Jelaskan perbedaan antara 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban Mahkamah Konstitusi serta berikan alasan, kenapa Putuan MK dalam perkara memutus Pendapat DPR atas Dugaan Pelanggaran Hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden tidak serta langsung dilakukan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden melainkan masih memerlukan proses politik di Parlemen ?
Perbedaan antara 4 kewenangan dan 1 kewajiban Mahkamah Konstitusi (MK) serta alasan mengapa putusan MK dalam perkara memutus Pendapat DPR atas Dugaan Pelanggaran Hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden tidak langsung mengakibatkan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, melainkan masih memerlukan proses politik di Parlemen, adalah sebagai berikut:
1. Kewenangan MK:
a) Mengadili konstitusionalitas undang-undang: MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Jika MK menemukan bahwa sebuah undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, MK dapat membatalkan undang-undang tersebut.
b) Mengadili sengketa pemilihan umum: MK memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa yang terkait dengan pemilihan umum, seperti pemilihan presiden, pemilihan legislatif, atau pemilihan kepala daerah.
c) Mengadili perselisihan tentang kewenangan lembaga negara: MK memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan antara lembaga negara, seperti perselisihan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
d) Mengadili pembubaran partai politik: MK memiliki kewenangan untuk mengadili kasus pembubaran partai politik yang diajukan oleh pemerintah.
2. Kewajiban MK:
Kewajiban MK adalah menjaga, mengawasi, dan melindungi konstitusi. MK memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa undang-undang yang ada sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945.
Alasan mengapa putusan MK dalam perkara memutus Pendapat DPR atas Dugaan Pelanggaran Hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden tidak langsung mengakibatkan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, melainkan masih memerlukan proses politik di Parlemen, antara lain:
1. Asas pemisahan kekuasaan: Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden merupakan wewenang dari lembaga eksekutif dan legislatif. MK sebagai lembaga yudikatif memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah terjadi pelanggaran hukum, namun keputusan mengenai pemberhentian tetap menjadi wewenang lembaga eksekutif dan legislatif.
2. Proses politik: Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden melibatkan proses politik yang melibatkan kekuatan dan dukungan dari berbagai pihak. Proses ini melibatkan pembahasan, perundingan, dan pengambilan keputusan di Parlemen.
3. Kestabilan politik dan legitimasi: Proses politik di Parlemen memberikan kesempatan bagi berbagai kepentingan dan opini yang ada untuk didengar dan dipertimbangkan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas politik dan memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki legitimasi yang kuat.
Dengan demikian, meskipun MK memutus Pendapat DPR atas Dugaan Pelanggaran Hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden, pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden masih memerlukan proses politik di Parlemen untuk dilaksanakan, sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan menjaga stabilitas politik.