Question

Lembaga eksekutif adalah lembaga negara yang menjalankan negara berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini, diwujudkan dengan...

a. dipilihnya Dewan Perwakilan Daerah melalui mekanisme pemilihan umum

b. dipilihnya Dewan Perwakilan Rakyat melalui mekanisme pemilihan umum

c. adanya Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih melalui Pemilu, beserta kabinetnya

d. adanya lembaga kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi​

Answer 1

Jawaban:DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan pengajuan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, DPD juga memberikan pertimbangan terhadap undang-undang yang diajukan oleh DPR. Pertimbangan DPD bersifat mengikat dan harus dipertimbangkan oleh DPR dalam proses pembahasan undang-undang.

Answer 2

Verified answer

Dalam menjalankan negara berdasarkan undang-undang, diwujudkan dengan opsi c. adanya Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih melalui Pemilu, beserta kabinetnya.

Penjelasan:

- Opsi a. dipilihnya Dewan Perwakilan Daerah melalui mekanisme pemilihan umum merujuk pada lembaga legislatif yang mewakili daerah. Namun, lembaga ini tidak secara langsung menjalankan negara berdasarkan undang-undang.

- Opsi b. dipilihnya Dewan Perwakilan Rakyat melalui mekanisme pemilihan umum juga mengacu pada lembaga legislatif yang mewakili rakyat. Namun, peran utama lembaga ini adalah membuat dan mengesahkan undang-undang, bukan menjalankan negara berdasarkan undang-undang.

- Opsi d. mencakup lembaga kehakiman seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun, lembaga kehakiman bertanggung jawab untuk menjaga keadilan dan menafsirkan undang-undang, bukan menjalankan negara secara langsung.

Opsi c. menyebutkan keberadaan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih melalui Pemilu, beserta kabinetnya. Presiden dan Wakil Presiden memiliki peran sebagai kepala pemerintahan dan kekuasaan eksekutif. Mereka bertanggung jawab untuk menjalankan negara berdasarkan undang-undang dan menjalankan kebijakan negara. Kabinet, yang dipilih oleh Presiden, membantu dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan negara.