Question

Jelaskan hubungan antara Peraturan Gubernur tentang Hari Penggunaan Busana tradisional tersebut, dengan Pasal-2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik​

Answer 1

Penjelasan:

Peraturan Gubernur tentang Hari Penggunaan Busana Tradisional memiliki kaitan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Mari kita jelaskan hubungan antara peraturan tersebut:

1. **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:** Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik, cepat, tepat, dan adil dari penyelenggaraan pemerintah. Ini mencakup hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang memadai.

2. **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:** Pasal ini menyatakan bahwa pelayanan publik harus mengutamakan prinsip-prinsip, antara lain, pemerataan, kepastian, kualitas, transparansi, dan bertanggung jawab. Pemerintah wajib menyediakan informasi tentang pelayanan publik kepada masyarakat.

Hubungan dengan Peraturan Gubernur tentang Hari Penggunaan Busana Tradisional:

- Peraturan Gubernur tentang Hari Penggunaan Busana Tradisional dapat dianggap sebagai satu bentuk pelayanan publik di bidang budaya dan tradisi. Ini berpotensi menjadi layanan yang diatur oleh prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

- Misalnya, peraturan tersebut mungkin dimaksudkan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang bagaimana, di mana, dan kapan mengenakan busana tradisional, menjadikan ini sebagai pelayanan publik yang lebih pemerata dan transparan.

- Selain itu, peraturan tersebut juga dapat berperan dalam mempromosikan kekayaan budaya dan tradisi lokal, yang sesuai dengan tujuan pemerintah untuk memajukan dan melestarikan budaya Indonesia.

Jadi, hubungan antara Peraturan Gubernur tentang Hari Penggunaan Busana Tradisional dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah bahwa peraturan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus memenuhi standar yang diatur dalam undang-undang tersebut.