Question

Jelaskan nilai-nilai Pancasiia dari setiap sila dalam hal peneyelenggaraan pemerintahan
negara Republik Indonseia?​

Answer 1

Jawaban:

1.Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa.

-Menjamin penduduk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaan masing-masing.

-Tidak memaksa warga Negara untuk beragama tertentu, namun diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

-Melarang hidup Atheisme di Indonesia. Atheisme yaitu ajaran yang tidak mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa.

-Penyelenggaraan pemerintahan menjamin tumbuh dan berkembangnya kehidupan beragama, saling toleransi antarumat beragama.

-Negara memfasilitasi bagi tumbuh dan berkembangnya agama dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk setiap warga negara.

-Penyelenggaraan pemerintahan menjadi fasilisator atau mediator ketika terjadi konflik antar umat beragama.

2.Nilai Sila Kemanusian yang Adil dan Beradab

-Memahami manusia sebagai makluk Tuhan yang universal.

-Mengakui adanya martabat manusia.

-Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa.

-Memahami bahwa manusia memiliki daya cipta, rasa, dan karsa yang tidak sama dengan makhluk lain.

-Mewujudkan keadilan dan peradaban yang kuat.

-Penyelenggaraan pemerintahan memperlakukan dengan adil seluruh penduduk yang tinggal di wilayahnya.

3.Nilai Sila Persatuan Indonesia

Nasionalisme

-Cinta bangsa dan tanah air Indonesia yang merupakan bagian dari nasionalisme.

-Mengakui adanya Bhinneka Tunggal Ika

-Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

-Menghilangkan penonjolan kekuasaan dan kekuatan yang berdasarkan perbedaan keturunan, suku, dan warna kulit.

-Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan antar rakyat Indonesia.

-Penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki nilai pengertian asionalisme, yaitu nilai yang menganggap kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.

4.Nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

-Mengakui bahwa nilai kedaulatan tertinggi dipegang oleh rakyat sebagai ciri negara demokrasi. Demokrasi dalam arti umum adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

-Dalam penyelenggara pemerintahan, semua warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.

-Dalam mengambil keputusan, penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan manfaat musyawarah untuk mencapai mufakat.

-Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat.

-Pemimpin penyelenggara pemerintahan dari level paling bawah sampai level paling tinggi yaitu seseorang yang mampu membuat kebijakan dan dapat menerima usul serta kritik dari rakyatnya.

-Gotong royong dalam mencapai tujuan bersama merupakan nilai yang harus dianut oleh penyelenggaraan pemerintahan.

5.Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

-Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dalam arti dinamis sesuai perkembangan zaman menuju arah yang lebih baik.

-Penyelenggara pemerintahan memiliki prinsip yang cinta akan kemajuan dan pembangunan.

-Seluruh kekayaan alam dan lainnya merupakan milik negara yang digunakan untuk kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing.

-Melindungi segenap bangsa Indonesia agar masyarakat bisa bekerja sesuai dengan kemampuan dan bidangnya dalam rangka membangun Indonesia.

-Penyelenggara pemerintahan berusaha mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

Answer 2

Jawaban:

1. ketuhanan yang maha esa

=> hormat-menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup

2. kemanusiaan yang adil dan beradab

=> Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan

3. persatuan Indonesia

=> Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara

4. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan

=> Mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara

5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

=> Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum