Secara de facto, awal kekuasaan orde baru dimulai sejak ditandatanganinya Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) oleh Presiden Soekarno yang dijadikan sebagai Soeharto sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban saat itu. Surat perintah itu kemudian diartikan sebagai proses transfer kekuasan oleh pemerintah orde baru kepada Soeharto.
Soeharto naik ke puncak kekuasaan sebagai Presiden Republik Indonesia secara resmi pada tahun 1968. Pergantian kekuasaan itu terjadi setelah Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto pada tanggal 20 Februari Tahun 1967 yang dikukuhkan pada Sidang Istimewa MPRS. melalui ketetapan No. XXXIII/MPRS/1967.
Soeharto diangkat sebagai Presiden berdasarkan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Sementara melalui Tap MPRS No XLIV/MPRS/1968 pada tanggal 27 Maret 1968. Ketika pertama sekali menjawabat sebagai Presiden Indonesia, Soeharto juga menjabat sebagai MENPANGAB. Ia kemudian membentuk kabinetnya yang bernama Kabinet Pembangunan.
Masa awal orde baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto dimulai mengambil tindakan atas tiga tuntutan rakyat, yakni:
1. Mengukuhkan Supersemar sebaga dasar membubarkan PKI dan Ormasnya pada sidang MPRS melalui Tap MPRS no. IV/MPRS/1966 dan tap MPRS no. IX/MPRS/1966.
2. Melarang paham atau ajaran Komunisme, Marxisme maupun Lenimisme di Indonesia melalui Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966.
3. Kemudian meluruskan kembali konstitusi negara yang berdasarkan Pancasila dan tertib hukum melalui Tap MPRS No. XX/MPRS/1966.
Pemerintahan orde baru dibawah pimpinan Presiden Soekarno kemudian dengan membentuk Tim Ahli Ekonomi Presiden sebagai penasehatnya dibidang ekonomi, yang terdiri atas: Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Moh Sadli, Soemitro Djojohadikusumo, Subroto, Emil Salim, Frans Seda, serta Radius Prawiro. Tindakan ini dilakukan untuk menata perekonomian Indonesia yang sebelumnya telah terpuruk oleh karena krisis kekuasaan yang melanda Indonesia.
Pada bidang politik dalam negeri, pemerintah orde baru juga melakukan penataan kembali percaturan politik Indonesia dengan menyusun ulang komposisi anggota DPR. Dalam susunan baru tersebut, keanggotaan DPR terdiri atas golongan karya (golkar) dan partai politik. Susunan baru tersebut ditujukan pemerintah untuk menghidupkan kehidupan berdemokrasi dengan yang ingin melibatkan masyarakat.
Setelah menyusun ulang keanggotaan DPR, pemerintah kemudian menata partai politik yang ada di Indonesia sehingga terbentuklah 3 kelompok partai di DPR, yakni pertama, kelompok demokrasi pembangunan oleh partai PNI, PARKINDO, Katolik, IPKI serta MURBA. Kedua adalah kelompok pembangunan oleh partai NU, PSII, PERTI, serta PARMUSI. Ketiga adalah, kelompok organisasi profesi yang melebur kedalam golongan karya (GOLKAR).
Dalam bidang politik luar negeri, pemerintah orde baru mengembalikan kembali system politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Kebijakan baru politik luar negeri Indonesia juga ditata ulang dengan menghentikan konfrontasi dengan negara tetangga yakni Malasyia dengan penandatanganan Jakarta Accord yang ditandatangani pada Tanggal 11 Agustus 1966. Kebijakan luar negeri Indonesia juga diperbaharui dengan membuat keputusan bahwa Indonesia kembali lagi menjadi anggota Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) pada tanggal 28 September 1966.
Dalam bidang pembangunan, pemerintahan orde baru kemudian mencanangkan program pemerintah yang bernama pembangunan lima tahun (PELITA). Rencana pembangunan oleh pemerintah orde baru sendiri didasarkan pada asa Trilogi Pembangunan, yakni:
1. Melakukan pembangunan yang merata sehingga tercipta rasa keadilan sosial pada seluruh masyarakat Indonesia.
2. Menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan membentuk tim ahli ekonomi pemerintah orde baru.
3. Menciptakan stabilitas keamanan nasional dengan sehat dan dinamis.
Mapel : Sejarah
Kelas : XII SMA
Kategori : Masa pemerintahan orde baru
Kata Kunci: Pemerintahan, orde baru, Soeharto
Secara de facto, awal kekuasaan orde baru dimulai sejak ditandatanganinya Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) oleh Presiden Soekarno yang dijadikan sebagai Soeharto sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban saat itu. Surat perintah itu kemudian diartikan sebagai proses transfer kekuasan oleh pemerintah orde baru kepada Soeharto.
Soeharto naik ke puncak kekuasaan sebagai Presiden Republik Indonesia secara resmi pada tahun 1968. Pergantian kekuasaan itu terjadi setelah Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto pada tanggal 20 Februari Tahun 1967 yang dikukuhkan pada Sidang Istimewa MPRS. melalui ketetapan No. XXXIII/MPRS/1967.
Soeharto diangkat sebagai Presiden berdasarkan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Sementara melalui Tap MPRS No XLIV/MPRS/1968 pada tanggal 27 Maret 1968. Ketika pertama sekali menjawabat sebagai Presiden Indonesia, Soeharto juga menjabat sebagai MENPANGAB. Ia kemudian membentuk kabinetnya yang bernama Kabinet Pembangunan.
Masa awal orde baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto dimulai mengambil tindakan atas tiga tuntutan rakyat, yakni:
1. Mengukuhkan Supersemar sebaga dasar membubarkan PKI dan Ormasnya pada sidang MPRS melalui Tap MPRS no. IV/MPRS/1966 dan tap MPRS no. IX/MPRS/1966.
2. Melarang paham atau ajaran Komunisme, Marxisme maupun Lenimisme di Indonesia melalui Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966.
3. Kemudian meluruskan kembali konstitusi negara yang berdasarkan Pancasila dan tertib hukum melalui Tap MPRS No. XX/MPRS/1966.
Pemerintahan orde baru dibawah pimpinan Presiden Soekarno kemudian dengan membentuk Tim Ahli Ekonomi Presiden sebagai penasehatnya dibidang ekonomi, yang terdiri atas: Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Moh Sadli, Soemitro Djojohadikusumo, Subroto, Emil Salim, Frans Seda, serta Radius Prawiro. Tindakan ini dilakukan untuk menata perekonomian Indonesia yang sebelumnya telah terpuruk oleh karena krisis kekuasaan yang melanda Indonesia.
Pada bidang politik dalam negeri, pemerintah orde baru juga melakukan penataan kembali percaturan politik Indonesia dengan menyusun ulang komposisi anggota DPR. Dalam susunan baru tersebut, keanggotaan DPR terdiri atas golongan karya (golkar) dan partai politik. Susunan baru tersebut ditujukan pemerintah untuk menghidupkan kehidupan berdemokrasi dengan yang ingin melibatkan masyarakat.
Setelah menyusun ulang keanggotaan DPR, pemerintah kemudian menata partai politik yang ada di Indonesia sehingga terbentuklah 3 kelompok partai di DPR, yakni pertama, kelompok demokrasi pembangunan oleh partai PNI, PARKINDO, Katolik, IPKI serta MURBA. Kedua adalah kelompok pembangunan oleh partai NU, PSII, PERTI, serta PARMUSI. Ketiga adalah, kelompok organisasi profesi yang melebur kedalam golongan karya (GOLKAR).
Dalam bidang politik luar negeri, pemerintah orde baru mengembalikan kembali system politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Kebijakan baru politik luar negeri Indonesia juga ditata ulang dengan menghentikan konfrontasi dengan negara tetangga yakni Malasyia dengan penandatanganan Jakarta Accord yang ditandatangani pada Tanggal 11 Agustus 1966. Kebijakan luar negeri Indonesia juga diperbaharui dengan membuat keputusan bahwa Indonesia kembali lagi menjadi anggota Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) pada tanggal 28 September 1966.
Dalam bidang pembangunan, pemerintahan orde baru kemudian mencanangkan program pemerintah yang bernama pembangunan lima tahun (PELITA). Rencana pembangunan oleh pemerintah orde baru sendiri didasarkan pada asa Trilogi Pembangunan, yakni:
1. Melakukan pembangunan yang merata sehingga tercipta rasa keadilan sosial pada seluruh masyarakat Indonesia.
2. Menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan membentuk tim ahli ekonomi pemerintah orde baru.
3. Menciptakan stabilitas keamanan nasional dengan sehat dan dinamis.