Kebijakan pada masa liberal sering disebut dengan kebijakan politik pintu terbuka karena....
A.Pemerintah kolonial membuka pendidikan bagi bangsa pribumi B.Pemerintah kolonial memberi kesempatan bagi investor untuk menanamkan modal C.Sektor perekonomian dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah pusat D.Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang mendukung pergerakan nasional E.Pemerintah kolonial Belanda berusaha menyejahterakan rakyat
Kebijakan pada masa liberal sering disebut dengan kebijakan politik pintu terbuka karena pemerintah kolonial memberi kesempatan bagi investor untuk menanamkan modal. Jawaban yang tepat adalah B.
Kebijakan politik pintu terbuka merupakan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia pada masa liberal (tahun 1870-1910). Kebijakan ini bertujuan untuk membuka pasar Indonesia bagi modal asing, terutama modal dari Belanda. Kebijakan ini meliberalisasi sektor ekonomi dan memungkinkan investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia dengan bebas.
Kebijakan politik pintu terbuka tidak berkaitan dengan poin A, D, dan E. Meskipun pada masa liberal juga terjadi pembukaan akses pendidikan untuk bangsa pribumi, hal ini tidak termasuk dalam konsep politik pintu terbuka.
Verified answer
Jawaban yang benar adalah B.Pemerintah kolonial memberi kesempatan bagi investor untuk menanamkan modal
Kebijakan pada masa liberal sering disebut dengan kebijakan politik pintu terbuka karena pemerintah kolonial memberi kesempatan bagi investor untuk menanamkan modal. Jawaban yang tepat adalah B.
Kebijakan politik pintu terbuka merupakan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia pada masa liberal (tahun 1870-1910). Kebijakan ini bertujuan untuk membuka pasar Indonesia bagi modal asing, terutama modal dari Belanda. Kebijakan ini meliberalisasi sektor ekonomi dan memungkinkan investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia dengan bebas.
Kebijakan politik pintu terbuka tidak berkaitan dengan poin A, D, dan E. Meskipun pada masa liberal juga terjadi pembukaan akses pendidikan untuk bangsa pribumi, hal ini tidak termasuk dalam konsep politik pintu terbuka.