Question

Negara Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan. Berilah ilustrasi contoh yang membenarkan teori tersebut dengan mengkiatkan hubungan antar lembaga tinggi negara?​

Answer 1

Verified answer

Jawaban:

Contoh ilustrasi yang membenarkan teori pembagian kekuasaan di Indonesia adalah pembagian kekuasaan di Indonesia terlihat pada hubungan antara Presiden dan DPR, di mana keduanya memiliki kekuasaan yang terpisah namun saling berhubungan dan berkolaborasi dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk negara

Answer 2

Jawaban:

Sistem pembagian kekuasaan (separation of powers) adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan pemerintah dibagi menjadi tiga cabang yang saling independen: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan yang tidak sama dengan teori pemisahan kekuasaan. Di Indonesia, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif memang dibagi-bagikan, tetapi tidak sepenuhnya independen. Beberapa lembaga tinggi negara memiliki ketergantungan dan keterkaitan antara satu sama lain. Berikut ini adalah ilustrasi contoh yang membenarkan teori tersebut dengan mengkaitkan hubungan antar lembaga tinggi negara di Indonesia:

• Presiden dan DPR

Presiden Indonesia merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan negara. Sedangkan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah lembaga legislatif yang bertugas membuat undang-undang. Meskipun kedua lembaga ini memiliki fungsi yang berbeda, mereka saling ketergantungan. Presiden membutuhkan persetujuan DPR untuk menyetujui anggaran negara dan kebijakan-kebijakan penting lainnya.

• Mahkamah Konstitusi dan DPR

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yudikatif di Indonesia yang bertugas mengawasi konstitusionalitas hukum dan kebijakan. DPR memiliki hak untuk memilih hakim Mahkamah Konstitusi, yang berarti bahwa mereka memiliki pengaruh pada bagaimana MK menjalankan fungsinya.

• Mahkamah Agung dan Kepolisian

Mahkamah Agung adalah lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia. Kepolisian, di sisi lain, adalah bagian dari cabang eksekutif dan bertanggung jawab atas menjaga ketertiban umum dan menegakkan hukum. Kedua lembaga ini saling terkait karena Mahkamah Agung sering harus menangani kasus-kasus yang melibatkan kepolisian dan memutuskan apakah tindakan kepolisian tersebut sah atau tidak.

Dari contoh-contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian kekuasaan di Indonesia tidak sepenuhnya mengikuti teori pemisahan kekuasaan yang sempurna. Ada ketergantungan dan keterkaitan antara lembaga-lembaga tinggi negara yang membuat mereka saling mempengaruhi dan bekerja sama untuk menjalankan pemerintahan yang efektif.