Question

Jelaskan ketentuan keanggotaan DPD menurut UUD 1945

Answer 1

DPD diatur dalam pasal 22c dan 22d UUD 1945. Anggota DPD dipilih dari setiap propinsi melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD setiap propinsi tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. DPD besidang sedikitnya sekali dalam setahun. Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan Undang-Undang.

Wewenang DPD (Pasal 22d) :
DPD dapat mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengolahan sumber daya alam dan sember daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah pengolahan sumber daya alam dan sember daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR. DPD sebagai bagian dari kelembagaan MPR, mempunyai tugas melantik dan memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden, mengubah UUD 1945, memilih Presiden dan/ atau Wakil Presiden apabila dalam waktu yang bersamaan keduanya berhalangan tetap.

Answer 2

Pasal 32 UU Susduk menetapkan, DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu). Ketentuan ini memiliki dua klausula. Pertama, anggota DPD adalah wakil provinsi bukan kabupaten dan kota.Kedua, wakil provinsi dalam DPD berdasar ketentuan itu tidak diangkat, tetapi dipilih rakyat langsung melalui pemilu.Erat kaitannya dengan model pemilihan anggota DPD adalah jumlah anggota dan cara pemberian suara anggota di DPD. Pasal 33 UU Susduk hanya menetapkan jumlah maksimal anggota tiap provinsi, yaitu empat orang.