annasazwar13
Menangkap dan menindak tegas pelaku pelanggaran HAM
3 votes Thanks 8
theresiaecha8
Yaitu dengan cara 1. Pembentukan komnas ham. komnas ham dibentuk pada tanggal 7 juni 93 melalui kepres nomor 50 tahun 1993 . keberadaan komnas ham selajutnya diatur dlam UUD no 39 tahun 1999 tentang Ham pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas ham merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian penilitian penyuluhan dan pemantauan mediasi ham. 2.Pembentukan Instrumen Ham instrumen ham merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan ham. instrumen ham ini biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga" penegak ham. Seperti komnas ham dan pengadilan ham. instrumen ham berupa peraturan perundang-undangan di bentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan ham. 3. Pembntukan Pengadilan Ham pengadilan ham dibentuk berdasarkan UU RI No 26 tahun 2000. Pengadilan ham adalah pengadilan khusus terdapat pelanggaran ham berat yang di hrapkan dapat melindungi hak asasi manusia bai perorangan maupun masyarakat dalam menjadi dasar dalam penegakan, kepasian hukum keadilan dan perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan ham brtugas dan berwewenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran ham yang berat. disamping itu berwewenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran ham yang dilakukan oleh WNI dan terjadi di luar batas teritoriar wilayah indonesia.
1. Pembentukan komnas ham.
komnas ham dibentuk pada tanggal 7 juni 93 melalui kepres nomor 50 tahun 1993 . keberadaan komnas ham selajutnya diatur dlam UUD no 39 tahun 1999 tentang Ham pasal 75 sampai dengan pasal 99.
Komnas ham merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian penilitian penyuluhan dan pemantauan mediasi ham.
2.Pembentukan Instrumen Ham
instrumen ham merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan ham. instrumen ham ini biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga" penegak ham. Seperti komnas ham dan pengadilan ham. instrumen ham berupa peraturan perundang-undangan di bentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan ham.
3. Pembntukan Pengadilan Ham
pengadilan ham dibentuk berdasarkan UU RI No 26 tahun 2000.
Pengadilan ham adalah pengadilan khusus terdapat pelanggaran ham berat yang di hrapkan dapat melindungi hak asasi manusia bai perorangan maupun masyarakat dalam menjadi dasar dalam penegakan, kepasian hukum keadilan dan perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat.
Pengadilan ham brtugas dan berwewenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran ham yang berat. disamping itu berwewenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran ham yang dilakukan oleh WNI dan terjadi di luar batas teritoriar wilayah indonesia.