pengaturan pers melalui Penpres NO. 6 Thn. 1963 tentang pembinaan pers harus memberikan berita-berita yang konstruktif. Segala hal mengenal izin penerbitan harus dimiliki Oleh Surat kabar dan majalah dan semua izinnya harus ada dalam aturan Menteri Penerangan Penerbitan Surat kabar dan majalah wajib mendukung pemberitaan mengenai Manipol-USDEK yang konstruktif dengan bersifat mendukung Manipol-USDEK Para penerbit surat kabar yang ingin memperoleh izin terbit harus menjadi anggota SPS-OPS pers Bagi yang tidak menjadi anggota SPS-OPS Pers/ melanggar ketentuan yang berlaku, izin terbit akan dicabut. Berita-berila dari media massa nasional yang sifatnya berseberangan dengan kepentingan pemerintah dilarang terbit. Kebijakan tersebut akan memrrrlancar kepentingan negara sehingga enyuburkan kebijakan-kebijakan dari Manipol-USDEK. Namun, kritik tetap terjadi. Dalam Surat kabar Suluh Indonesia, dijelaskan mengenai hambatan-hambatan tersebut berupa ketidakseimbangan mengenai hak menerbitkan surat kabar yang hanya bisa dikeluarkan jika memiliki afiliasi pada organ-organ politik.

Indoktrinasi Manipol•USDEK menjadi Suatu hal yang penting dalam pelaksanaan kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin. Indoktrinasi ManipoI-USDEK mampu melagitimasikan kekuasaan Sukarno sebagai pemimpin besar, sekaligus juga digunakan untuk mempengaruhi rakyat agar tunduk kepada pemerintah. Melalui indoktrinasi tersebut, Sukarno. Juga memiliki kesempatan untuk mengejawentahkan hasil pemikirannya mengenai Indonesia yang ia inginkan. Impiannya mengnenai Indonesia yang bersih dari penjaJahan, baik secara fisik ataupun nonfisik, dan juga bersatunya golongan agama, komunis, dan nasionalis sangat dicita- citakan. Akan tetapi, Sukarno tidak berhasil melaksanakan impiannya. Indoktrinasi Manipol- USDEK gagal terlaksana karena pecahnya golongan komunis dan agama.

Langkah-langkah indoktrinasi berupa retooling dan nation & character bullding menjadi gerakan strategis hagi pelaksanaan indoktrinasi. Langkah-langkah indoktrinasi tersebut sekaligus Juga menjadi propaganda yang mampu "mengambil hati rakyat" sebagai legitimasi dari indoktnnasi dan be:sarnya kekuasaan Sukarno. Di balik langkah•langkah tersebut, otoritarianisme tetap menjadi kendali utama bagi pemerintah untuk memperkuat kekuasaan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan politik yang penuh dengan nuansa "revolusi" mampu membuat rakyat membentuk kekuatan pengendali jika terjadi penyimpangan dari jalannya "revolusi". Dengan demikian, demokrasi terpimpin memiliki keunikan di mana pemerintah dan rakyat memeliki kekuatan masing-masing sebagai penyeimbang kekuatan.

Semoga jawaban ini dapat membantumu ya..

Ayo kuasai materi pembelajaran lainnya melalui link di bawah ini!