Question

Jelaskan tonggak konstitusional orde baru ??

Answer 1

1. Latar belakang dan proses lahirnya Orde Baru
Kelahiran pemerintahan orde baru dapat diurutkan dalam rentetan peristiwa politik di Indonesia pada akhir kekuasaan orde lama yaitu setelah terjadinya drama berdarah G 30 S/PKI. Akibat peristiwa tersebut menimbulkan reaksi dari berbagai pihak yang masih loyal dan setia pada Pancasila dan UUD 1945.
Gelombang aksi dari mahasiswa, pelajar, organisasi profesi dan organisasi masa yang lain menuntut pemerintah untuk segera mengatasi kemelut yang terjadi, mereka bersatu membentuk Front Pancasila. Pada saat sidang Kabinet Dwikora sedang berlangsung tanggal 11 Maret1966, Presiden Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada Waperdam II Dr. J. Leimena.
Selanjutnya Presiden dan dua Waperdam yang lain menuju istana Bogor. Setelah sidang selesai tiga perwira TNI AD yaitu Basuki Rahmat, M. Yusuf dan Amir Mahmud menemui Letjen Soehjarto untuk minta izin menghadap Presiden Soekarno.
Setelah berhasil menghadap Presiden Soekarno, para perwira tersebut menyampaikan pesan dari Soeharto yang pada intinya siap untuk menyelesaikan masalah dan kemelut politik dan memulihkan keamanan dan ketertiban. Hingga akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah kepada Pangad dan Pangkopkamtib yang disebut dengan istilah Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966)
Dan dengan turunnya Supersemar tersebut dianggap sebagai tonggak awal Orde Baru yang bertekat untuk meletakkan kembali landasan konstitusional dan kewibawaan pemerintah.

2. Pengertian Orde Baru
Orde baru adalah suatu tatanan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diletakkan pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
3. Perjuangan Orde Baru
Sebagai pengemban Supersemar maka Pangkopkamtip / Pangkostrad segera melakukan tindakan tegas antara lain.
a. Membubarkan PKI dan ormas-ormasnya 12 Maret 1966.
b. Membersihkan kabinet dan mengadili mereka - mereka yang terlibat dalam G 30 S/ PKI pada tanggal 18 Maret 1966.
c. Membentuk Kabinet Ampera sesuai dengan Tap. MPRS No. XIII/MPRS/1966.
Tugas Kabinet Ampera (Dwi Dharma)
1. Mengusahakan stabilitas politik.
2. Mengusahakan stabilitas ekonomi
Program kerja Kabinet Ampera (Catur Karya) :
1. Perbaikan ekonomi rakyat
2. Melaksanakan pemilu yang berazaskan luber
3. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif untuk menunjang kepentingan nasional
4. Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme
Pada tanggal 27 Maret 1966 MPRS mengangkat Letjen Suharto sebagai Presiden berdasar ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1966. Segeralah dibentuk kabinet baru dengan nama Kabinet Pembangunan I yang dilantik tanggal 10 Juni 1968.
Dalam rangka menegakkan stabilitas nasional, maka pemerintah orde baru melakukan beberapa usaha antara lain :
a. menciptakan stabilitas politik
b. menciptakan stabilitas ekonomi
c. melaksanakan pembangunan nasional
d. penataan pelaksanaan politik luar negeri
Melalui pembangunan nasional yang dilaksanakan secara bertahap maka banyak kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia.
4. Akhir Pemerintahan Orde Baru
Pemerintahan orde baru dalam melaksanakan pembangunan ekonomi sebenarnya cukup berhasil. Namun keberhasilan itu ternyata tidak diimbangi dengan pembangunan mental para pelaksana pemerintahan, aparat keamanan maupun pelaku ekonomi. Sebagai klimaknya pada pertengahan tahun 1997. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sudah membudaya bagi penguasa, aparat dan pengusaha. Sorry kalo kepanjangan