Kelas: XII Mata Pelajaran: Sejarah Materi: Masa Reformasi Indonesia Kata Kunci: Presiden BJ Habibie
Pembahasan:
Pemerintahan Presiden BJ Habibie jatuh setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh Sidang Istimewa MPR 1999.
Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie naik sebagai presiden Indonesia, setelah mundurnya Presiden Suharto, pada 21 Mai 1998. Mundurnya presiden Suharto ini seiring dengan tuntutan dari mahasiswa dan rakyat, karena adanya krisis moneter dan ekonomi yang berkepanjangan, serta penembakan mahaiswa oleh aparat keamanan.
Sebagai president, BJ Habibie melakukan langkah-langkah demokratisasi seperti pembebasan pers, menyelenggarakan pemilihan umum 1999, menghapuskan diskriminasi pada warga keturunan Tionghoa serta menstabilkan kondisi ekonomi.
Namun kebijakannya untuk menyelenggarakan referendum di Timor Timur pada 30 Agustus 1999 berujung pada lepasnya provinsi ini, menjadi negara Timor Leste. Akibat dari lepasnya Timor-Timur ini, Pemerintahan BJ Habie mendapat banyak tentangan dari berbagai kalangan, terutama di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Ketika Habibe ingin mencalonkan diri sebagai presiden di hadapan MPR lagi, pidato pertanggungjawabanya ditolak MPR, pada Sidang Istimewa pada tahun 1999. Sidang istimewa ini dilakukan dengan agenda pidato pertanggungjawaban Habibie sebagai presiden pada tanggal 14 Oktober 1999. Pertanggungjawaban tersebut dinyatakan ditolak pada tanggal 20 Oktober 1999.
Dengan penolakan ini, Habibie menyatakan tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai presiden berikutnya. Akhirnya fraksi Partai Golkar mengalihkan dukungannya kepada Abdurrahman Wahid, yang kemudian menjadi presiden ke-4 Indonesia.
Verified answer
Kelas: XII
Mata Pelajaran: Sejarah
Materi: Masa Reformasi Indonesia
Kata Kunci: Presiden BJ Habibie
Pembahasan:
Pemerintahan Presiden BJ Habibie jatuh setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh Sidang Istimewa MPR 1999.
Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie naik sebagai presiden Indonesia, setelah mundurnya Presiden Suharto, pada 21 Mai 1998. Mundurnya presiden Suharto ini seiring dengan tuntutan dari mahasiswa dan rakyat, karena adanya krisis moneter dan ekonomi yang berkepanjangan, serta penembakan mahaiswa oleh aparat keamanan.
Sebagai president, BJ Habibie melakukan langkah-langkah demokratisasi seperti pembebasan pers, menyelenggarakan pemilihan umum 1999, menghapuskan diskriminasi pada warga keturunan Tionghoa serta menstabilkan kondisi ekonomi.
Namun kebijakannya untuk menyelenggarakan referendum di Timor Timur pada 30 Agustus 1999 berujung pada lepasnya provinsi ini, menjadi negara Timor Leste. Akibat dari lepasnya Timor-Timur ini, Pemerintahan BJ Habie mendapat banyak tentangan dari berbagai kalangan, terutama di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Ketika Habibe ingin mencalonkan diri sebagai presiden di hadapan MPR lagi, pidato pertanggungjawabanya ditolak MPR, pada Sidang Istimewa pada tahun 1999. Sidang istimewa ini dilakukan dengan agenda pidato pertanggungjawaban Habibie sebagai presiden pada tanggal 14 Oktober 1999. Pertanggungjawaban tersebut dinyatakan ditolak pada tanggal 20 Oktober 1999.
Dengan penolakan ini, Habibie menyatakan tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai presiden berikutnya. Akhirnya fraksi Partai Golkar mengalihkan dukungannya kepada Abdurrahman Wahid, yang kemudian menjadi presiden ke-4 Indonesia.