Kebijakan apa saja yang diberlakukan saat masa pemerintahan daendles di indonesia???
mrs123
Kebijakan-kebijakan antara lain : 1. Bidang Pertahanan a. Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan kurang lebih 1.000 kilometer yang diselesaikan dalam waktu 1 tahun dengan kerja paksa/rodi di setiap 7 kilometer dibangun pos jaga. b. Membangun benteng di beberapa kota dan pusat pertahananya di Kalijati Bandung 2. Bidang Keuangan a. Mengeluarkan mata uang kertas b. Menjual tanah produktif milik rakyat kepada swasta sehingga muncul tanah swasta (partikelir) yang banyak dimiliki orang Cina, Arab, Belanda. 3. Bidang Pemerintahan a. Membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah yang masing-masing dikepalai seorang kepala daerah b. Memindahkan pusat pemerintahan dari Sunda Kelapa ke Welterreden (sekarang gedung Mahkamah Agung di Jakarta) 4. Bidang Sosial a. Membiarkan praktir perbudakan b. Mewajibkan rodi bagi rakyat pribummi Di dalam menjalankan pemerintahan, Daendels bersikap sangat keras dan kejam. Akhirnya tahun 1811, Daendels dipanggil kembali ke negeri Belanda.
sigit30
KEBIJAKAN DAENDELS Dalam upaya mempertahankan Pulau Jawa, Daendels melakukan hal-hal berikut. 1. Membangun ketentaraan, pendirian tangsi-tangsi/ benteng, pabrik mesiu/senjata di Semarang dan Surabaya serta rumah sakit tentara. 2. Membuat jalan pos dari Anyer sampai Panarukan dengan panjang sekitar 1.000 km. 3. Membangun pelabuhan di Anyer dan Ujung Kulon untuk kepentingan perang. 4. Memberlakukan kerja rodi atau kerja paksa untuk membangun pangkalan tentara. 5. Berikut ini kebijakan-kebijakan yang diberlakukan Daendels terhadap kehidupan rakyat. 6. Semua pegawai pemerintah menerima gaji tetap dan mereka dilarang melakukan kegiatan perdagangan. 7. Melarang penyewaan desa, kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan sarang burung. 8. Melaksanakan contingenten yaitu pajak dengan penyerahan hasil bumi. 9. Menetapkan verplichte leverantie, kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan. 10. Menerapkan sistem kerja paksa (rodi) dan membangun ketentaraan dengan melatih orangorang pribumi. 11. Membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan sebagai dasar pertimbangan pertahanan. 12. Membangun pelabuhan-pelabuhan dan membuat kapal perang berukuran kecil. 13. Melakukan penjualan tanah rakyat kepada pihak swasta (asing). 14. Mewajibkan Prianger stelsel, yaitu kewajiban rakyat Priangan untuk menanam kopi. ( Drs.Rusmandi Parsage:2004) Dalam melaksanakan pemerintahannya di Indonesia, Daendels memberantas sistem feodal yang sangat diperkuat VOC. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, hak-hak bupati mulai dibatasi terutama yang menyangkut penguasaan tanah dan pemakaian tenaga rakyat. Selama memerintah, Daendels dikenal sebagai gubernur jenderal yang “bertangan besi”. Ia memerintah dengan menerapkan disiplin tinggi, keras, dan kejam. Bagi rakyat atau penguasa lokal yang ketahuan membangkang, Daendels tidak segan-segan memberi hukuman. Hal ini dapat dibuktikan saat Daendels menjalankan kerja rodi untuk membangun jalan raya Anyer – Panarukan sepanjang 1.000 km. Dalam pembangunan tersebut, rakyat dipaksa kerja keras tanpa diberi upah atau makanan, dan apabila rakyat ketahuan melarikan diri akan ditangkap dan disiksa. Rakyat sangat menderita.
Dalam upaya mempertahankan Pulau Jawa, Daendels melakukan hal-hal berikut.
1. Membangun ketentaraan, pendirian tangsi-tangsi/ benteng, pabrik mesiu/senjata di Semarang dan Surabaya serta rumah sakit tentara.
2. Membuat jalan pos dari Anyer sampai Panarukan dengan panjang sekitar 1.000 km.
3. Membangun pelabuhan di Anyer dan Ujung Kulon untuk kepentingan perang.
4. Memberlakukan kerja rodi atau kerja paksa untuk membangun pangkalan tentara.
5. Berikut ini kebijakan-kebijakan yang diberlakukan Daendels terhadap kehidupan rakyat.
6. Semua pegawai pemerintah menerima gaji tetap dan mereka dilarang melakukan kegiatan perdagangan.
7. Melarang penyewaan desa, kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan sarang burung.
8. Melaksanakan contingenten yaitu pajak dengan penyerahan hasil bumi.
9. Menetapkan verplichte leverantie, kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan.
10. Menerapkan sistem kerja paksa (rodi) dan membangun ketentaraan dengan melatih orangorang pribumi.
11. Membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan sebagai dasar pertimbangan pertahanan.
12. Membangun pelabuhan-pelabuhan dan membuat kapal perang berukuran kecil.
13. Melakukan penjualan tanah rakyat kepada pihak swasta (asing).
14. Mewajibkan Prianger stelsel, yaitu kewajiban rakyat Priangan untuk menanam kopi.
( Drs.Rusmandi Parsage:2004)
Dalam melaksanakan pemerintahannya di Indonesia, Daendels memberantas sistem feodal yang sangat diperkuat VOC. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, hak-hak bupati mulai dibatasi terutama yang menyangkut penguasaan tanah dan pemakaian tenaga rakyat.
Selama memerintah, Daendels dikenal sebagai gubernur jenderal yang “bertangan besi”. Ia memerintah dengan menerapkan disiplin tinggi, keras, dan kejam. Bagi rakyat atau penguasa lokal yang ketahuan membangkang, Daendels tidak segan-segan memberi hukuman. Hal ini dapat dibuktikan saat Daendels menjalankan kerja rodi untuk membangun jalan raya Anyer – Panarukan sepanjang 1.000 km. Dalam pembangunan tersebut, rakyat dipaksa kerja keras tanpa diberi upah atau makanan, dan apabila rakyat ketahuan melarikan diri akan ditangkap dan disiksa. Rakyat sangat menderita.