Question

Jelaskan penyelelewengan yang di lakukan belanda dalam aturan tanam paksa di indonesia

Answer 1

Peristiwa naiknya Gubernur Jenderal van den Bosch pada tanggal 16 Januari 1830 menggantikan Gubernur Jenderal van der Capellen menandai kebangkitan kekuasaan kaum konservatif di Parlemen Belanda. Pada pemerintahan baru ini, van den Bosch menerapkan aturan yang disebut dengan Cultuurstelsel (Cultivation System) yang berarti sistem tanam paksa yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami tanaman komoditi ekspor. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya dalam waktu yang relatif singkat. Sistem tanam paksa ini merupakan era paling eksploitatif dalam pemerintahan Hindia Belanda dimana sistem ini lebih keras dan kejam karena dalam prakteknya banyak sekali penyimpangan yang justru dilakukan oleh penguasa lokal akibat adanya Cultuur Procenten.        Sistem Tanam Paksa yang memaksa rakyat menanam tanaman tertentu sekaligus menjualnya dengan herga yang ditetapkan pemerintah Belanda ternyata menjadi aset penting karena mampu mencukupi dan menciptakan kemakmuran negeri Belanda, bahkan Bosch mendapat gelar Graaf dari pemerintahannya atas keberhasilannya di tahun 1839. Namun disisi lain hal ini mengakibatkan rakyat banyak yang menderita dan sengsara. Akhirnya pemerintah Belanda bereaksi dengan munculnya pertentangan antara golongan liberal dan humanis dan di tahun 1870 secara resmi sistem tanam paksa dihapus dengan munculnya Undang-Undang Land Reform (Agraria). Walaupun pada dasarnya sistem tanam paksa sangat menyengsarakan rakyat, ternyata memiliki hal positif diantaranya terbukanya lapangan pekerjaan, mengenal tanaman baru dan teknik penanamannya.

 Kata Kunci: Cultuurstelsel, Hindia Belanda, Tanam Paksa,

Answer 2

1.perjanjian tsb seharusnya dilakukan dgn sukarela,tetapi dlm pelaksanaannya dilakukan dgn cara paksa.
2.waktu utk bekerja utk tanaman yg di kehendaki belanda ,jauh melebihi waktu yg telah di tentukan.
3.tanah yg digunakan utk penanaman tetap saja dikenakan pajak sehingga tdk sesuai dgn perjanjian 
4.kelebihan hasil tdk dikembalikan kpd rakyat atau pemilik tanah,tetapi dipaksa utk dijual kpd pihak belanda dgn harga yg sangat murah