Kelemahan terbesar pelaksanaan sistem Pancasila dalam pemerintahan pada masa Orde Baru adalah C, yaitu tumbuh suburnya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
Penjelasan:
Pada masa Orde Baru, praktik KKN menjadi sangat merajalela di berbagai tingkatan pemerintahan. Korupsi, yaitu penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi, kolusi, yaitu persekongkolan antara pejabat pemerintah dengan pihak-pihak lain untuk kepentingan pribadi atau kelompok, dan nepotisme, yaitu pemberian keuntungan atau kesempatan kepada keluarga atau orang-orang terdekat, telah merasuki berbagai sektor pemerintahan, termasuk pengadaan proyek, penyaluran dana publik, dan penempatan jabatan.
Praktik KKN ini memiliki dampak negatif yang signifikan pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, pembangunan tidak berjalan efektif dan merata, sementara masyarakat tidak dapat menikmati manfaat yang seharusnya mereka terima.
Selain itu, praktik KKN juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi. Keberadaan korupsi dan kolusi dalam izin usaha menghambat kemudahan berusaha dan menciptakan ketidakpastian bagi para pelaku usaha. Hal ini dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Meskipun ada beberapa upaya untuk melawan korupsi dan praktik KKN pada masa Orde Baru, namun tingkat korupsi dan praktik KKN tetap tinggi dan menjadi salah satu faktor yang menghambat kemajuan dan keadilan dalam pemerintahan pada masa tersebut.
C. Tumbuh suburnya praktik KKN
Verified answer
Jawaban:
Kelemahan terbesar pelaksanaan sistem Pancasila dalam pemerintahan pada masa Orde Baru adalah C, yaitu tumbuh suburnya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
Penjelasan:
Pada masa Orde Baru, praktik KKN menjadi sangat merajalela di berbagai tingkatan pemerintahan. Korupsi, yaitu penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi, kolusi, yaitu persekongkolan antara pejabat pemerintah dengan pihak-pihak lain untuk kepentingan pribadi atau kelompok, dan nepotisme, yaitu pemberian keuntungan atau kesempatan kepada keluarga atau orang-orang terdekat, telah merasuki berbagai sektor pemerintahan, termasuk pengadaan proyek, penyaluran dana publik, dan penempatan jabatan.
Praktik KKN ini memiliki dampak negatif yang signifikan pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, pembangunan tidak berjalan efektif dan merata, sementara masyarakat tidak dapat menikmati manfaat yang seharusnya mereka terima.
Selain itu, praktik KKN juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi. Keberadaan korupsi dan kolusi dalam izin usaha menghambat kemudahan berusaha dan menciptakan ketidakpastian bagi para pelaku usaha. Hal ini dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Meskipun ada beberapa upaya untuk melawan korupsi dan praktik KKN pada masa Orde Baru, namun tingkat korupsi dan praktik KKN tetap tinggi dan menjadi salah satu faktor yang menghambat kemajuan dan keadilan dalam pemerintahan pada masa tersebut.