a. Tantangan dalam Penerapan Pancasila (1966-1998):
1. Ketegangan politik: Periode 1966-1998 diwarnai oleh ketegangan politik yang tinggi, terutama pada masa Orde Baru. Pancasila sering digunakan sebagai alat politik untuk membenarkan kekuasaan dan menindas oposisi politik.
2. Otoritarianisme: Pada masa Orde Baru, penerapan Pancasila cenderung otoriter dan tidak memperhatikan kebebasan individu. Pemerintah menggunakan Pancasila untuk mengendalikan media massa, organisasi masyarakat sipil, dan hak asasi manusia.
3. Pembatasan kebebasan beragama: Meskipun Pancasila mengakui kebebasan beragama, pada periode tersebut terjadi pembatasan terhadap kebebasan beragama, khususnya bagi kelompok minoritas.
4. Kekerasan politik: Tantangan lain adalah kekerasan politik yang terjadi pada masa itu, seperti pemberontakan dan konflik separatisme. Pancasila tidak berhasil mengatasi konflik ini secara efektif.
5. Korupsi dan nepotisme: Korupsi dan nepotisme menjadi tantangan besar dalam penerapan Pancasila pada periode ini. Sistem pemerintahan yang korup dan tidak transparan menyebabkan ketidakadilan sosial dan ekonomi.
b. Tantangan dalam Penerapan Pancasila (1998-sekarang):
1. Pluralisme dan multikulturalisme: Tantangan terbesar dalam penerapan Pancasila saat ini adalah menangani beragamnya keberagaman budaya, agama, dan suku di Indonesia. Pancasila harus diaplikasikan dengan memperhatikan hak-hak minoritas dan menjaga harmoni antar kelompok.
2. Radikalisme dan ekstremisme: Munculnya kelompok-kelompok radikal dan ekstremis menantang penerapan Pancasila. Pancasila harus digunakan sebagai landasan untuk menegakkan nilai-nilai toleransi, perdamaian, dan keadilan.
3. Korupsi dan tata kelola pemerintahan: Masalah korupsi dan tata kelola pemerintahan yang buruk masih menjadi tantangan serius dalam penerapan Pancasila. Pemerintah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Ketimpangan sosial dan ekonomi: Ketimpangan sosial dan ekonomi yang tinggi menjadi tantangan dalam penerapan Pancasila saat ini. Pancasila harus menjadi landasan untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan merata.
5. Pendidikan dan pemahaman masyarakat: Tantangan lainnya adalah meningkatkan pemahaman dan pendidikan masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila. Diperlukan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang Pancasila di kalangan masyarakat.
Jawaban:
a. periode 1966-1998:terjadi pemberontakan untuk mengantikan pancasila dan kekuasaan ada ditangan pemerintah
b. periode 1998-sekarang:kehidupan serba bebas dan menurunnya moral dan akhlak
Penjelasan:
Semoga membantu
Verified answer
Jawaban:
a. Tantangan dalam Penerapan Pancasila (1966-1998):
1. Ketegangan politik: Periode 1966-1998 diwarnai oleh ketegangan politik yang tinggi, terutama pada masa Orde Baru. Pancasila sering digunakan sebagai alat politik untuk membenarkan kekuasaan dan menindas oposisi politik.
2. Otoritarianisme: Pada masa Orde Baru, penerapan Pancasila cenderung otoriter dan tidak memperhatikan kebebasan individu. Pemerintah menggunakan Pancasila untuk mengendalikan media massa, organisasi masyarakat sipil, dan hak asasi manusia.
3. Pembatasan kebebasan beragama: Meskipun Pancasila mengakui kebebasan beragama, pada periode tersebut terjadi pembatasan terhadap kebebasan beragama, khususnya bagi kelompok minoritas.
4. Kekerasan politik: Tantangan lain adalah kekerasan politik yang terjadi pada masa itu, seperti pemberontakan dan konflik separatisme. Pancasila tidak berhasil mengatasi konflik ini secara efektif.
5. Korupsi dan nepotisme: Korupsi dan nepotisme menjadi tantangan besar dalam penerapan Pancasila pada periode ini. Sistem pemerintahan yang korup dan tidak transparan menyebabkan ketidakadilan sosial dan ekonomi.
b. Tantangan dalam Penerapan Pancasila (1998-sekarang):
1. Pluralisme dan multikulturalisme: Tantangan terbesar dalam penerapan Pancasila saat ini adalah menangani beragamnya keberagaman budaya, agama, dan suku di Indonesia. Pancasila harus diaplikasikan dengan memperhatikan hak-hak minoritas dan menjaga harmoni antar kelompok.
2. Radikalisme dan ekstremisme: Munculnya kelompok-kelompok radikal dan ekstremis menantang penerapan Pancasila. Pancasila harus digunakan sebagai landasan untuk menegakkan nilai-nilai toleransi, perdamaian, dan keadilan.
3. Korupsi dan tata kelola pemerintahan: Masalah korupsi dan tata kelola pemerintahan yang buruk masih menjadi tantangan serius dalam penerapan Pancasila. Pemerintah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Ketimpangan sosial dan ekonomi: Ketimpangan sosial dan ekonomi yang tinggi menjadi tantangan dalam penerapan Pancasila saat ini. Pancasila harus menjadi landasan untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan merata.
5. Pendidikan dan pemahaman masyarakat: Tantangan lainnya adalah meningkatkan pemahaman dan pendidikan masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila. Diperlukan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang Pancasila di kalangan masyarakat.